Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Fatmawati Rusdi Apresiasi Collaborative Digital Class untuk Generasi Cerdas Digital Sulsel

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Wagub Sulsel), Fatmawati Rusdi, mengapresiasi peluncuran program Collaborative Digital Class (CDC) 2025 bertajuk “1 Sekolah 1 Programmer Andalan” yang berlangsung di seluruh sekolah di Sulawesi Selatan. Program ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan talenta teknologi siswa tanpa menggunakan APBD Provinsi Sulsel.

Program ini merupakan inisiatif Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel dalam rangka meningkatkan literasi dan talenta digital peserta didik melalui pendekatan kolaboratif pentahelix tanpa menggunakan APBD Provinsi Sulsel.

Adapun peserta didik mengikuti Literasi Digital Bijak Bermedia Sosial sebanyak 3.447 orang, Pelatihan Basic Cyber Security sebanyak 35 orang, dan Pelatihan Robotik sebanyak 35 orang.

Sementara untuk guru dan tenaga pendidik mengikuti Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) sebanyak 730 orang, Visualisasi Data sebanyak 30 orang, dan Produksi Video sebanyak 30 orang.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan Sulsel dan seluruh jajaran yang telah menginisiasi program ini di tengah efisiensi anggaran.

Namun ternyata masih mampu membangun kolaborasi dengan baik bersama unsur-unsur swasta atau memberdayakan pendekatan pentahelix,” ujar Wagub Fatmawati Rusdi dalam sambutannya, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis, 20 Maret 2025.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Dukung Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Data, Mewujudkan Ekonomi Biru Berkelanjutan dan Berkeadilan

Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu berharap agar OPD di lingkup Pemprov Sulsel dapat berinovasi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan hasil yang lebih baik meskipun di tengah efisiensi anggaran.

“Kita bangga jika seluruh OPD dapat berinovasi seperti ini, dapat menginisiasi program. Tentu, dengan kondisi seperti saat ini, kita masih dapat berkembang dan maju,” tambahnya.

Menurutnya, program 1 Sekolah 1 Programmer Andalan merupakan langkah nyata dalam menyiapkan generasi muda yang cerdas, unggul, dan terampil secara digital di Sulsel, sehingga siap bersaing di era global menuju Indonesia Emas 2045.

“Per hari ini kita harus menyiapkan generasi muda yang cerdas, dan tentunya kita semua menyadari bahwa transformasi digital saat ini sangat cepat.

Teknologi bukan lagi sekadar alat bantu, tetapi telah menjadi inti dari berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi, pendidikan, dan industri kreatif,” tuturnya.

BACA JUGA  Serahkan SK 6.376 PPPK Pemprov Sulsel, Sudirman Singgung Kemungkinan Ada Perampingan

“Hari ini kita telah dihadapkan dengan dunia kecerdasan buatan. Bahkan, mungkin lima hingga sepuluh tahun ke depan kita sudah berada di lingkungan yang didominasi dunia robotik. Untuk itu, kita harus jeli dan terus berinovasi,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Iqbal Nadjamuddin, menjelaskan bahwa Collaborative Digital Class merupakan inisiatif dinas pendidikan dalam rangka meningkatkan literasi dan talenta digital peserta didik melalui pendataan, pendekatan, dan kolaborasi dengan pentahelix tanpa menggunakan APBD Sulsel.

“Kami mengapresiasi seluruh mitra yang bersinergi dalam kegiatan ini, karena saat ini kami menghadapi efisiensi anggaran. Oleh karena itu, kami aktif melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang berpotensi mendukung pengelolaan literasi digital,” jelasnya.

Ia berharap program ini dapat melahirkan satu siswa dari setiap sekolah menjadi programmer andalan yang memiliki keterampilan pemrograman dan literasi digital, sekaligus meningkatkan literasi dan talenta peserta didik, guru, dan tenaga pendidik.

“Program ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi merupakan komitmen besar untuk membangun ekosistem digital di Sulsel.

BACA JUGA  Wakili Pj Gubernur di HUT RRI, Sultan Rakib: Media Harus Jadi Cooling System di Tengah Masyarakat

Saya berharap peserta didik dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, menguasai keterampilan digital, dan menjadi inovator dalam menggunakan teknologi untuk menciptakan solusi bagi masyarakat,” harapnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Iqbal Nadjamuddin; Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kalla, Syamril, ST., M.Pd.; Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Muhammad Ramli Rahim; Ketua Militan 455, Bagus Dibyo Sumantri; Pimpinan Google Indonesia, M. Edward Ranggong, Google Education Specialist.

Head Regional PPGR Gojek Indonesia, Mohammad Khomeiny; General Manager PT. Rachita, Rallie Karya Agriawan; Kepala Cabang Regional Makassar PT. Erlangga, Eko Setiya Budi; Kepala BBPSDMP Komdigi RI Makassar, yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum BBPSDMP Komdigi, Herman, S.KOM., MT..

Ketua Ekstrakurikuler Pandu Digital, Anshar Syukur; Tenaga Programmer Indonesia dari dalam dan luar negeri yang hadir secara daring; para kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang hadir secara daring maupun secara luring; serta para kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa-siswi SMA/SMK se-Sulsel. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Serahkan SK 6.376 PPPK Pemprov Sulsel, Sudirman Singgung Kemungkinan Ada Perampingan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sebanyak 6.376 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menerim surat keputusan (SK) pengangkatan. SK diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kamis (31/7/2025).

“Setelah ini nanti harus bekerja dan menunjukkan kinerja performa bagus. Karena kita evaluasi setiap tahun, meskipun perjanjiannya (masa kontrak) lima tahun,” kata Andi Sudirman usai penyerahan SK PPPK yang digelar di Lapangan Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (31/7/2025).

Andi Sudirman menjelaskan, masa kontrak PPPK tersebut akan berakhir 2030 mendatang. Namun masa kerjanya bisa berakhir lebih cepat jika berdasarkan evaluasi melakukan pelanggaran disiplin ASN.

“Pokoknya 5 tahun dikecualikan, pertama yang habis usianya dalam rentang waktu sebelum 5 tahun itu bisa lebih cepat. Kedua masuk kategori pemberhentian tidak hormat. Contohnya ada masalah pidana dan masalah-masalah indisipliner,” jelasnya.

BACA JUGA  Sekda Sulsel Pimpin Evaluasi Percepatan Koperasi Merah Putih, Capai 71 Persen, Ini Daerah Tertinggi

Dia turut menyinggung kemungkinan dilakukan perampingan organisasi perangkat daerah yang bisa membuat keberadaan PPPK turut berdampak. Perampingan bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.

“Jika suatu waktu kita ada perampingan karena ada undang-undang atau ada kebutuhan daerah, atau karena kemampuan (anggaran) daerah maka teman-teman (PPPK) akan dilakukan juga perampingan walaupun belum masuk 5 tahun itu bisa dievaluasi,” paparnya.

“Jadi kita ini evaluasinya nanti per tahun, karena itu arahan dari BKN bahwa bisa dievaluasi per tahun. Saya lihat tadi, saya perhatikan waktu dibacakan sama BKD ada poin di situ terkait masalah perampingan,” tambah Andi Sudirman.

Andi Sudirman turut meminta PPPK yang sudah bekerja lebih dulu membantu kinerja PPPK yang baru terangkat. Dia mengingatkan keberadaan PPPK tergantung dengan kebutuhan organisasi.

BACA JUGA  Serahkan SK 6.376 PPPK Pemprov Sulsel, Sudirman Singgung Kemungkinan Ada Perampingan

“Saya minta kepada teman-teman bekerja dengan serius dan betul-betul dibutuhkan oleh organisasi, karena cuma itu yang bisa menghalangi, untuk tetap melanggengkan teman-teman sebagai pegawai ASN PPPK untuk melaksanakan untuk 5 tahun ke depan,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BKD Sulsel, Erwin Sodding menjelaskan, sebanyak 6.624 yang lolos seleksi PPPK. Namun hanya 6.376 orang di antaranya yang memenuhi syarat untuk menerima SK setelah mendapat nomor induk kepegawaian (NIK) dari BKN.

“Mereka telah bekerja selama beberapa tahun yang tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,” ungkap Erwin.

Penyerahan SK PPPK tahap pertama akan dilakukan secara bertahap. Erwin mencatat ada 248 orang lainnya yang akan menyusul mendapatkan SK dari Pemprov Sulsel.

BACA JUGA  Peringati Hari Santri, Jufri Rahman: Momentum Memperkuat Komitmen Merengkuh Masa Depan

“Kami laporkan masih terdapat 248 orang peserta belum mendapat persetujuan penetapan induk dari BKN. Sekarang masih dalam proses validasi perbaikan data dan dokumen. Jadi 248 yang belum mendapat NIP,” paparnya.

Dia turut melaporkan ada 3 orang yang tidak mendapat NIK karena 2 orang meninggal dunia dan 1 lainnya mengundurkan diri. Erwin menegaskan masa kontrak PPPK selama 5 tahun yang mulai dihitung per 1 Juli 2025.

“Dari 6.624, ada tiga orang yang dipastikan tidak ada perteknya. itu dua orang meninggal dunia dan satu orang mengundurkan diri karena lulus CPNS. Yang tersisa sekarang 248 yang masih diproses. Kenapa belum karena ada perbaikan berkas. Kita tunggu satu dua hari semoga bisa cepat,” pungkasnya.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel