Nasional
Kepala BPOM RI Dukung BIH Yang Diresmikan Presiden Prabowo: Siapkan Program Pelayanan
Kitasulsel–JAKARTA Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed, Ph.D., hadir bentuk dukungan peresmian Bali International Hospital (BIH) yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, Rabu (25/6) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur.
Kehadiran Kepala BPOM dalam acara bergengsi ini menandakan dukungan penuh pemerintah terhadap pelayanan kesehatan berkualitas internasional di Indonesia, khususnya dalam mengembangkan KEK Sanur sebagai destinasi wisata medis global.
Rumah Sakit Berstandar Internasional
BIH merupakan fasilitas kesehatan modern yang dirancang khusus untuk menjadi destinasi wisata medis dan rujukan, melayani pasien lokal maupun internasional.
Rumah sakit yang memiliki infrastruktur seluas 67.000 m² ini dilengkapi dengan 255 tempat tidur, 8 ruang operasi, 38 ruang ICU, dan 4 area laboratorium.
Rumah sakit ini menjalin kemitraan strategis dengan berbagai institusi kesehatan terkemuka dunia, termasuk Icon Cancer Centre (Icon Group), Innoquest dan Pathology Asia Holdings, Sapporo Cardiovascular Clinic, Hong Kong Asia Medical Group (HKAMG), serta SingHealth.
Dukungan BPOM untuk KEK Sanur
Kehadiran Prof. Taruna Ikrar dalam acara peresmian ini menunjukkan komitmen BPOM mendukung penuh terselenggaranya pelayanan kesehatan di KEK Sanur.
BPOM telah menyiapkan berbagai program untuk memastikan ketersediaan obat-obatan berkualitas bagi pelayanan kesehatan di BIH, termasuk melalui mekanisme Special Access Scheme (SAS) untuk obat-obatan yang belum memiliki izin edar di Indonesia.
KEK Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 memiliki potensi besar sebagai kawasan terintegrasi dengan infrastruktur pendukung pelayanan kesehatan dan pariwisata berstandar internasional.
Program Special Access Scheme
BPOM telah menyiapkan regulasi khusus melalui Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme).
Program ini memungkinkan pemasukan obat untuk keperluan pelayanan kesehatan dan penelitian, termasuk uji klinik di KEK Sanur. Setiap uji klinik di Indonesia harus memenuhi standar internasional dan melindungi kesehatan serta hak-hak subjek penelitian sesuai Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2024.
Centers of Excellence BIH
BIH menawarkan layanan khusus dalam berbagai bidang medis unggulan, meliputi:
– Onkologi (Perawatan Kanker)
– Kardiologi (Kesehatan Jantung)
– Neurologi
– Gastroenterologi dan Hepatologi
– Ortopedi
– Layanan Darurat 24 jam
– Radiologi dan Radioterapi
– Pemeriksaan Kesehatan Komprehensif (MCU)
– Kesehatan Wanita dan Anak
– Kedokteran Perjalanan dan Vaksinasi
Visi Indonesia Emas 2045
Kehadiran BIH sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dalam mengembangkan sektor kesehatan nasional. Rumah sakit ini diharapkan dapat mengurangi perjalanan pasien Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis berkualitas, sekaligus menjadikan Bali sebagai tujuan wisata medis global.
Dengan beroperasinya BIH, diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan kesehatan di Indonesia dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional melalui sektor wisata medis.
Kolaborasi Lintas Sektor
Acara peresmian ini juga menjadi momentum penting bagi penguatan kolaborasi antara BPOM dengan berbagai stakeholder di sektor kesehatan.
BPOM telah menyelenggarakan Forum Koordinasi Khusus (SAS) di KEK Sanur pada Oktober 2024 yang melibatkan lintas sektor dari Kementerian/Lembaga/Daerah serta pelaku usaha.
Kehadiran BIH di KEK Sanur diharapkan menjadi model pengembangan kawasan kesehatan terintegrasi yang dapat direplikasi di daerah lain, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).
Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.
“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.
Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian
JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.
Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.
“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.
Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama
Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.
“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.
Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.
“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.
Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting
JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.
“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.
Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.
Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama
Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.
“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
Nasional5 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login