Pemkot Makassar
Transformasi Digital, Pemkot Makassar Gagas Pengembangan Merit Sistem Wujudkan Profesionalisme ASN
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menuju transformasi digital kepegawaian. Di mana, penjajakan pengembangan Merit Sistem tengah dilakukan.
Tujuannya, mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu implikasi terhadap pelayanan ke masyarakat.
Hal ini ditegaskan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Andi Zulkifly usai menerima Praktisi Transformasi Digital Reformasi Birokrasi Juwanda bersama OPD teknis lingkup Pemkot Makassar di Ruang Bilateral Wali Kota Makassar, Kamis (17/7/2025).
Kata Sekda Zulkifly, pertemuan itu agenda diskusi mengenai manajemen kepegawaian melalui merit sistem secara digital. Apalagi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah memberikan arahan soal transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
“Jadi kami tadi diskusi bersama Pak Juwandi mengenai pengembangan Merit Sistem. Ini tidak hanya pada pelayanan publik tetapi juga pada pemetaan kepegawaian,” ujar Sekda Zulkifly.
Mantan Camat Ujung Pandang itu menyebutkan, Wali Kota Munafri tertarik dengan penerapan merit sistem di Jawa Barat dan telah melakukan kontak dengan pihak terkait untuk membahas lebih lanjut.
“Dalam diskusi tersebut, dijelaskan bagaimana pemetaan pegawai dan potensi dapat dilakukan melalui digitalisasi dan dashboard.
Nah, melalui dashboard ini, Pak Wali dapat memantau kinerja pegawai, menilai talenta dan kompetensi, serta membuat keputusan yang lebih efektif,” tukasnya.
“Sistem ini juga memungkinkan pemberian TPP dan penilaian kinerja dilakukan secara digital,” tambahnya.
Lebih jauh, Sekda Zulkifly menilai dengan adanya sistem dashboard ini, Walikota dapat menilai setiap individu pegawai secara lebih akurat, tanpa harus bertemu langsung dengan mereka.
Semua informasi tentang pegawai, termasuk talenta, kompetensi, dan prestasi, dapat diakses melalui dashboard.
Diskusi ini akan dilanjutkan dengan FGD dan rapat bersama Walikota untuk membahas lebih lanjut tentang penerapan merit sistem secara digital. Dengan demikian, diharapkan manajemen kepegawaian dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
Terpisah, Praktisi Transformasi Digital Reformasi Birokrasi Juwanda mengatakan pihaknya bersama jajaran Pemkot Makassar berdiskusi tentang pengembangan merit sistem. Dimana, konsep ini sudah dilakukan Pemkot Bandung atau Pemprov Jabar.
“Kami berbagi pengalaman tentang bagaimana perjalanan pengembangan merit sistem, dari awal hingga berhasil mendapatkan skor tertinggi di Indonesia.
Kami juga akan berbagi best practice, tips, dan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi,” ungkap Juwanda.
Ia memberikan apresiasi terhadap Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengenai konsep Merit Sistem. “Pak Wali memiliki komitmen yang luar biasa untuk pengembangan merit sistem.
Merit sistem sangat penting dalam pemerintahan karena ASN adalah motor pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan merit sistem menjadi sangat penting,” jelasnya.
Output dari diskusi ini, sambung Juwanda diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemkot Makassar. Namun, hasil outputnya sendiri akan ditentukan nanti usai pembahasan lebih lanjut bersama Wali Kota Makassar.
“Kami berharap pengalaman pengembangan merit sistem di Jawa Barat dapat diadopsi oleh Makassar, dengan penyesuaian sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Lebih jauh, kata Juwanda, pengembangan merit sistem tidak hanya tentang aplikasi, tetapi juga tentang tata kelola, data yang baik, infrastruktur yang baik, dan political will yang kuat.
“Saya percaya bahwa dengan political will yang kuat dari pimpinan, merit sistem dapat diterapkan dengan mudah,” ungkapnya. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil konkret.
Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.
Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah kota dalam menata tenaga honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur.
“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar 8.963 orang, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.
Tidak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini memberikan peluang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Bagi pemerintah, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.
Pemkot Makassar juga memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui pengangkatan tenaga farmasi PPPK secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi dilantik pada 14 November 2025.
Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.
Upaya tersebut mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Makassar mengalami penurunan dalam setahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.
Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login