Luwu Timur

Bupati Irwan Tinjau Langsung Lokasi Kebocoran Pipa Minyak PT Vale

Published

11 bulan ago

28 Agustus 2025

‎Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, turun langsung ke lokasi kebocoran pipa minyak milik PT Vale Indonesia, Tbk., yang terjadi di beberapa titik mulai dari hulu hingga hilir di Kecamatan Towuti, Kamis (28/08/2025).

‎Insiden kebocoran pada 23 Agustus 2025 ini menyebabkan pencemaran lingkungan dan berpotensi merugikan masyarakat, terutama petani di wilayah terdampak.

‎Dalam kesempatan ini, Bupati didampingi Kapolres, AKBP Ario Putranto TM, Pabung, Mayor Arm Syafaruddin, Ketua DPRD, Ober Datte beserta anggota DPRD diantaranya Erick, Rivaldi, dan Alamsyah, Camat Towuti, Amri Mustari, para kepala desa, serta tim kesehatan dan lingkungan yang menangani dampak.

‎Area pertama yang menjadi lokasi observasi adalah titik nol, titik satu, dan titik dua di Desa Lioka. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi dan rapat terbatas yang dilakukan pada hari yang sama.

‎Bupati Irwan menyatakan bahwa pemerintah daerah bersama PT Vale telah bergerak cepat melakukan penanganan darurat.

Ia menginstruksikan jajarannya mulai dari kepala desa, camat, hingga dinas terkait untuk mendata seluruh lahan, kebun, dan irigasi yang terdampak oleh kebocoran pipa tersebut.

‎“Upaya penanganan taktis dan strategis ini bertujuan agar masyarakat terdampak menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan dan pemberian kompensasi,” jelas H. Irwan.

‎Lebih lanjut, Bupati menyebutkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dan berkoordinasi langsung dengan pihak PT Vale Indonesia, yang berkomitmen penuh untuk melakukan tindakan pemulihan dan mengganti kerugian masyarakat akibat insiden ini.

‎”Saat ini, PT Vale telah melakukan penanganan komprehensif dan perbaikan terhadap bagian pipa yang mengalami kebocoran,” ujar Bupati Irwan.

‎Irwan Bachri Syam juga berharap, perbaikan pipa dapat diselesaikan secara menyeluruh sebelum tanggal 5 September 2025.

‎“Diharapkan sebelum tanggal 5 sudah selesai sehingga tidak ada lagi kebocoran. Yang terpenting adalah dampak lingkungan sudah ditangani secara optimal dan pipa minyak ini bisa difungsikan kembali seperti sedia kala,” pungkas Bupati.

‎Dari titik di Lioka, Bupati melanjutkan perjalanan menuju hilir sungai di Desa Timampu, melewati area persawahan warga yang telah melakukan panen.

Orang nomor satu di Lutim menegaskan pentingnya dilakukan kajian terhadap tiga unsur lingkungan, yaitu tanah, air, dan udara. Hasil uji tersebut nantinya akan disampaikan kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang akurat.

‎“Hal yang sangat urgen saat ini adalah melakukan uji laboratorium terhadap tanah, air, dan udara. Terutama tanah, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh spekulasi dan informasi fiktif terkait dampak kebocoran minyak. Selain itu, supaya sawah yang terdampak bisa dimanfaatkan kembali,” tegas Bupati.

‎Perjalanan peninjauan tidak berhenti di situ. Bupati Irwan juga meninjau kondisi muara sungai di hilir, tepatnya Pos 11 yang berada di Danau Towuti, untuk memastikan seberapa besar dampak yang diakibatkan kebocoran pipa tersebut.

Langkah ini menunjukkan tindakan cepat dan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan PT Vale dalam menangani insiden pencemaran di Luwu Timur. (*)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

1 bulan ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.