Connect with us

Luwu Timur

Buka Acara Panen Kebun Berkah, Bupati Irwan Siap Majukan Sektor Pertanian

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, secara resmi membuka acara Panen Semangka non biji dan syukuran yang digelar di kebun berkah Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Selasa (22/07/2025).

Panen buah semangka non biji ini adalah salah satu komoditi yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Wonorejo Timur sekaligus untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

Kedatangan Bupati Irwan di lokasi panen tidak hanya disambut hangat oleh Camat dan Kepala Desa Mangkutana, tetapi juga oleh tim kebun berkah dan warga sekitar dengan senyum sumringah dan penuh suka cita.

Selaku Bupati dan Ketua Dewan Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI) wilayah Luwu Timur, H. Irwan menyampaikan apresiasi kepada seluruh kelompok tani kebun berkah dan dengan sigap pemerintah akan bantu fasilitasi terkait keperluan yang dibutuhkan.

BACA JUGA  Bupati Irwan Tegaskan Komitmen Raih Predikat Wistara pada KKS 2025

“Insya Allah kami selaku Pemerintah Kabupaten Luwu Timur siap membantu memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan panen petani,” ujar H. Irwan.

Di hadapan para petani, Ia juga kembali menekankan bahwa, diharapkan bukan hanya buah semangka yang dibudidayakan, tetapi juga beberapa komoditi lainnya untuk menunjang program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya harap kedepannya bukan hanya semangka yang ditanam, tapi komoditi-komoditi lainnya seperti sayuran juga perlu untuk dibudidayakan,” harap H. Irwan.

Anwar, salah satu kelompok tani kebun berkah menyampaikan harapannya kepada Bupati Luwu Timur agar dibantu dalam fasilitas olah lahan kering.

“Saya mewakili anggota kebun berkah mengharapkan kepada pemerintah Luwu Timur agar senantiasa mendukung dalam hal fasilitas perkebunan,” pinta Anwar.

BACA JUGA  Bupati Irwan Terima Audiensi Bapas Kelas II Palopo, Bahas Implementasi KUHP Baru

Ia juga menyatakan keberhasilan panen semangka kali ini merupakan buah dari sinergitas dan kerjasama yang baik antara petani dan pemerintah daerah yang sejalan dengan program pemerintah pusat tentang ketahanan pangan dan MBG.

Dalam suasana yang akrab dan penuh semangat, Bupati Irwan langsung turun ke kebun dengan mengenakan topi caping untuk melakukan panen semangka non biji secara simbolis hasil kebun tim petani setempat.

Hasil panen semangka non biji ini menujukkan adanya ikatan kebersamaan, gotong royong, dan kolaborasi yang kuat terjalin antara pemerintah, stakeholder dan masyarakat serta membuktikan bahwa sektor perkebunan di Kabupaten Luwu Timur terus maju.

Turut hadir dalam acara tersebut, unsur Forkopimda, Camat Mangkutana, Kepala Desa se-Kecamatan Mangkutana, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. (*)

BACA JUGA  Pemkab Lutim Kerjasama P2KP Unhas Gelar Bimtek Analisis Kebutuhan Diklat
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

on

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

BACA JUGA  dr. Ani Nurbani Irwan Resmi Menjabat Ketua TP PKK Luwu Timur

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

BACA JUGA  Bupati Irwan Terima Audiensi Bapas Kelas II Palopo, Bahas Implementasi KUHP Baru

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

BACA JUGA  Bupati Luwu Timur Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulsel di Makassa

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.

Continue Reading

Trending