Pemkot Makassar
Munafri Arifuddin Jemput Aspirasi Warga di Wilayah 3T Makassar
KITASULSEL.COM, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengisi akhir pekan atau hari liburnya pada Minggu, (4/5/2025) dengan melakukan kunjungan ke empat Pulau terluar dan terpencil milik Pemerintah Kota Makassar, untuk menjemput langsung aspirasi masyarakat.
Dalam lawatanya ke Pulau, Wali Kota Munafri didampingi oleh Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa. Adapun empat Pulau terluar yang didatangi orang nomor satu Kota Makassar itu bersama Istri dan rombongan. Pulau langkai, pulau Lanjukkang, Lumu-Lumu dan terkahir pulau Bonetambu.
Pulau tersebut masuk wilayah Kecamatan Sangkarang, Namun sangat jauh dari daratan ibu Kota Provisni serta jauh dari Kota Kecamatan. Sehingga konektivitas empat pulau, termasuk pulau terluar, terpencil, dan terjauh (3T).
Pada kesempatan ini, Munafri bertemu masyarakat menyapa dan bersalaman, untuk berdialog serta mendengar keluhan terkait pembangunan dan kebutuhan ekonomi di empat Pulau yang disinggahi tersebut.
“Kami sudah melihat langsung empat Pulau terluar di Kota Makassar, kondisinya memprihatinkan. Sehingga jadi prioritas pembanguanan kedepan, memang butuh perhatian khusus,” jelas Munafri.
“Di beberapa Pulau kami kunjungi, saya berdialog langsung sekaligus mendengar berbagai cerita kehidupan masyarakat setempat,” tambah alumni FH Unhas itu.
Menurutnya, kunjungan ini merupakan langkah awal untuk melihat secara langsung kondisi Pembangunan infrastruktur, dermaga, pendidikan, kesehatan dan kondisi lingkungan yang ada di kepulauan.
“Ini adalah langkah awal bagaimana melihat pembangunan di Pulau terluar milik Pemerintah Kota. Kami juga mendengarkan aspirasi, keluhan dan saran masyarakat di Pulau yang tujuanya agar kami bisa melayani meningkatkan fasilitas pembangunan setara yang di dalam Kota,” jelas Munafri
Ia menegaskan, kunjungan bentuk dukungan infrastruktur jalan pada Pulau terluar. Appi menegaskan banyak hal yang perlu dibenahi, bukan pembangunan saja, melainkan kebutuhan pokok serta transportasi menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar untuk masyarakat Pulau. Apalagi saat ia menginjakkan kaki di salah satu Pulau yaitu Langkai, Kecamatan Sangkarang .
“Di Pulau Langkai, tadi, kita disambut dermaga yang putus, kita juga disambut puskesmas yang seharusnya tempat orang berobat, tapi bisa tambah sakit. Masuk ke sekolah, mungkin sampai kelas 4 (SD) belum bisa membaca,” terang politisi Golkar itu.
“Artinya, perhatian kita kepada masyarakat pulau pasti lebih kita tingkatkan. Kehadiran kami adalah langkah awal terus emmperhatikan kebutuhan di Pulau. Pelayanan untuk masyarakat pulau kami maksimalkan,” lanjut Munafri.
Pemkot Makassar
Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.
Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.
“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.
BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.
Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.
Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.
“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.
Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login