NEWS
Lebih dari 20 Tahun Tanpa Komplain, PT An-Nur Maarif Kembali Berangkatkan Ratusan Jamaah Umrah
Kitasulsel—SIDRAP — Dalam suasana penuh semangat dan kekhidmatan, sebanyak 433 calon jamaah Umrah dari PT An-Nur Maarif mengikuti kegiatan Manasik Umrah Akbar yang digelar di Villa An-Nur Maarif, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap, pada Sabtu, 15 Juli 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan intensif menjelang keberangkatan jamaah ke Tanah Suci pada Senin, 21 Juli 2025 mendatang.
Kegiatan manasik ini tak hanya dihadiri oleh para jamaah dan pembimbing ibadah, tetapi juga menghadirkan sejumlah pejabat tinggi dari pusat dan daerah.
Di antaranya hadir Staf Khusus Menteri Agama RI, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel, Ikbal Ismail, perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemkab Sidrap, H. Andi Anis
Dalam sambutannya, H. Andi Anis Dachlan menyampaikan penghargaan dan apresiasi tinggi atas profesionalisme dan konsistensi PT An-Nur Maarif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah Umrah maupun Haji.
“Biro perjalanan Haji dan Umrah ini merupakan salah satu biro yang terpercaya. Sejak berdiri, saya ikuti perkembangannya. Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada celah negatif yang kami dapatkan. Ini mencerminkan manajemen yang solid dan pelayanan yang ikhlas. Mudah-mudahan ke depan manajemennya bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia berharap keberadaan biro seperti An-Nur Maarif bisa menjadi contoh baik dalam pelayanan keagamaan, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga secara nasional.
Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel, Ikbal Ismail, turut menyampaikan dukungan dan apresiasinya. Ia menyatakan bahwa PT An-Nur Maarif telah menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam membina dan melayani jamaah selama lebih dari 15 tahun, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
“Terima kasih banyak kepada PT An-Nur Maarif yang selama ini mendampingi dan melayani jamaah dengan maksimal tanpa ada komplain. Ini prestasi yang patut dibanggakan dan dijaga bersama,” kata Ikbal.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati dalam memilih biro perjalanan Umrah, serta memperhatikan prinsip lima pasti agar terhindar dari biro ilegal:
Pasti berizin resmi,
Pasti jadwal keberangkatan dan kepulangan,
Pasti tiket pesawatnya,
Pasti hotelnya di Madinah dan Mekkah,
Pasti Visanya sudah terbit
Staf Khusus Menteri Agama RI, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya kesiapan biro perjalanan dalam menangani jamaah dalam jumlah besar. Menurutnya, niat yang lurus dan manajemen yang matang adalah dua fondasi utama keberhasilan penyelenggaraan ibadah Umrah.
“Orang yang berangkat Umrah itu memiliki dua kemuliaan. Pertama, amalnya akan terus mengalir. Kedua, Allah akan menghapuskan kekurangan dan kefakirannya. Oleh karena itu, niatnya harus lurus, bukan karena status atau simbol,” ujar Bunyamin di hadapan ratusan jamaah.
Ia juga memuji struktur internal PT An-Nur Maarif yang telah memiliki markas resmi dan tim operasional tetap (bukan freelance) di Arab Saudi, termasuk di Madinah dan Mekkah. Hal ini memungkinkan penanganan cepat dan terukur apabila terjadi kendala di lapangan.
“Kalau ada kendala seperti bagasi tertinggal, keterlambatan, atau perubahan jadwal, penanganannya jelas karena ditangani langsung oleh tim internal. Jamaah merasa aman karena seluruh proses dikawal dari awal sampai akhir,” tambahnya.
Kegiatan manasik ini dirancang sebagai pembekalan menyeluruh kepada calon jamaah, mulai dari praktik rangkaian ibadah, tata cara berpakaian ihram, hingga etika dan akhlak selama berada di Tanah Suci. Dengan dipandu oleh para pembimbing bersertifikat, para jamaah diajak memahami makna spiritual ibadah Umrah sekaligus menyesuaikan diri dengan situasi di lapangan.
Direktur PT An-Nur Maarif menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai syariah. Ia menegaskan bahwa seluruh fasilitas keberangkatan telah dikonfirmasi, termasuk tiket, hotel, visa, serta pendampingan penuh selama di Arab Saudi.
“Kami ingin jamaah fokus beribadah tanpa terbebani hal-hal teknis. Dengan tim khusus yang kami miliki, mulai dari Madinah hingga Mekkah, kami siap mengawal jamaah dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Manasik ini menjadi penanda kesiapan lahir batin seluruh jamaah untuk memulai perjalanan spiritual menuju Tanah Suci. Diharapkan seluruh jamaah dapat melaksanakan ibadah Umrah dengan lancar, khusyuk, dan kembali dalam keadaan sehat serta membawa keberkahan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. (asp)
NEWS
Kajian Diserahkan ke Kemendagri dan DPR, Usulan Luwu Raya Resmi Masuk Meja Pusat
KITASULSEL-JAKARTA—Upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki babak penting. Kajian naskah akademik resmi diterima oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis, (16/4/2026) sebagai syarat utama pengusulan daerah otonomi baru.
Dokumen tersebut diterima melalui bagian administrasi untuk selanjutnya didaftarkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebelumnya, tim kecil bersama perwakilan pemerintah daerah di Tana Luwu, yakni Bupati Luwu Patahudding dan Wakil Wali Kota Palopo Ahmad Syarifuddin Daud telah melakukan audiensi dan diterima langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah, Dr. Cheka Virgowansyah.
Tak hanya di Kemendagri, naskah akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya juga telah lebih dulu diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (15/4/2026). Penyerahan berlangsung di Ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Pimpinan Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengapresiasi kelengkapan dokumen yang disusun. Ia menilai kajian tersebut menunjukkan keseriusan daerah dalam mempersiapkan diri menjadi provinsi baru.
“Kita sudah menerima kajian yang sangat serius dan lengkap. Saya selalu mendorong pemekaran, tetapi harus pada daerah yang siap dan mampu mandiri. Luwu Raya saya nilai layak untuk itu,” ujarnya.
Sebelumnya, kajian tersebut juga secara resmi diserahkan oleh Tim Otonomi Daerah (IOTDA) kepada kepala daerah di Hotel Aloft South Jakarta, Rabu (15/4/2026). Wakil Wali Kota Palopo, Ahmad Syarifuddin Daud, menyampaikan apresiasi atas kerja tim penyusun yang telah merampungkan dokumen tersebut setelah melalui proses panjang selama kurang lebih satu tahun.
“Ini merupakan salah satu syarat penting untuk diajukan ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI,” katanya.
Bupati Luwu, Patahudding, menambahkan bahwa penyusunan naskah akademik melibatkan sejumlah akademisi, di antaranya Prof. Muhadam Labolo, Dr. Agus Harahap, Dr. Ahmad Averus, Sutiyo, Ph.D, serta Dr. Ikhbaluddin.
Secara substansi, hasil kajian menunjukkan bahwa wilayah Luwu Raya dinilai “mampu” menjadi provinsi baru di Sulawesi Selatan dengan skor 410 berdasarkan indikator PP Nomor 78 Tahun 2007. Wilayah yang diusulkan mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Kota Palopo.
Pemekaran ini diproyeksikan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan, meski tetap menghadapi tantangan fiskal.
Aspirasi Lama, Aksi Terus Bergulir
Wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah hal baru. Aspirasi ini telah lama diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, mahasiswa, hingga pemerintah daerah di wilayah Tana Luwu.
Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang aksi demonstrasi kerap terjadi. Massa secara konsisten mendesak pemerintah pusat untuk membuka moratorium pemekaran daerah. Bahkan pada Januari hingga Februari 2026, aksi besar dilakukan dengan memblokade sejumlah jalur perbatasan di wilayah Luwu sebagai bentuk tekanan politik.
Aksi-aksi tersebut dilatarbelakangi oleh ketimpangan pembangunan, luasnya rentang kendali pemerintahan dari Provinsi Sulawesi Selatan, serta kebutuhan mendesak akan percepatan layanan publik di kawasan tersebut.
Selain aksi jalanan, dukungan juga terus menguat melalui deklarasi, forum diskusi, hingga penyusunan kajian akademik yang kini telah memasuki tahap formal di tingkat pusat.
Dengan masuknya dokumen ke Kemendagri dan DPR RI, harapan terbentuknya Provinsi Luwu Raya kian terbuka. Pemerintah daerah dan masyarakat kini menanti langkah lanjutan dari pemerintah pusat terkait kebijakan pemekaran daerah. (***)
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login