DPRD Kota Makassar
DPRD Makassar: Pemkot Kebanyakan Honorer, Kesejahteraannya Rendah
Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, meminta pemerintah kota di memperhatikan nasib tenaga non-ASN yang sampai saat ini belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ruslan menyebut, Makassar terlalu banyak tenaga honorer sehingga kesejahteraan mereka rendah.
Menurut Ruslan Mahmud, ada sekitar 2.000 tenaga non-ASN di Makassar yang telah lulus seleksi PPPK dan akan digaji oleh pemerintah pusat.
Namun, Pemkot Makassar masih mengalokasikan anggaran untuk 12.000 tenaga non-ASN.
Ia pun meminta agar sisa anggaran dari tenaga yang sudah lulus PPPK dialihkan untuk meningkatkan honorarium tenaga non-ASN yang belum berkesempatan lolos seleksi.
“Tenaga yang lulus PPPK akan digaji pusat, jadi otomatis ada anggaran yang tersisa. Sisa anggaran ini bisa dialihkan untuk menambah gaji tenaga non-ASN yang belum terangkat. Kami berharap hal ini menjadi perhatian serius bagi Pak Appi dan Bu Aliyah,” ujar Ruslan, yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Jumat (24/1/25).
Ruslan menilai bahwa saat ini tidak mungkin bagi Pemkot Makassar untuk kembali merekrut tenaga honorer baru. Oleh karena itu, fokus pemerintah seharusnya tertuju pada peningkatan kesejahteraan tenaga non-ASN yang masih bekerja.
“Sisa anggaran yang tersedia harusnya digunakan untuk menambah honor mereka, termasuk Laskar Pelangi. Gaji mereka sekarang hanya sekitar Rp1,3 juta, dan kami berharap bisa dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta,” pinta Ruslan.
Selain itu, Ruslan juga menyebutkan rencana penerimaan PPPK tahap kedua yang dijadwalkan pada April mendatang. Ia berharap lebih banyak tenaga non-ASN yang dapat terserap dalam seleksi tersebut.
Namun, bagi mereka yang belum lolos, peningkatan gaji menjadi solusi sementara untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.
“Kami terus mendorong agar sisa anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan gaji tenaga non-ASN. Intinya, kami ingin tenaga non-ASN yang belum berhasil lolos PPPK tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah,”ujarnya.
Desakan ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah kota untuk mengutamakan kesejahteraan tenaga non-ASN, yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di Makassar. (*)
DPRD Kota Makassar
Reses di Rappocini, Eric Horas Janji Kawal Pemerataan Bantuan Sosial dan Keamanan Warga
Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas kembali menggelar reses pertama masa persidangan pertama masa sidang 2025/2026, Rabu (15/10/2025).
Titik ketujuh berlangsung di Jalan Banta-bantaeng Lorong 3 Nomor 2 RT07/RW05, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini.
Sama seperti titik sebelumnya, Ketua Gerindra Makassar itu disambut antusias oleh warga. Dia didampingi oleh Lurah Banta-bantaeng, Anselmus Watratan, Babinsa, Babinkamtibmas, serta tokoh masyarakat.
Eric–sapaan akrab Eric Horas menggelar reses yang merupakan bagian dari tugasnya sebagai Anggota DPRD Makassar. Dalam agenda ini, warga dipersilahkan untuk menyampaikan keluhannya.
Pada kesempatan tersebut, Eric Horas mendengarkan beberapa keluhan warga, seperti bantuan sosial dan pengadaan kamera CCTV.
Eric pun menjelaskan bahwa bantuan sosial yang tidak merata disebabkan karena minimnya sosialisasi. Untuk itu, hal ini perlu digencarkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.
“Jadi ini menjadi atensi kami. Memang harus turun sosialisasi ke masyarakat terkait masalah pendataan dan usulan secara online,” ucapnya.
Dia juga menyebut, kendala lainnya adalah karena orang tua yang masih gagap teknologi. Untuk itu, sosialisasi harus dilakukan dengan intens sehingga pendaftaran bisa tuntas.
“Karena kita tahu masih ada beberapa warga yang belum paham teknologi, ini yang jadi kendala karena sekarang usulan dilakukan secara online,” ujarnya.
“Namun ini tetap jadi atensi saya untuk sampaikan ke dinas terkait karena susah juga warga yang belum dapat padahal layak menerima bantuan,” kata Eric.
Sedangkan pengadaan kamera CCTV, kata Eric, akan dicek lebih dulu ketersediaannya. Namun menurutnya, wilayah pemukiman padat penduduk seperti Banta-bantaeng layak diprioritaskan untuk dipasang.
“Intinya setiap wilayah pemukiman itu harus diusahakan dapat. Namun ada beberapa memang yang dianggap rawan jadi dipasang lebih dulu,” tambahnya.
Erick mengupayakan pengadaan kamera CCTV bisa dipasang di setiap wilayah pada tahun 2026 mendatang dengan melihat beberapa pertimbangan.
“Tapi kalau misalkan masih ada tahun ini, kita harus upayakan untuk dipasang,” tutup Eric.
Selain bantuan sosial dan pengadaan kamera CCTV, Eric telah mendapatkan banyak keluhan lain di beberapa titik reses yang lalu, seperti perbaikan drainase dan KIS. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login