Kitasulsel–MAKASSAR Harga bahan pangan relatif stabil sepekan menjelang Lebaran Idul Adha. Hanya saja kondisi ini harus diantisipasi pada H-3 yang biasanya terjadi labilitas.

“Saat ini masih relatif normal. Harga harga naik tapi tak signifikan. Kita harap terjaga sampai Lebaran nanti,” ujar Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi usai bertemu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), kemarin.

Fatmawati menekankan bahwa inflasi Sulsel per April 2025 tercatat 1,91 (month-to-month) dan 2,28% (year-on-year). Angka ini juga masih normal.

Hanya saja perlu ada langkah antisipasi pada H-3 Idul Adha. Di mana kata Fatma, kebutuhan pangan masyarakat akan cenderung meningkat.

“Sehingga bisa saja ada kebaikan harga. Ini masih dalam rentang target nasional, namun trennya terus meningkat dan harus diwaspadai. Saya minta intervensi dilakukan lebih awal dan tepat sasaran,” ujar Fatmawati.

Ia menyebutkan bahwa komoditas seperti beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng menjadi penyumbang utama inflasi. Untuk itu, Pemprov meminta daerah memantau kondisi pasokan di sentra produksi dan segera melaporkan jika terdapat gangguan distribusi.

Fatmawati juga menekankan pentingnya Gerakan Pangan Murah (GPM) dan optimalisasi pemanfaatan data dari Sigap Sultan, sebuah aplikasi neraca pangan berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemprov Sulsel untuk memetakan ketersediaan dan kekurangan stok antarwilayah.

Dalam konteks digitalisasi, Fatmawati menyebut bahwa digitalisasi bukan sekadar alat, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi dalam tata kelola keuangan daerah.

“Digitalisasi bukan hanya alat, tapi kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif,” ujarnya.

Ia mendorong daerah yang skor Indeks Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) masih rendah agar mempercepat digitalisasi, khususnya pembayaran Person to Government.

Melalui Roadmap Pengendalian Inflasi Sulsel 2025–2027, Pemprov mengintegrasikan empat pendekatan utama.

Sebagai panduan strategis, Pemerintah Provinsi Sulsel telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027 yang dirancang untuk memperkuat daya tahan ekonomi daerah. Roadmap ini mengedepankan empat pendekatan utama yang saling terintegrasi.

Pilar pertama adalah keterjangkauan harga, yang dilakukan melalui penguatan pasar penyeimbang, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga wajar.

Pilar kedua adalah ketersediaan pasokan, yang menitikberatkan pada penguatan produksi pangan lokal, pelaksanaan program mandiri benih, serta revitalisasi fasilitas penyimpanan seperti cold storage agar ketersediaan barang tetap terjaga, terutama pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Kemudian, kelancaran distribusi juga menjadi perhatian penting melalui upaya perbaikan infrastruktur logistik, fasilitasi distribusi antarwilayah, serta penguatan kerja sama antar daerah untuk menekan biaya dan risiko distribusi barang.

Adapun pilar keempat adalah komunikasi efektif, yang mencakup integrasi data harga dan pasokan, edukasi publik yang berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Keempat pilar ini membentuk strategi terpadu Pemprov Sulsel dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui peta jalan ini, seluruh elemen diharapkan bekerja dalam satu irama untuk menghadirkan solusi berbasis data dan kondisi lapangan.

Upaya konkret seperti penyediaan benih hortikultura, penguatan neraca pangan daerah berbasis aplikasi Sigap Sultan, serta kerja sama antar daerah menjadi bagian dari eksekusi strategis yang telah dirancang secara bertahap dan terukur.

Wagub berharap seluruh elemen bergerak cepat dan bersinergi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Di akhir arahannya, Fatmawati mengajak seluruh pihak memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

“Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat. Kita harus hadir lebih awal dengan data yang kuat dan aksi yang nyata,” sebutnya. (*)