Provinsi Sulawesi Selatan
Mukernas IV Permabudhi di Makassar Sekda Sulsel Dampingi Dua Wakil Menteri Membuka Acara
Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) di Hotel Aston Makassar, Sabtu, 28 Juni 2025. Gubernur memberikan sambutan selamat datang di awal acara.
Jufri Rahman mendampingi dua Wakil Menteri Agama KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung membuka secara resmi. Acara mengusung tema “Sinergi Harmoni Permabudhi Peduli Bumi” dan dihadiri pejabat pusat, daerah, serta tamu undangan dari 36 provinsi.
Dalam mewakili Gubernur, Sekda Jufri Rahman membuka Mukernas IV Permabudhi dengan pemukulan gendang, menandai komitmen umat Buddha menjaga kerukunan dan lingkungan.
Hadir Ketua Umum Permabudhi Philip K. Widjaja, Ketua Permabudhi Sulsel Yonggris, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, dan delegasi dari seluruh provinsi.
Tema merefleksikan komitmen terhadap pelestarian lingkungan serta toleransi antarumat beragama.
Menurut Ketua Umum Permabudhi Philip K. Widjaja, bahwa Mukernas merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi amanah organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Mukernas ini bukan hanya konsolidasi internal, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi antarumat Buddha dari 36 provinsi di Indonesia.
Kita harap Permabudhi bisa bermanfaat bukan hanya untuk kebesaran atau pengembangan dari umat Buddha sendiri tetapi bagaimana membawa umat Buddha dapat berkontribusi lebih kepada masyarakat, kepada pembangunan bangsa dan negara,” jelas Prof. Philip.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Agama mengapresiasi pelaksanaan Mukernas di Sulsel.
“Hari ini kita melihat demokrasi. Itulah Indonesia, kita punya Pancasila. Bapak Presiden Prabowo Subianto konsisten dengan itu, semua dirangkul. Siapapun kita, apapun agama kita, kita punya kewajiban yang sama, menjadikan Indonesia maju, bermartabat dan mencapai Indonesia Emas 2045 yang akan datang,” terangnya.
Acara ini menjadi forum strategis pembahasan program Permabudhi di bidang sosial, budaya, pendidikan agama, dan pelestarian lingkungan. Juga presentasi rencana kerja 2025–2026 yang terkait dengan edukasi ramah lingkungan dan kolaborasi antarumat beragama. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat
Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).
Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.
Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.
Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.
-
Nasional11 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login