Provinsi Sulawesi Selatan
Fatmawati Rusdi Apresiasi Collaborative Digital Class untuk Generasi Cerdas Digital Sulsel
Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Wagub Sulsel), Fatmawati Rusdi, mengapresiasi peluncuran program Collaborative Digital Class (CDC) 2025 bertajuk “1 Sekolah 1 Programmer Andalan” yang berlangsung di seluruh sekolah di Sulawesi Selatan. Program ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan talenta teknologi siswa tanpa menggunakan APBD Provinsi Sulsel.
Program ini merupakan inisiatif Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel dalam rangka meningkatkan literasi dan talenta digital peserta didik melalui pendekatan kolaboratif pentahelix tanpa menggunakan APBD Provinsi Sulsel.
Adapun peserta didik mengikuti Literasi Digital Bijak Bermedia Sosial sebanyak 3.447 orang, Pelatihan Basic Cyber Security sebanyak 35 orang, dan Pelatihan Robotik sebanyak 35 orang.
Sementara untuk guru dan tenaga pendidik mengikuti Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) sebanyak 730 orang, Visualisasi Data sebanyak 30 orang, dan Produksi Video sebanyak 30 orang.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan Sulsel dan seluruh jajaran yang telah menginisiasi program ini di tengah efisiensi anggaran.
Namun ternyata masih mampu membangun kolaborasi dengan baik bersama unsur-unsur swasta atau memberdayakan pendekatan pentahelix,” ujar Wagub Fatmawati Rusdi dalam sambutannya, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis, 20 Maret 2025.
Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu berharap agar OPD di lingkup Pemprov Sulsel dapat berinovasi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan hasil yang lebih baik meskipun di tengah efisiensi anggaran.
“Kita bangga jika seluruh OPD dapat berinovasi seperti ini, dapat menginisiasi program. Tentu, dengan kondisi seperti saat ini, kita masih dapat berkembang dan maju,” tambahnya.
Menurutnya, program 1 Sekolah 1 Programmer Andalan merupakan langkah nyata dalam menyiapkan generasi muda yang cerdas, unggul, dan terampil secara digital di Sulsel, sehingga siap bersaing di era global menuju Indonesia Emas 2045.
“Per hari ini kita harus menyiapkan generasi muda yang cerdas, dan tentunya kita semua menyadari bahwa transformasi digital saat ini sangat cepat.
Teknologi bukan lagi sekadar alat bantu, tetapi telah menjadi inti dari berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi, pendidikan, dan industri kreatif,” tuturnya.
“Hari ini kita telah dihadapkan dengan dunia kecerdasan buatan. Bahkan, mungkin lima hingga sepuluh tahun ke depan kita sudah berada di lingkungan yang didominasi dunia robotik. Untuk itu, kita harus jeli dan terus berinovasi,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Iqbal Nadjamuddin, menjelaskan bahwa Collaborative Digital Class merupakan inisiatif dinas pendidikan dalam rangka meningkatkan literasi dan talenta digital peserta didik melalui pendataan, pendekatan, dan kolaborasi dengan pentahelix tanpa menggunakan APBD Sulsel.
“Kami mengapresiasi seluruh mitra yang bersinergi dalam kegiatan ini, karena saat ini kami menghadapi efisiensi anggaran. Oleh karena itu, kami aktif melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang berpotensi mendukung pengelolaan literasi digital,” jelasnya.
Ia berharap program ini dapat melahirkan satu siswa dari setiap sekolah menjadi programmer andalan yang memiliki keterampilan pemrograman dan literasi digital, sekaligus meningkatkan literasi dan talenta peserta didik, guru, dan tenaga pendidik.
“Program ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi merupakan komitmen besar untuk membangun ekosistem digital di Sulsel.
Saya berharap peserta didik dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, menguasai keterampilan digital, dan menjadi inovator dalam menggunakan teknologi untuk menciptakan solusi bagi masyarakat,” harapnya.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Iqbal Nadjamuddin; Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kalla, Syamril, ST., M.Pd.; Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Muhammad Ramli Rahim; Ketua Militan 455, Bagus Dibyo Sumantri; Pimpinan Google Indonesia, M. Edward Ranggong, Google Education Specialist.
Head Regional PPGR Gojek Indonesia, Mohammad Khomeiny; General Manager PT. Rachita, Rallie Karya Agriawan; Kepala Cabang Regional Makassar PT. Erlangga, Eko Setiya Budi; Kepala BBPSDMP Komdigi RI Makassar, yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum BBPSDMP Komdigi, Herman, S.KOM., MT..
Ketua Ekstrakurikuler Pandu Digital, Anshar Syukur; Tenaga Programmer Indonesia dari dalam dan luar negeri yang hadir secara daring; para kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang hadir secara daring maupun secara luring; serta para kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa-siswi SMA/SMK se-Sulsel. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Klarifikasi Anggaran Jamuan Rp12 Miliar, Tegaskan Bukan untuk Acara “Bintang Lima”
Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai anggaran jamuan makan dan minum yang disebut mencapai sekitar Rp12 miliar dan dikaitkan dengan jamuan berkonsep “bintang lima”.
Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Suhartono Nurdin, menegaskan bahwa angka tersebut merupakan pagu kebutuhan untuk satu tahun anggaran dan tidak digunakan untuk satu kegiatan atau acara tertentu sebagaimana yang berkembang di tengah masyarakat.
“Angka yang beredar itu adalah pagu kebutuhan selama satu tahun anggaran untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan. Jadi bukan untuk satu acara, apalagi untuk kegiatan yang bersifat seremonial semata,” ujar Suhartono dalam keterangannya.
Menurutnya, belanja jamuan makan dan minum merupakan bagian dari kebutuhan operasional pemerintahan yang digunakan untuk mendukung berbagai agenda resmi, mulai dari rapat koordinasi, penerimaan tamu pemerintah, forum konsultasi publik, kegiatan lintas perangkat daerah, hingga pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan internal pemerintah, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat dan lembaga non-pemerintah.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kerap menerima permohonan fasilitasi konsumsi untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga sosial, maupun forum kemitraan yang mendukung program pembangunan daerah,” katanya.
Suhartono menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi penggunaannya tidak hanya untuk kebutuhan internal pemerintah. Ada banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga sosial, dan berbagai elemen lainnya yang membutuhkan dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai penyebutan anggaran tersebut sebagai jamuan “bintang lima” tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena hanya didasarkan pada sebagian informasi tanpa melihat konteks penggunaan anggaran secara menyeluruh.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa angka yang tercantum dalam dokumen anggaran merupakan akumulasi kebutuhan untuk berbagai kegiatan sepanjang tahun anggaran, bukan biaya yang dihabiskan dalam satu kegiatan tertentu.
“Yang perlu dipahami adalah bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan sepanjang tahun dan penggunaannya tetap mengacu pada standar biaya yang berlaku. Seluruh proses penganggaran dan realisasinya juga berada dalam mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Suhartono.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap masyarakat dapat melihat informasi anggaran daerah secara lebih utuh dan proporsional sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik.
Menurut Suhartono, transparansi informasi dan pemahaman yang komprehensif terhadap struktur anggaran daerah menjadi penting agar publik memperoleh gambaran yang tepat mengenai penggunaan anggaran pemerintah.
“Kami berharap masyarakat dapat memahami konteks penganggaran secara menyeluruh sehingga informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login