Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Ingin Setiap Kawasan Padat di Makassar Punya Gedung Parkir
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi manajemen PT Margamas Indah Development, pengelola Mall Panakkukang dan Myko Hotel, di Balaikota Makassar, Selasa (26/08/2025).
Pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan kawasan Mall Panakkukang yang dinilai membutuhkan arahan langsung dari Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga keteraturan pembangunan kota.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan empat poin penting yang harus menjadi perhatian pengelola mall dalam menjalankan rencana pengembangan.
Munafri mengingatkan agar seluruh proses perizinan dilakukan secara terbuka melalui sistem satu pintu di Pemkot Makassar. Ia ingin memastikan proses perizinan berjalan transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Semua perizinan harus jelas dan masuk di satu pintu agar transparan. Kami ingin memastikan tidak ada yang bertemu pihak yang salah, sehingga jalannya pembangunan lebih tertib,” tegasnya.
Selanjutnya, Ia menekankan bahwa setiap langkah pembangunan harus diinformasikan kepada Pemkot. Menurut Munafri, pemerintah kota harus mengetahui secara detail rencana pengembangan agar tidak terjadi pembangunan tanpa koordinasi.
Ketiga, lanjut Munafri, Ia juga berharap pengelola mall berkolaborasi mendukung program pemerintah kota, seperti pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, hingga penyediaan ruang khusus UMKM di dalam mall.
Ia menyebut Pemkot kedepannya akan membuat skema penjemputan sampah organik ke hotel hotel dan Mall untuk kemudian di urai oleh Maggot. Ia juga mencontohkan penyediaan UMKM corner di dalam mall sebagai bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan.
“Kami ingin pusat perbelanjaan bukan hanya ruang komersial, tetapi juga ikut mendukung pengelolaan sampah, memberi ruang UMKM, dan program sosial lain agar bisa tumbuh bersama,” tambahnya.
Terakhir, Munafri menekankan pentingnya penataan tata ruang agar persaingan usaha berjalan sehat. Ia menyoroti pentingnya penyediaan gedung parkir di kawasan padat aktivitas
“Saya punya cita-cita agar setiap kawasan ramai aktivitas punya building parkir. Kalau fasilitasnya tersedia, kita bisa larang parkir di pinggir jalan. Dengan begitu, arus lalu lintas bisa lebih lancar dan pengunjung lebih nyaman,” jelas Munafri.
Menurutnya, banyak titik macet di Makassar yang dipicu oleh kendaraan parkir sembarangan dan pengemudi transportasi daring yang menunggu di pinggir jalan. Dengan hadirnya gedung parkir, Pemkot dapat menata lalu lintas lebih baik, meningkatkan kenyamanan masyarakat dan estetika kota tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat.
“Kebanyakan yang menunggu itu ojek online. Kalau kita larang parkir di pinggir jalan, tapi tidak beri fasilitas, tentu tidak adil. Maka building parkir ini jadi solusi. Mereka bisa menunggu di dalam gedung parkir, bukan di jalanan,” ujarnya.
Munafri juga menyebut konsep ini kedepan akan diperluas, sehingga tidak hanya berlaku di kawasan Mall Panakkukang, tapi ke seluruh kawasan strategis lain di Makassar, termasuk Pantai Losari, agar wajah kota lebih tertata dan ramah pengunjung.(*)
Pemkot Makassar
Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.
Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.
“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.
BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.
Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.
Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.
“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.
Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login