Connect with us

Pemkot Makassar

Plh Sekda Makassar mengingatkan transparansi dana kelurahan di Musrenbang

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Muhammad Yasir mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan yang harus digunakan secara akuntabel dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.

“Dana kelurahan adalah amanah yang harus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Di era ini, semua kegiatan harus memberikan manfaat dan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat,” kata Yasir saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tamalate di Makassar, Jumat.

Yasir tidak lupa menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam proses pembangunan.

Musrenbang, menurutnya, merupakan salah satu implementasi dari amanah undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat seharusnya tidak hanya terjadi pada forum Musrenbang semata.

BACA JUGA  Wakili Danny Pomanto, Pj Sekda Kota Makassar Terima Penghargaan Tokoh Peduli Masyarakat Pesisir dari KKP RI

“Keliru jika kita menganggap partisipasi masyarakat hanya ada di Musrenbang. Musrenbang adalah puncak dari aspirasi masyarakat. Filosofinya, partisipasi itu harus tumbuh setiap hari dan di setiap wilayah,” kata Yasir menegaskan.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan Musrenbang di tingkat kecamatan bertujuan menetapkan lima prioritas pembangunan yang akan diverifikasi dan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan kecamatan dalam Musrenbang tingkat Kota Makassar.

Dalam Musrenbang ini, dia juga mengingatkan pentingnya visi jangka panjang Pemkot Makassar, yakni “Makassar Maju Berkelanjutan Menuju Kota Dunia yang Sombere dan Smart” untuk periode 2025-2045.

Menurutnya, visi tersebut harus diwujudkan melalui program-program yang memberikan dampak luas dan positif bagi masyarakat.

BACA JUGA  Panggung Fashion Show Tampilkan Beragam Produk UMKM Khas Masing-Masing Kecamatan

“Visi ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dengan implementasi nyata. Setiap program yang direncanakan harus memberikan efek langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, dia mengapresiasi upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar yang terus memperbaiki sistem Musrenbang, khususnya dalam pengalokasian pagu anggaran agar lebih efektif.

Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, serta mendukung pencapaian visi besar Makassar sebagai kota yang maju, sombere (ramah), dan berdaya saing global. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar: Perlindungan Pekerja Rentan Harus Jadi Prioritas

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menerima audiensi dari Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Roswita Nilakurnia, di Balai Kota Makassar, Rabu (10/9/2025).

Pertemuan ini digelar dalam rangka memperkuat pelaksanaan implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar.

Dalam kesempatan itu, Roswita menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap berbagai program perlindungan pekerja, khususnya pekerja rentan.

“Kami datang bersilaturahmi sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Pemkot,” ujarnya.

Ia menyebutkan, berbcara soal pekerja rentan, memang sebagian besar berada di kota Makassar menadapat bantuan dari Pemerintah Kota.

“Kami ingin mendengar masukan, dan kemarin alhamdulillah sudah ada realisasi pembayaran klaim bagi korban kecelakaan kerja, termasuk tenaga kerja yang mengalami musibah di Makassar,” jelas Roswita.

BACA JUGA  Resmikan Gereja Pantekosta Bathesda Makassar, Danny : Jadikan Rumah Ibadah Sebagai Tempat Bermanfaat Bagi Umat

Ia menambahkan, pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terus diperkuat, termasuk dengan memanfaatkan layanan berbasis digital melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Aplikasi ini memungkinkan peserta mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat dan mudah.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik langkah BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.

Menurutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting bagi masyarakat, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan rentan.

“Kami juga terus memperkuat kerjasama BPJS Ketenagakerjaan, karrna hadir memberikan perlindungan. Pemerintah Kota akan mendukung agar program ini berjalan optimal demi kesejahteraan pekerja di Makassar,” ungkap Munafri.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan dilanjutkan dengan diskusi mengenai penguatan sinergi antara Pemkot Makassar dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di berbagai sektor.

BACA JUGA  Innalilahi Wa Inna Ilaihi Raji’un! Pemkot Makassar Kembali Berduka, Kabag Perekonomian Tutup Usia

Appi juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya, khususnya para pekerja rentan.

Munafri mengungkapkan, pemerintah Kota telah menyalurkan hak-hak bagi korban musibah kebakaran beberapa waktu lalu, termasuk pekerja yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas.

Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan sangat membantu keluarga korban.

“Pemerintah Kota sudah memberikan hak kepada korban, terutama korban kebakaran beberapa waktu lalu. Alhamdulillah mereka benar-benar merasakan manfaat perlindungan ini,” ujar Munafri.

Ia juga menyampaikan, dalam waktu dekat Kementerian Dalam Negeri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan menyerahkan bantuan rumah bagi korban.

Lebih lanjut, Munafri mendorong agar cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Makassar diperluas, khususnya untuk kategori pekerja rentan.

BACA JUGA  Indira-Danny Khidmat Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan ke-79 RI di Rujab Gubernurnya

Pernyataan ini memperkuat sinergi antara Pemkot Makassar dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas implementasi program jaminan sosial, sehingga manfaat perlindungan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, terutama pekerja informal dan rentan.

“Saya kira ini penting, agar bisa meng-cover minimal 45-50 ribu orang tahun ini tambahan,” tuturnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel