Pemkot Makassar

Munafri Ajak Unhas Kolaborasi Rancang Tata Ruang Kota Ramah Pejalan Kaki

Published

11 bulan ago

26 Agustus 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata ruang kota yang lebih ramah pejalan kaki. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Jajaran Pimpinan Program Studi Magister Transportasi Universitas Hasanuddin di Balaikota Makassar, Selasa (26/8/2025).

Munafri menilai penataan pedestrian di Makassar selama ini masih mengikuti kendaraan bermotor, bukan kebutuhan pejalan kaki. Menurutnya, pola itu harus dibalik demi menciptakan ruang publik yang lebih aman dan nyaman.

“Di Makassar, pedestrian masih mengikuti kendaraan. Harusnya kendaraan yang mengikuti pejalan kaki. Ini yang ingin kita ubah,” tegasnya

Keresahannya pun disambut baik oleh pihak Unhas yang menawarkan kolaborasi dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas penataan Kota Makassar.

Sebagai langkah awal, Munafri akan memilih satu wilayah yang akan menjadi Pilot Project. Ia meminta jajarannya di Dinas Tata Ruang untuk mulai memetakan lokasi yang bisa dipilih sebagai lokasi pengembangan dan percontohan akses pedestrian.

Munafri juga menyampaikan bahwa pengembangan kawasan ramah pejalan kaki akan dimulai dari taman ke taman di Kota Makassar. Jalur pedestrian di kawasan itu akan dibenahi, termasuk mengganti pohon yang dinilai tidak rimbun dan kurang estetis.

“Nanti kita (Pemkot dan Unhas) akan duduk bersama untuk pilot project kami, itu dari taman ke taman, mulai dari Taman Hasanuddin ke Taman Macan,” ujarnya.

Selain penataan pedestrian, Munafri menegaskan Pemkot juga menyiapkan pengembangan transportasi publik ramah lingkungan. Salah satunya adalah mendorong penggunaan armada listrik secara bertahap untuk mengurangi emisi dan meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat.

“Transportasi publik dan tata ruang harus berjalan seiring. Kalau pedestrian nyaman, transportasi publik juga terintegrasi, maka wajah Makassar akan lebih tertata,” ungkapnya.

Lebih jauh Munafri mengungkapkan targetnya untuk membawa Kota Makassar menjadi kota dengan konektivitas ruang publik yang efisien, sehingga masyarakat dapat menjangkau berbagai titik hanya dalam waktu sekitar 45 menit.

Diketahui, audiensi tersebut bertujuan untuk menyampaikan rencana kegiatan Placemaking Summit bertajuk “Makassar Placemaking for Academic Network (MAPANI)” yang digelar Unhas berkolaborasi dengan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Australia Indonesia Centre.1

Ketua Prodi Magister Transportasi Unhas, Venny Veronica Natalia, menyampaikan kegiatan yang digelar 8 September mendatang ingin menghadirkan Munafri sebagai narasumber bersama Konsulat Jenderal Australia dan Rektor Unhas. (*)

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Published

24 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.

Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.

“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.

BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.

Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.

“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.

Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.