Connect with us

DPRD Kota Makassar

DPRD Minta Pemkot Makassar Prioritaskan Kesejahteraan Tenaga Honorer

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, meminta Pemerintah Kota Makassar, pada kepemimpinan yang baru agar lebih fokus meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN atau honorer, khususnya mereka yang belum lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Diketahui, sekitar 2.000 tenaga non-ASN di Makassar telah berhasil lulus seleksi PPPK dan akan mulai digaji oleh pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkot Makassar masih menganggarkan biaya untuk 12.000 tenaga non-ASN.

Oleh karena itu, Ruslan menyarankan agar anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk tenaga yang sudah lulus PPPK dialihkan guna meningkatkan honor tenaga non-ASN lainnya.

“Tenaga yang lulus PPPK sudah menjadi tanggungan pusat, sehingga ada sisa anggaran yang bisa dimanfaatkan. Kami berharap sisa anggaran ini digunakan untuk menambah gaji tenaga non-ASN yang belum terangkat,” kata Ruslan kepada wartawan, Selasa (28/01).

BACA JUGA  Era Baru Voli Makassar, Supratman Resmi Nahkodai PBVSI Periode 2026–2030

Ruslan juga mengatakan agar Pemkot Makassar sebaiknya tidak membuka kembali rekrutmen tenaga honorer baru. Menurutnya, langkah yang lebih bijak adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN yang masih bekerja saat ini.

“Sisa anggaran seharusnya difokuskan untuk meningkatkan honor mereka, termasuk Laskar Pelangi. Saat ini gaji mereka hanya sekitar Rp1,3 juta, dan kami mendorong agar dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta,” tambahnya.

Dia berharap bahwa kebijakan ini dapat menjadi perhatian utama dibawah kepemimpinan pasangan Appi-Aliyah, untuk memberikan apresiasi yang layak kepada tenaga non-ASN yang telah berkontribusi besar dalam pelayanan publik di Kota Makassar. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Perkuat Pengawasan Pelayanan Kesehatan, RSUD Daya Jadi Mitra Evaluasi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – DPRD Kota Makassar terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII, yang digelar bersama RSUD Daya Kota Makassar di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan dipimpin Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, SE., MM, dan menghadirkan narasumber Dr. A. Any Muliany Mahyuddin serta Shinta Mashita A. Molina, dengan Putra Muhammad Taufan sebagai moderator.

Dalam sambutannya, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengawasan yang kami lakukan bertujuan memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.

BACA JUGA  Sikapi Aduan Dranaise Banyak Dilekuhkan Warga, Politisi NasDem DPRD Sulsel Doktor Mahmud Kunjungi Dinas PU Makassar

Ia menambahkan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi DPRD agar pelayanan publik dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan.

“Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi DPRD agar pelayanan publik dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan,” katanya.

Pada sesi pemaparan materi, Dr. A. Any Muliany Mahyuddin menekankan pentingnya tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai fondasi peningkatan mutu layanan kesehatan.

Menurutnya, RSUD Daya terus melakukan berbagai inovasi dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan kesehatan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur bekerja secara profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien,” jelasnya.

Ia juga menilai pengawasan DPRD memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan mutu layanan rumah sakit melalui evaluasi yang konstruktif.

BACA JUGA  Era Baru Voli Makassar, Supratman Resmi Nahkodai PBVSI Periode 2026–2030

Sementara itu, Shinta Mashita A. Molina mengangkat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, pengawasan yang efektif membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai harapan.

“Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pengawasan karena memberikan masukan langsung terhadap kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diskusi yang dipandu Putra Muhammad Taufan berlangsung interaktif. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan masukan terkait pelayanan kesehatan serta mekanisme pengawasan pemerintah daerah.

Salah satu peserta mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dan RSUD Daya dalam memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata. Menanggapi hal itu, para narasumber menjelaskan bahwa evaluasi rutin, penguatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengawasan berkelanjutan menjadi strategi utama dalam meningkatkan mutu pelayanan.

BACA JUGA  Pemkot-DPRD Makassar Sepakat, Dua Ranperda Jadi Perda

Peserta lainnya juga menanyakan mekanisme penyampaian aspirasi apabila masyarakat masih menemukan kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Para narasumber menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan berbagai saluran pengaduan resmi yang tersedia, dan setiap laporan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berharap sinergi antara legislatif, Pemerintah Kota Makassar, RSUD Daya, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Continue Reading

Trending