Luwu Timur

Bupati Luwu Timur Terima Penghargaan Bergengsi dari Menteri Agama RI

Published

11 bulan ago

26 Agustus 2025

Kitasulsel–JAKARTA Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Kali ini, ia dianugerahi penghargaan bergengsi dari Kementerian Agama Republik Indonesia atas “Peran, Dukungan, dan Kontribusinya dalam Program Penguatan Fungsi Penyuluh Agama Islam, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan keagamaan dan memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat.”

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., dalam acara PENAIS Award Penyuluh Agama Islam Tahun 2025 yang mengusung tema “Bergerak, Berinovasi, dan Berdampak”, yang berlangsung megah di Kartika Tower, Jakarta Barat, Senin malam (25/08/2025).

Dalam sambutannya, Menteri Agama memberikan apresiasi tinggi kepada kepala daerah yang telah memberi perhatian nyata terhadap penyuluh agama.

Menurutnya, tidak semua Bupati/Wali Kota secara konsisten mendukung program keagamaan di wilayahnya masing-masing.

“Dari sekian banyak Bupati dan Wali Kota, hanya mereka yang terbukti secara formal memberikan perhatian khusus kepada penyuluh agama yang kami berikan penghargaan,” ungkapnya.

“Tentu kita berharap ke depan, seluruh kepala daerah juga melakukan hal yang sama, karena apa yang kita lakukan ini sesungguhnya sangat menyentuh lapisan masyarakat,” jelas Menteri Nasaruddin.

Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah yang menunjukkan kepedulian dan dukungan tinggi terhadap program Kementerian Agama, khususnya penyuluhan agama dan penguatan moderasi beragama.

Tujuannya, agar penyuluh agama di seluruh pelosok tanah air semakin termotivasi dalam menjalankan perannya sebagai garda depan penyebar nilai-nilai kebajikan dan harmoni sosial.

Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut.

Menurutnya, penghargaan ini bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah, penyuluh agama, dan masyarakat Luwu Timur yang selama ini bersinergi dalam membangun kehidupan beragama yang rukun dan damai.

“Saya dedikasikan penghargaan ini untuk para penyuluh agama di Luwu Timur yang selama ini telah bekerja dengan penuh keikhlasan. Pemerintah daerah akan terus berkomitmen memberikan dukungan, karena peran penyuluh agama sangat strategis dalam menjaga kerukunan dan harmoni di tengah masyarakat,” ungkap Irwan.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Luwu Timur kembali menegaskan komitmennya sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kerukunan antarumat beragama, dan penguatan moderasi beragama demi terwujudnya masyarakat yang harmonis. (*)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

1 bulan ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.