Connect with us

DPRD Kota Makassar

DPRD Minta Pemkot Makassar Prioritaskan Kesejahteraan Tenaga Honorer

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, meminta Pemerintah Kota Makassar, pada kepemimpinan yang baru agar lebih fokus meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN atau honorer, khususnya mereka yang belum lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Diketahui, sekitar 2.000 tenaga non-ASN di Makassar telah berhasil lulus seleksi PPPK dan akan mulai digaji oleh pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkot Makassar masih menganggarkan biaya untuk 12.000 tenaga non-ASN.

Oleh karena itu, Ruslan menyarankan agar anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk tenaga yang sudah lulus PPPK dialihkan guna meningkatkan honor tenaga non-ASN lainnya.

“Tenaga yang lulus PPPK sudah menjadi tanggungan pusat, sehingga ada sisa anggaran yang bisa dimanfaatkan. Kami berharap sisa anggaran ini digunakan untuk menambah gaji tenaga non-ASN yang belum terangkat,” kata Ruslan kepada wartawan, Selasa (28/01).

BACA JUGA  Budi Hastuti Sosialisasikan Perda Perlindungan Perawat di Makassar

Ruslan juga mengatakan agar Pemkot Makassar sebaiknya tidak membuka kembali rekrutmen tenaga honorer baru. Menurutnya, langkah yang lebih bijak adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN yang masih bekerja saat ini.

“Sisa anggaran seharusnya difokuskan untuk meningkatkan honor mereka, termasuk Laskar Pelangi. Saat ini gaji mereka hanya sekitar Rp1,3 juta, dan kami mendorong agar dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta,” tambahnya.

Dia berharap bahwa kebijakan ini dapat menjadi perhatian utama dibawah kepemimpinan pasangan Appi-Aliyah, untuk memberikan apresiasi yang layak kepada tenaga non-ASN yang telah berkontribusi besar dalam pelayanan publik di Kota Makassar. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Reses di Rappocini, Eric Horas Janji Kawal Pemerataan Bantuan Sosial dan Keamanan Warga

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas kembali menggelar reses pertama masa persidangan pertama masa sidang 2025/2026, Rabu (15/10/2025).

Titik ketujuh berlangsung di Jalan Banta-bantaeng Lorong 3 Nomor 2 RT07/RW05, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini.

Sama seperti titik sebelumnya, Ketua Gerindra Makassar itu disambut antusias oleh warga. Dia didampingi oleh Lurah Banta-bantaeng, Anselmus Watratan, Babinsa, Babinkamtibmas, serta tokoh masyarakat.

Eric–sapaan akrab Eric Horas menggelar reses yang merupakan bagian dari tugasnya sebagai Anggota DPRD Makassar. Dalam agenda ini, warga dipersilahkan untuk menyampaikan keluhannya.

Pada kesempatan tersebut, Eric Horas mendengarkan beberapa keluhan warga, seperti bantuan sosial dan pengadaan kamera CCTV.

Eric pun menjelaskan bahwa bantuan sosial yang tidak merata disebabkan karena minimnya sosialisasi. Untuk itu, hal ini perlu digencarkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.

BACA JUGA  Budi Hastuti Sosialisasikan Perda Perlindungan Perawat di Makassar

“Jadi ini menjadi atensi kami. Memang harus turun sosialisasi ke masyarakat terkait masalah pendataan dan usulan secara online,” ucapnya.

Dia juga menyebut, kendala lainnya adalah karena orang tua yang masih gagap teknologi. Untuk itu, sosialisasi harus dilakukan dengan intens sehingga pendaftaran bisa tuntas.

“Karena kita tahu masih ada beberapa warga yang belum paham teknologi, ini yang jadi kendala karena sekarang usulan dilakukan secara online,” ujarnya.

“Namun ini tetap jadi atensi saya untuk sampaikan ke dinas terkait karena susah juga warga yang belum dapat padahal layak menerima bantuan,” kata Eric.

Sedangkan pengadaan kamera CCTV, kata Eric, akan dicek lebih dulu ketersediaannya. Namun menurutnya, wilayah pemukiman padat penduduk seperti Banta-bantaeng layak diprioritaskan untuk dipasang.

BACA JUGA  Pemkot-DPRD Makassar Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029

“Intinya setiap wilayah pemukiman itu harus diusahakan dapat. Namun ada beberapa memang yang dianggap rawan jadi dipasang lebih dulu,” tambahnya.

Erick mengupayakan pengadaan kamera CCTV bisa dipasang di setiap wilayah pada tahun 2026 mendatang dengan melihat beberapa pertimbangan.

“Tapi kalau misalkan masih ada tahun ini, kita harus upayakan untuk dipasang,” tutup Eric.

Selain bantuan sosial dan pengadaan kamera CCTV, Eric telah mendapatkan banyak keluhan lain di beberapa titik reses yang lalu, seperti perbaikan drainase dan KIS. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel