Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Tegaskan Dukungan Penuh Program MBG

Published

1 tahun ago

27 Maret 2025

/www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/plugins/mvp-social-buttons/mvp-social-buttons.php on line 27
https://kitasulsel.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250327-WA0132-min-1000x600.jpg&description=Pemkot Makassar Tegaskan Dukungan Penuh Program MBG', 'pinterestShare', 'width=750,height=350'); return false;" title="Pin This Post">

/www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/plugins/mvp-social-buttons/mvp-social-buttons.php on line 72
https://kitasulsel.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250327-WA0132-min-1000x600.jpg&description=Pemkot Makassar Tegaskan Dukungan Penuh Program MBG', 'pinterestShare', 'width=750,height=350'); return false;" title="Pin This Post">

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar menegaskan dukungannya terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden dalam upaya intervensi stunting di Indonesia.

Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (27/03/2025).

Kepala Kelompok SPPI Kota Makassar, Muhammad Abdillah Satar, menjelaskan bahwa program MBG dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi kepada kelompok rentan di masyarakat.

Sasaran penerima manfaatnya mencakup anak sekolah dari tingkat TK hingga SMP, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (baduta).

“MBG ini sebagai salah satu Asta Cita Presiden, harapannya untuk mengintervensi stunting yang dihadapi Indonesia saat ini,” ujar Muhammad Abdillah Satar.

Program ini juga memiliki pendekatan berbasis komunitas dengan mendukung perekonomian lokal. Setiap dapur SPPG mampu melayani hingga 3.500 penerima manfaat, dengan alokasi khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta sebanyak 10 persen dari total penerima.

Selain itu, bahan baku makanan yang digunakan dalam produksi MBG dianjurkan untuk bersumber dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

“Satu dapur SPPG bisa layani 3.000-3.500 penerima manfaat. Dari situ, 10 persennya harus masuk ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta,” jelasnya.

“Untuk produksinya, bahan baku makanan kami dianjurkan mengambil dari UMKM lokal. Tujuannya bukan cuma stunting tapi juga menimbulkan perputaran ekonomi,” sambungnya.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa program MBG merupakan inisiatif yang didukung penuh oleh Presiden RI.

Dia menyebut bahwa Pemkot Makassar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat siap untuk berkontribusi dalam pelaksanaannya.

“Ini menjadi program yang sangat disupport oleh Presiden karena beliau yang ciptakan program ini. Di retret pun kemarin, Kepala BGN datang ke kami sampaikan ini,” kata Munafri Arifuddin.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkot Makassar akan menugaskan satu orang perwakilan di setiap kecamatan untuk mengoordinasikan pelaksanaan MBG.

Koordinasi ini rencananya akan dilakukan oleh sekretaris camat, yang sekaligus akan dijadikan sebagai Satuan Tugas (Satgas) MBG.

“Pemerintah kota yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat pasti akan support full. Saya akan kasih masing-masing satu orang per kecamatan untuk koordinasi dengan kalian.

Mungkin sekretaris camat yang akan koordinasi langsung. Jadi nanti sekretaris camat jadi Satgas MBG. Kita akan buat aturan baru untuk itu,” tegasnya.

Pemkot Makassar juga siap berkontribusi lebih jauh, termasuk dalam pembangunan dapur SPPG jika diperlukan.

Munafri menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, di mana setiap warganya memiliki akses terhadap layanan dasar, termasuk pemenuhan gizi yang layak.

“Kami support, kalaupun kami harus bantu bangun dapur, kami akan coba. Entah apakah kami langsung buat atau cari mitra, yang penting pemerintah pusat tahu, jangan sampai kita dianggap tidak support,” pungkasnya.(*)

Pemkot Makassar

Sekda Makassar Tekankan Sinergi Lintas OPD dalam Penanganan ODGJ

Published

20 jam ago

5 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Andi Zulkifly usai membuka Pertemuan Koordinasi Penanganan ODGJ pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Selasa (5/5/2026).

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanganan ODGJ tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terpadu.

“Penanganan ODGJ ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif oleh seluruh OPD terkait,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar tersebut menjelaskan bahwa selama ini masih terdapat ego sektoral yang membuat penanganan ODGJ belum berjalan optimal.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan dapat dihasilkan standar operasional prosedur (SOP) serta alur penanganan yang jelas dan terintegrasi.

Ia memaparkan, penanganan ODGJ umumnya berawal dari laporan masyarakat di tingkat RT/RW yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, puskesmas melakukan asesmen awal guna memastikan kondisi kejiwaan pasien.

“Setelah dilakukan asesmen oleh tenaga kesehatan, perlu ada pengamanan oleh Satpol PP dan dukungan dari pihak kecamatan serta kelurahan. Kemudian, penanganan dilanjutkan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam proses rehabilitasi sosial hingga pengembalian pasien kepada keluarga (reunifikasi), termasuk pemantauan lanjutan terhadap kondisi pasien pasca perawatan.

“Perlu ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab mulai dari penanganan awal, pengantaran ke rumah sakit, hingga proses pemulangan dan monitoring pasca perawatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menekankan bahwa penanganan ODGJ harus dilakukan secara humanis dan bermartabat, disertai edukasi kepada masyarakat guna mengurangi stigma negatif.

“ODGJ ini bisa disembuhkan. Karena itu, perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar keluarga tidak mengucilkan atau menelantarkan, tetapi justru mendukung proses penyembuhan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan ODGJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kota Makassar sebagai kota inklusif.

“Jangan sampai karena penanganan yang tidak optimal, Kota Makassar dinilai tidak inklusif. Padahal, inklusivitas adalah bagian dari visi besar pemerintah kota,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Andi Zulkifly meminta seluruh OPD terkait, termasuk kecamatan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga pihak rumah sakit untuk segera menyusun rencana aksi dan roadmap penanganan ODGJ yang terintegrasi.

“Saya minta hari ini sudah ada rencana aksi yang jelas dan disepakati bersama. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing agar penanganan ODGJ bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya.