Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Anggarkan Rp250 Miliar untuk RS Regional di Luwu, Gubernur Sulsel: Pembangunan Fisik Dimulai Tahun Ini

Published

on

Kitasulsel–BELOPA Momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu ke-66 tahun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu program prioritas yang akan direalisasikan tahun ini adalah pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional di kawasan Bua, Kabupaten Luwu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp250 miliar.

“Kami menerima hibah lahan dari Kabupaten Luwu yang akan menjadi opsi dibangunkan RS Regional di sekitar kawasan Bua, yang sedang proses Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) serta Insya Allah proses pembangunan fisiknya akan dimulai pada tahun ini,” ujar Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman saat menghadiri Hari Jadi Kabupaten Luwu, di Lapangan Andi Djemma, Belopa, Jumat (4/7/2025).

BACA JUGA  Dirjen PSLB3 KLHK dan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Kompak Percepat Penarikan Alkes Bermerkuri

Tak hanya sektor kesehatan, kata Andi Sudirman, Pemprov Sulsel menganggarkan dana sebesar Rp18 miliar untuk melanjutkan proses penyediaan lahan pembangunan bandara.

Bandara tersebut dirancang untuk mendukung konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Luwu Raya.

Sementara itu, pembangunan jalan dan Jembatan Salu Jambu yang menghubungkan Kabupaten Luwu Utara (Lutra) dan Luwu dianggarkan sebesar Rp16 miliar.

Jembatan ini akan menggantikan jembatan lama yang selama ini berstatus berbayar, sehingga masyarakat di dekatnya dapat menikmati akses transportasi yang lebih mudah dan gratis.

“Kemudian pembangunan jalan dan jembatan Salu Jambu menghubungkan Lutra dan Luwu yang selama ini menjadi jembatan berbayar, serta UMKM dipersiapkan memperkuat sektor ekonomi kerakyatan di Kabupaten Luwu,” jelas Andi Sudirman. (*)

BACA JUGA  Sekda Sulsel Hadiri Rapat Paripurna Hari Jadi ke-356, Tegaskan Makna Sejarah Penetapan 19 Oktober 1669
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Selaraskan Data PBI JKN Melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

BACA JUGA  Dirjen PSLB3 KLHK dan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Kompak Percepat Penarikan Alkes Bermerkuri

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.

Continue Reading

Trending