Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Siapkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Anak Sekolah se-Sulsel, Dimulai 14 Juli 2025
Kitasulsel–MAKASSAR Pemprov Sulsel mulai menyiapkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang merupakan program Asta Cita Presiden Prabowo. Di Sulsel sendiri, semua sekolah akan mendapatkan layanan PKG ini. Program ini akan dilakukan pada libur anak sekolah usai atau tahun ajaran baru Juli 2025 ini.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ishaq Iskandar menyampaikan, pihaknya telah melakukan rapat dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mensukseskan program prioritas presiden Prabowo ini.
Ishaq bilang, segala persiapan dan peralatan akan diambil dari Puskesmas dan sudah tersedia. Apalagi kata dia Kemenkes membantu terkait sarana dan prasarana atau kelengkapan PKG anak sekolah ini.
“Jadi untuk sarana-prasarana kan di puskesmas itu memang sudah tersedia ya. Kita sudah menyiapkan dan dari pemerintah pusat juga, dari Kementerian Kesehatan juga membantu ya, support untuk DMHP-nya dan juga alat-alatnya pada puskesmas, dan memang sudah ada pengalaman ya. Misalnya kesehatan sekolah kan sudah berjalan, kali ini kita mau supaya lebih optimal lagi, lebih baik lagi pemeriksaanya,” jelas Ishaq.
Ishaq menyebut, semua anak sekolah di Sulsel akan merasakan program ini. Adapun yang akan diperiksa nantinya itu siswa akan diskrining dan akan diperiksa telinganya, mata, gigi dan mulut, mental dan jiwa, gula darah, tekanan darah, hati, tuberkulosis, anemia remaja putri, thalasemia, status gizi, aktivitas fisik, dan yang merokok.
“Nanti pada saat masuk sekolah dilakukan pemeriksaan, termasuk status kesehatannya, status gizinya, penyakit-penyakit yang ada misalnya, dan hal-hal yang terkait dengan merokok juga demikian semuanya. Termasuk itu screening itu dilakukan untuk bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa kita antisipasi semua sehat untuk belajar, untuk sekolah, karena kalau ada penyakitnya.
Misalnya ada penyakit gigi mulut atau penyakit mata bisa diantisipasi, diperlukan pengobatan, supaya tidak mengganggu dalam proses belajarnya,” jelas Ishaq.
“Lebih baik mencegah daripada mengobati, terutama kesehatan mental dan jiwa, kan banyak sekarang itu anak-anak itu penyakit mental ya. Jadi ini penting kita cek, skrining,” tambahnya.
Dari informasi yang diperoleh Herald Sulsel, anak SMA/SMK akan masuk sekolah mulai 14 Juli 2025 bersamaan dengan SD di Makassar, sementara untuk SMP diperkirakan masuk sekolah di akhir Juli 2025. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Cegah TPPO dan Kekerasan terhadap Perempuan-Anak
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pelibatan aktif lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Tingkat Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 20 Agustus 2025.
Jufri Rahman menegaskan, penyusunan Gugus Tugas ini sekaligus akan memperkuat rancangan Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas TPPO Sulsel Tahun 2025–2030.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang masih berkomitmen bersama. Pencegahan dan penanganan TPPO tidak bisa dilakukan secara sektoral atau berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan pendekatan lintas sektor, lintas disiplin, dan lintas wilayah. Gugus Tugas harus dibangun dengan semangat kolaboratif,” ujarnya mewakili sambutan Wakil Gubernur, Fatmawati Rusdi.
Berdasarkan data Polda Sulsel per November 2024, tercatat 36 laporan polisi, 39 tersangka, dan 59 korban, dengan kasus terbanyak berupa eksploitasi seksual yang terindikasi perdagangan orang.
Sulawesi Selatan sendiri menjadi daerah strategis di Kawasan Timur Indonesia, baik sebagai daerah asal migrasi, transit, maupun tujuan jaringan perdagangan orang. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rentan.
Jufri menambahkan, Pergub yang akan disusun tidak hanya memberikan dasar legalitas kelembagaan Gugus Tugas, tetapi juga menjadi panduan operasional dalam menyusun, melaksanakan, hingga mengevaluasi program pencegahan dan penanganan TPPO.
Dirinya juga berharap, bahwa melalui perumusan gugus tugas ini, akan berfokus mencegah dan menangani pasca terjadinya untuk melakukan konseling healing dan penanganan traumatis pasca tindak kekerasan itu.
“Disamping untuk mitigasi, terutama healing pasca terjadinya, untuk mencegah traumatis berkepanjangan bagi korban. Diharapkan gugus tugas ini, bisa menurunkan jumlah kasus, memitigasi, dan membangun kesadaran kolektif terkait upaya yang bisa menjurus ke kejahatan TPPO,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3A-Dalduk KB) Sulsel, Andi Mirna, menambahkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan serta meningkatkan kapasitas semua pihak dalam melindungi perempuan dan anak dari TPPO.
Rapat koordinasi diikuti unsur Forkopimda, Kepala OPD, instansi vertikal, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, TP PKK Sulsel, NGO, organisasi masyarakat, hingga Forum Anak. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login