Kitasulsel–MAKASSAR Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) UPT SPF SMP Negeri dan Swasta Kota Makassar melakukan pertemuan dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (25/3/2025).

Pertemuan ini membahas berbagai persoalan pendidikan, mulai dari penerimaan siswa baru hingga pemerataan kualitas sekolah di Makassar.

Pada kesempatan ini, hadir Ketua MKKS SMP Negeri Makassar Kaswadi, Ketua MKKS SMP Swasta Makassar Mulahizhun Amin, serta sejumlah kepala sekolah negeri dan swasta di Kota Makassar.

Kepada Munafri, Kaswadi mengawali penyampaiannya dengan informasi terkait penerimaan siswa baru. Dia menjelaskan, penerimaan siswa baru pada tahun lalu menimbulkan persoalan karena ada 16 sekolah yang melebihi kuota.

Kondisi ini berdampak pada pengelolaan sekolah, termasuk sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dia mengusulkan agar ada kolaborasi dengan sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Barangkali bisa ada kolaborasi dengan swasta supaya swasta juga bisa menyerap siswa yang tidak tertampung ini,” ujar Kaswadi.

Selain itu, Kaswadi juga mengungkapkan masih adanya persepsi masyarakat yang menganggap mutu sekolah berbeda. Hal ini menyebabkan ada sekolah yang kelebihan peminat, sementara yang lain kekurangan siswa.

Kaswadi pun mengusulkan adanya kebijakan rotasi guru agar tenaga pendidik berkualitas dapat tersebar merata di berbagai sekolah.

“Perlu ada mungkin ada rolling guru supaya guru berkualitas itu bisa merata di sekolah yang lain,” katanya.

Tidak hanya soal pemerataan mutu, penghargaan bagi tenaga pendidik juga menjadi perhatian. Kaswadi menilai apresiasi terhadap guru berprestasi perlu diperkuat di setiap sekolah agar dapat meningkatkan motivasi mereka dalam mengajar dan berkarya.

“Mungkin di tiap sekolah juga bisa ada penghargaan untuk guru berprestasi, jadi ada apresiasi tersendiri sehingga memotivasi para guru untuk terus berkarya,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya dalam membenahi sistem pendidikan di Makassar.

Dia menekankan pentingnya membangun infrastruktur pendidikan yang baik dan menciptakan sekolah percontohan yang inklusif, di mana semua anak, baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu, dapat mengakses pendidikan berkualitas.

“Sistem pendidikan ini kami mau coba untuk godok termasuk saya sangat ingin pembenahan. Kami mau membangun infrastruktur pendidikan yang baik. Ke depan, akan kita buat sekolah percontohan,” kata Munafri.

Selain itu, dia menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sekolah.

Pemerintah Kota Makassar akan melakukan rebranding dan peningkatan kapasitas guru, termasuk dengan memberikan sertifikasi standar bagi tenaga pendidik dan mempertimbangkan penugasan guru swasta ke sekolah negeri.

“Yang harus dibangun kembali adalah kepercayaan, meningkatkan trust masyarakat ke pengurus sekolah. Kita akan coba rebranding guru-guru kita. Kita upscaling guru supaya minimal ada sertifikat bahwa guru itu berstandar. Atau mungkin juga memperbantukan guru swasta ke sekolah negeri,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret untuk mendukung pendidikan inklusif, Pemkot Makassar akan menggandeng sekolah swasta terbaik untuk menyediakan kuota bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Dengan kebijakan ini, anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah bisa mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa biaya.

“Kami mau panggil sekolah swasta terbaik di Kota Makassar untuk kita minta kuotanya minimal 5-10 persen untuk penerimaan siswa baru yang datang dari masyarakat kurang mampu untuk sekolah di situ dengan biaya nol rupiah,” papar Munafri.

Dia menegaskan bahwa pendidikan di Makassar harus dibangun dengan perspektif luas dan tidak boleh terbatas pada ruang-ruang sempit.

Pemkot Makassar berupaya memastikan tidak ada polarisasi dalam sistem pendidikan, sejalan dengan visinya untuk menciptakan Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. (*)