Legislator Makassar Soroti Perekrutan Pengurus Koprasi Merah Putih: Apakah yang Ditunjuk Benar-benar Kompeten?

Kitasulsel–MAKASSAR Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, menyoroti perekrutan pengurus untuk program nasional koperasi merah putih, di Kota Makassar.

Legislator Fraksi PKS ini, menilai perekrutannya terlalu terburu-buru dan berisiko gagal karena minimnya kesiapan dan kompetensi dari para pengurus koperasi di tingkat kelurahan.

“Yang jadi soal hari ini, apakah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengurus koperasi di kelurahan itu benar-benar kompeten?” tegas Hartono, kepada awak media, usai parurna DPRD Makassar, Selasa (27/5/2025).

Menurut Hartono, Koperasi Merah Putih merupakan instruksi langsung dari Presiden sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian nasional dari bawah.

Olehnya itu, Wali Kota Makassar diminta untuk menunjuk dinas teknis, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, untuk membentuk koperasi di setiap kelurahan.

“Kita sudah punya banyak pengalaman tentang koperasi yang macet. Jangan sampai koperasi ini hanya sekadar formalitas untuk mengejar program nasional, tapi akhirnya mangkrak di tengah jalan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa banyak pihak yang tergiur membentuk koperasi karena informasi yang beredar bahwa akan ada bantuan besar-besaran dari pemerintah pusat.

“Situasi ini, mendorong semangat ‘asal bentuk’ tanpa memperhatikan kualitas pengelolaan koperasi,” terang Hartono.

Hartono menilai bahwa koperasi, jika dikelola dengan serius, bisa menjadi soko guru ekonomi rakyat. Sehingga diperlukan lebih dari sekadar pembentukan formal.

Ia menekankan pentingnya memilih pengurus yang punya waktu, kemauan, dan kapasitas untuk benar-benar menjalankan koperasi secara profesional.

“Kalau orang yang dipilih tidak punya waktu, tidak punya kemampuan, cuma sekadar ikut-ikutan karena ini program nasional, ya kita hanya menumpuk bom waktu. Hari ini dibentuk, besok jadi masalah,” ujarnya.

Hartono juga mengaku, pernah menghadiri rapat dengan sejumlah pengurus koperasi baru dan mendapati bahwa banyak dari mereka bahkan belum tahu rencana atau tujuan koperasi yang mereka kelola.

“Saya tanya, koperasi ini mau bikin apa? Mereka jawab belum tahu. Mereka hanya disuruh jadi pengurus, ya mereka ikut saja. Ini bahaya,” beber Hartono.

Saat ini, tercatat sudah ada 149 Koperasi Merah Putih yang terbentuk di Makassar. Namun, Hartono mempertanyakan apakah pembentukan sebanyak itu sudah berada dalam pengawasan dan atensi serius dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar.

“Dinas Koperasi harus turun langsung. Jangan hanya tunggu laporan. Harus ada pendampingan, pembimbingan, pelatihan. Jangan sampai kita berlomba-lomba bikin koperasi tapi tak satu pun jalan,” tutupnya. (*)