Connect with us

Pemkot Makassar

Harganas ke-32 di Makassar, Wali Kota Munafri Sampaikan Keluarga Sehat, Kunci Bangun Keluarga Tangguh

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mempercepat penurunan angka stunting sebagai bagian dari upaya membangun generasi emas Indonesia 2045.

Pernyataan ini, ia sampaikan saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 yang mengusung tema “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju”, di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (28/7/2025).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Dr. H. Wihaji, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Bupati/Wakil se-Sulsel, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina, serta unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Munafri menekankan bahwa pemerintah kota akan memberikan dukungan maksimal dalam penanganan stunting, termasuk melalui metode penganggaran yang terarah, program intervensi gizi, dan penguatan edukasi keluarga.

“Pembangunan keluarga tidak boleh setengah hati. Kami akan memastikan setiap program berjalan maksimal, termasuk dari sisi penganggaran,” ujar Appi.

“Hanya dengan keluarga yang sehat dan berkualitas, kita dapat melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Munafri.

Ia menambahkan, Harganas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi nasional. Lanjut dia, Harganas adalah pengingat kolektif bahwa kekuatan bangsa berawal dari unit terkecil, yaitu keluarga.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Turun Lapangan Tallo Cari Solusi, Koordinasi Polri dan TNI

“Lingkungan keluarga sangat penting. Di sanalah nilai moral, karakter, dan ketahanan bangsa dibentuk,” tegas politisi Golkar itu.

Munafri memaparkan bahwa Pemkot Makassar telah menetapkan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai program prioritas daerah.

Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tingkat akar rumput.

Selain itu, Pemkot Makassar terus bersinergi dengan BKKBN melalui Program Bangga Kencana dan menggandeng lintas sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga tokoh masyarakat agar pembangunan keluarga menjadi gerakan bersama.

Munafri juga menekankan bahwa tantangan keluarga di era modern semakin kompleks: dinamika sosial, perkembangan teknologi, hingga tekanan ekonomi.

“Keluarga tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan perlindungan, edukasi, dan dukungan nyata dari negara. Pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga elemen masyarakat harus bersatu menciptakan lingkungan yang ramah keluarga,” jelasnya.

Ia mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, harmonis, dan memiliki akses pendidikan serta peluang berkembang.

Di akhir sambutannya, Munafri mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Harganas di Kota Makassar.

“Terima kasih kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, BKKBN, Pemprov Sulsel, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh relawan dan panitia,” tuturnya.

BACA JUGA  Bentuk GTRA, Pemkot Makassar dan BPN Atasi Sengketa Tanah & Bangunan

“Semoga momentum ini menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi kuat demi keluarga Indonesia yang tangguh,” lanjutnya, menutup sambutan.

Diketahui, pada kesempatan ini, Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2025, Makassar berhasil meraih juara umum dalam rangkaian lomba yang digelar.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri BKKBN RI kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi pemerintah kota dalam program pembangunan keluarga serta upaya penurunan stunting.

Sedangkan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Dr. H. Wihaji, menegaskan bahwa peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 di Makassar bukan sekadar seremoni tahunan. Ia menyebut arahan Presiden agar perayaan dilakukan sederhana, namun harus membawa dampak langsung bagi masyarakat.

“Yang penting jangan terlalu banyak seremonial, turun ke lapangan, selesaikan masalah,” ujarnya di Lapangan Karebosi, Makassar.

Menurut Wihaji, Presiden menugaskan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Astacita delapan cita-cita pembangunan nasional untuk menjalankan dua agenda utama.

Pertama, Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul. Kedua, Pengentasan kemiskinan struktural.

“Tugas kami adalah memastikan SDM Indonesia semakin baik dan kemiskinan berkurang. Pertanyaannya, dari mana kita memulai? Jawabannya dari keluarga,” tegasnya.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Tekan MoU dengan STIBA, Dorong Penerapan Kurikulum Bahasa Arab di Sekolah

Wihaji menekankan bahwa salah satu akar persoalan SDM dan kemiskinan adalah stunting. Ia memaparkan, prevalensi stunting nasional pada 2024 berada di angka 19,8%.

Sementara Sulawesi Selatan berhasil menurunkan prevalensinya dari 27% menjadi 23% penurunan 4,1% dan menempatkan Sulsel di posisi kedua terbaik setelah Jawa Barat.

“Ini keberhasilan bersama. Penurunan stunting di Sulsel tidak lepas dari intervensi Gubernur, Bupati/Wali Kota dan seluruh pihak. Ini kerja pentahelix: pemerintah pusat, daerah, masyarakat, akademisi, dan swasta,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai strategi utama pencegahan stunting. Jika anak sudah stunting, peluang pemulihan hanya sekitar 20%.

“Karena itu, kita harus bergerak di hulunya, memastikan setiap keluarga risiko stunting mendapat pendampingan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun,” jelasnya.

Sebagai wujud dukungan, BKKBN RI menyalurkan bantuan bagi 200 keluarga risiko stunting di Sulawesi Selatan senilai sekitar Rp800 juta hingga Desember 2025.

“Ini langkah awal, intervensi tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi bantuan nyata untuk memastikan gizi, kesehatan ibu, dan anak terpenuhi,” pungkasnya. (*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Luncurkan Pete-pete Laut Gratis, Warga Kepulauan Sangkarrang Kini Nikmati Akses Transportasi Antar Pulau

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Masyarakat kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut gratis yang selama ini menjadi harapan warga. Pemerintah Kota Makassar secara resmi melakukan soft launching program Pete-pete Laut melalui pengoperasian kapal KM Banawa Nusantara 27 di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).

Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Program yang menjadi salah satu janji politik pasangan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham itu kini mulai direalisasikan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga pulau-pulau terluar Kota Makassar.

“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri saat meresmikan pengoperasian kapal di Dermaga Pulau Barrang Lompo.

Solusi Keterbatasan Transportasi Kepulauan

Selama bertahun-tahun, persoalan transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat kepulauan. Mobilitas pelajar, guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga masyarakat umum sering kali terkendala keterbatasan armada dan tingginya biaya perjalanan antar pulau.

Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berupaya menghadirkan solusi konkret dengan menyediakan layanan transportasi laut gratis yang beroperasi secara terjadwal.

Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 WITA, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga kawasan pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.

Munafri menegaskan bahwa layanan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat.

“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.

“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” tambah wali kota yang akrab disapa Appi.

BACA JUGA  Kuota Iuran Sampah Gratis Bagi Warga Manggala Bertambah, Ketua DPRD Makassar: Tepat dan Berkeadilan

Menurutnya, kehadiran Pete-pete Laut merupakan tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Makassar dengan gugusan pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.

Dorong Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Warga

Munafri menjelaskan, layanan transportasi laut gratis tidak hanya bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik.

Selama ini banyak pelajar yang harus menempuh perjalanan laut untuk bersekolah, guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil, hingga tenaga kesehatan yang harus menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.

Dengan hadirnya layanan transportasi yang terjadwal dan gratis, berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelasnya.

Program Pete-pete Laut juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada konektivitas antar pulau maupun ke Kota Makassar.

Pemerintah Siapkan Penambahan Armada

Meski baru diawali dengan satu armada, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rencana pengembangan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan.

Munafri mengakui bahwa satu kapal belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat.

Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kebutuhan operasional dan pembiayaan untuk membuka peluang penambahan armada pada masa mendatang.

“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan ke depan layanan ini dapat diperkuat dengan penambahan dua hingga tiga armada tambahan agar frekuensi perjalanan semakin meningkat.

Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas

Selain memastikan akses transportasi tersedia, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan pelayaran.

BACA JUGA  Makassar Launching Program Iuran Sampah Gratis, Resmi Berlaku Juli

Munafri meminta seluruh standar keamanan dan keselamatan kapal dipenuhi secara maksimal, mengingat kapal tersebut dapat mengangkut sekitar 30 penumpang dalam satu perjalanan.

“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai serta tidak boleh overload,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung atau life jacket serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama pelayaran.

“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesannya.

Dishub Pastikan Awak Kapal Bersertifikat

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa armada yang digunakan merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.

Menurut Rheza, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi keselamatan maritim.

“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.

Seluruh awak kapal telah mengantongi sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), serta Security Awareness Training yang menjadi syarat wajib bagi pelaut.

Ia juga menjelaskan bahwa program Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran baru, melainkan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya.

“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” ujarnya.

Untuk mendukung operasional kapal selama setahun, Dishub telah mengalokasikan anggaran bahan bakar serta pemeliharaan kapal. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.

Tantangan Infrastruktur Dermaga

Di balik hadirnya layanan transportasi laut gratis tersebut, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur di pulau-pulau tujuan.

BACA JUGA  GMSSB, Pjs Wali Kota Makassar Himbau Masyarakat Sikapi Pilkada Depankan Semangat Kekeluargaan

Rheza mengungkapkan bahwa beberapa pulau yang masuk dalam rute pelayanan masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal belum dapat bersandar secara langsung.

Salah satu contohnya berada di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga. Kondisi tersebut membuat kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” jelasnya.

Simbol Pemerataan Pembangunan Kepulauan

Kehadiran Pete-pete Laut tidak hanya menjadi layanan transportasi baru, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar memperoleh hak yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tutur Munafri.

“Pulau-pulau di sini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.

Pada kegiatan soft launching tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dengan mulai beroperasinya Pete-pete Laut, warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini tidak lagi sekadar mendengar rencana pembangunan. Mereka telah merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.

Continue Reading

Trending