Nasional

Prabowo Subianto Teken Kebijakan Tukin PNS, Mulai Rp 2 Juta hingga Puluhan Juta

Published

2 bulan ago

28 Mei 2025

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI 2024, Prabowo Subianto, resmi menandatangani kebijakan terkait Tunjangan Kinerja (Tukin) baru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kementeriannya.

Keputusan ini menjadi bagian dari langkah awal Prabowo dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang telah diundangkan pekan ini, Prabowo menetapkan besaran Tukin yang bervariasi mulai dari Rp 2 juta hingga lebih dari Rp 30 juta per bulan, tergantung pada golongan dan jabatan pegawai yang bersangkutan.

Detail Besaran Tukin

Kebijakan ini mencakup berbagai jenjang jabatan, mulai dari staf pelaksana hingga pejabat struktural tinggi. Berikut rincian rentang tukin yang diatur:

Staf Pelaksana dan Fungsional Ahli Pertama: Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000

Pejabat Administrator dan Pengawas: Rp 6.000.000 – Rp 12.000.000

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000

Pejabat Eselon I atau setingkat: Bisa mencapai Rp 30.000.000 atau lebih

Dengan kenaikan tukin ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan motivasi kerja PNS serta mendorong efisiensi dan pelayanan publik yang lebih optimal.

Penilaian Berdasarkan Kinerja

Besaran tukin yang diterima tidak diberikan secara merata, tetapi akan disesuaikan dengan capaian kinerja individu dan unit kerja.

Hal ini mengacu pada sistem evaluasi berbasis merit yang sudah mulai diterapkan secara bertahap di kementerian/lembaga.

“Penetapan tunjangan kinerja ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi dan profesionalisme aparatur sipil negara.

Namun harus diingat, semuanya harus berbasis pada kinerja dan kontribusi,” ujar Prabowo dalam keterangan resminya.

Respons Pegawai dan Publik

Banyak pegawai negeri yang menyambut baik kebijakan ini. Mereka menilai bahwa peningkatan tukin merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN.

Di sisi lain, publik juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Pengamat kebijakan publik, Dr. Lusi Andayani, menyatakan bahwa langkah ini positif selama disertai dengan pengawasan yang ketat. “Tunjangan tinggi harus sejalan dengan integritas dan pelayanan yang profesional,” ujarnya.

Langkah Awal Pemerintahan Prabowo

Kebijakan tukin ini dipandang sebagai salah satu gebrakan awal dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama.

Selain meningkatkan kesejahteraan, kebijakan ini juga diharapkan menekan praktik korupsi di birokrasi.

Dengan penandatanganan ini, tukin baru akan mulai diberlakukan secara bertahap mulai bulan depan, menunggu penyesuaian sistem administrasi dan anggaran di tiap instansi terkait. (*)

Nasional

Kemenag Siapkan 230 Kuota Beasiswa S2 dan S3 dalam Negeri di 2025

Published

4 jam ago

22 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Kementerian Agama tahun ini mengalokasikan 230 kuota beasiswa kuliah S2 dan S2 dalam neger. Meski kuota terbatas, namun jumlah pendaftar program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kemenag pada kategori ini sangat banyak.

Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) pada Sekretariat Jenderal, Kemenag, Ruchman Basori mengatakan bahwa jumlah pendaftar mencapai 4.455 orang.

“Sementara kuota yang akan diambil terbatas, sehingga sangat kompetitif,” terang Ruchman Basori saat memantau tes wawancara BIB Tahun 2025 hari ke-8 yang dipusatkan di Pusdiklat Keagamaan Ciputat, Selasa (22/7/2025).

Total pendaftar BIB Kemenag untuk semua mencapai kategori mencapai 13.624 orang. Dari jumlah itu. Sebanyak 33% mendaftar beasiswa pada jenjang S2 dan S3 Dalam Negeri.

“Alumni perguruan tinggi keagamaan berkontribusi besar menyumbang jumlah pendaftar,” katanya.

Tingginya animo calon awardee S2 dan S3 menurut Ruchman menunjukan BIB sangat dibutuhkan untuk mendongkrak kualitas SDM.

“Studi S2 apalagi S3 masih dianggap berbiaya mahal, karenanya kehadiran pemerintah sangat penting untuk menjamin kelancaran studi,” kata Mantan Aktivis 1998 ini.

“Para dosen harus bergelar doktor naik satu digit dari ketentuan UU Guru dan Dosen, sehingga dibutuhkan beasiswa untuk menopang peningkatan kualitas dimaksud,” sambungnya.

Dari 4.455 pendaftar, sebanyak 3.214 orang mendaftar beasiswa S2 Dalam Negeri. Sebanyak 1.779 di antaranya dinyatakan lolos adminsitrasi 1.779 orang. Setelah dilakukan seleksi Akademik dan Bakat Skolastik, ada 527 orang.yang lolos saat ini mengikuti tes wawancara.

Sementara untuk pendaftar beasiswa S3 Dalam Negeri, jumlahnya 1.241 orang. Sebanyak 874 dinyatakan lolos adminsitrasi, namun hanya 483 yang lolos seleksi Akademik dan Bakat Skolastik 483 orang. “Mereka saat ini juga sedang mengikuti wawancara,” sebut Ruchman.

Alumni IAIN Walisongo ini berpesan bahwa seleksi Program S2 dan S3 Dalam Negeri BIB sangat kompetitif. Karena itu, calon awardee harus menghadapi wawancara ini dengan persiapan yang matang, powerfull, dan tentu membutuhkan srtategi khusus.

“Jika LPDP tahun depan menambah anggaran, tentu akan bertambah pula jumlah awardee kita, yang akan studi pada S2 dan S3 di Perguruan Tinggi Terbaik di Dalam Negeri,” kata Aktivis Mahasiswa ’98 ini.

Seleksi wawancara BIB Kenenag RI berlangsung sejak 14 – 23 Juli 2025, secara online. Dalam satu hari wawancara ada 40 breakroom, dua pewawancara, 1 peserta dan 1 LO.

Ruchman berharap semoga proses seleksi wawancara ini, dapat diikuti oleh para calon awardee dengan baik. Perangkat seleksi terutama aplikasi dan internet lancer, para Pewawancara LO sebagai faslitator hadir dan dapat bertgas dengan baik. Dari BIB untuk Indonesia dan dari Indonesia untuk dunia. (*)