Luwu Timur
Inflasi Turun dan ETPD Melesat, Pemkab Lutim Dapat Apresiasi di Forum TPID–TP2DD Sulsel
KITASULSEL—MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memaparkan capaian dan rencana kerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Baruga Pinisi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Makassar, Rabu (03/12/2025).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulsel dengan mengusung tema “Upaya Stabilitas Harga Jelang Momen HBKN Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, Serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.”
Wagub Sulsel Tekankan Respons Cepat Antisipasi Inflasi Nataru
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya langkah cepat, terukur, dan kolaboratif dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Tahun Baru.
“Beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng adalah komoditas yang harus kita antisipasi bersama. Pemerintah daerah harus aktif memantau stok di sentra produksi dan jangan menunggu sampai distribusi terganggu. Kita harus lebih responsif, lebih sigap, dan bekerja secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Wagup Fatmawati.
Ia juga menekankan bahwa konsistensi kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta digitalisasi melalui TP2DD akan berpengaruh langsung pada daya beli masyarakat.
Lutim Catat Inflasi Turun – Paparkan Strategi 4K
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Alimuddin Natsir, memaparkan bahwa inflasi Lutim pada November 2025 menurun signifikan sebesar -0,64 persen. Penurunan ini dipicu turunnya harga komoditas pangan seperti daging ayam ras, tomat, bandeng, serta beberapa komoditas hortikultura.
“Untuk mengantisipasi potensi gejolak harga periode HBKN Nataru, kami menerapkan strategi pengendalian inflasi berbasis konsep 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” jelas Alimuddin.
100 Persen Transaksi Pajak dan Belanja Daerah Sudah Non Tunai
Alimuddin juga memaparkan capaian digitalisasi Luwu Timur, di mana 100 persen transaksi Pajak Daerah dan Belanja Daerah telah dilakukan secara non tunai.
Kanal pembayaran digital yang tersedia semakin beragam, mulai dari QRIS, ATM, m-banking, MPOS, hingga e-commerce, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran.
TP2DD Luwu Timur juga memiliki Rencana Kerja Berkelanjutan yang mencakup:
- peningkatan pemahaman pegawai,
- literasi digital,
- perluasan implementasi ETPD,
- peningkatan kualitas SAKIP.
“Berkat upaya ini, TP2DD Luwu Timur meraih sejumlah penghargaan dari Bank Indonesia, di antaranya Juara 3 TP2DD Akseleratif Kategori Pajak dan Juara 2 Kategori Retribusi tingkat Sulawesi Selatan pada 2023,” ungkapnya.
Kesimpulan dan Tindak Lanjut HLM TPID–TP2DD Sulsel
HLM ini menghasilkan sejumlah tindak lanjut strategis, di antaranya:
TPID – Pengendalian Inflasi
- Pelanjutan program urban farming
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak
- Peningkatan serapan beras SPHP bersama Bulog
- Menjaga kelancaran distribusi dan kewaspadaan bencana
- Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu ongkos angkut komoditas
TP2DD – Percepatan Digitalisasi Daerah
- Penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029
- Implementasi model bisnis digitalisasi pajak dan retribusi
- Mendorong ASN sebagai duta digital melalui penggunaan mobile banking dan QRIS
- Peningkatan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan mobile banking oleh OPD
- Penguatan perangkat dan regulasi pendukung
- Pengaktifan TP2DD daerah bersama Pincab Bank Sulselbar
Turut hadir dari Pemkab Lutim:
Plt. Kepala Bapenda, Muhammad Yusri; Kepala BKAD, Muhammad Said; Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Chaeruddin Arfah Mustafa; Kabag Ekbang, Ragusman Lukman Wahab; Staf Fungsional Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, I Dewa Made Alit; serta Fungsional Analis Kebijakan.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login