Makassar Dikepung Masalah Kebutuhan Dasar: BBM, Gas Melon, Listrik hingga Air Sama-Sama Bikin Warga Geleng Kepala

KITASULSEL — MAKASSAR — Ada yang terasa janggal di Makassar dalam beberapa hari terakhir.

Di satu sisi, pemerintah dan pihak penyedia memastikan pasokan kebutuhan dasar masyarakat dalam kondisi aman.

Namun di sisi lain, warga justru menghadapi kenyataan yang berbeda: BBM sulit didapat di sejumlah titik, gas melon dikeluhkan langka dan mahal, listrik masih padam setelah target normalisasi 5 September terlewati, sementara air bersih harus didistribusikan menggunakan mobil tangki ke puluhan ribu warga.

Empat kebutuhan yang berbeda, tetapi bermuara pada satu persoalan yang sama:

akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar sedang tersendat.

BBM Disebut Aman, Antrean Justru Mengular

Pertamina telah memastikan stok BBM di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, dalam kondisi aman dan mencukupi.

Namun kondisi di lapangan belum sepenuhnya menggambarkan hal tersebut.

Antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU. Bahkan pada salah satu titik, kendaraan mengular hingga mengganggu arus lalu lintas.

Situasi ini membuat warga mempertanyakan bagaimana mungkin stok disebut aman, tetapi pada saat yang sama masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM.

Persoalan kemudian semakin serius setelah Satgas Tertib BBM Sulsel melakukan pengawasan dan menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM di Makassar.

Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan mekanisme pengisian dan penyaluran BBM yang tidak sesuai ketentuan.

Artinya, persoalannya tidak cukup hanya dijawab dengan pernyataan bahwa stok tersedia.

Yang juga harus dipastikan adalah bagaimana BBM tersebut disalurkan dan siapa yang akhirnya menikmatinya.

Sebab bagi warga yang sudah mengantre berjam-jam, istilah “stok aman” tidak banyak berarti jika BBM tetap sulit mereka dapatkan.

Gas Melon Ikut Dipersoalkan

Persoalan serupa muncul pada LPG 3 kilogram.

Sejumlah warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas melon. Kalaupun tersedia, harga yang ditemukan di lapangan disebut jauh di atas harga eceran yang seharusnya.

Keluhan mengenai LPG 3 kilogram bahkan telah mendapat perhatian DPRD Sulsel dan kepolisian.

Pemerintah Provinsi Sulsel kemudian membentuk satuan tugas untuk mengawasi distribusi BBM dan LPG 3 kilogram.

Di tengah kondisi itu, laporan warga mengenai dugaan penyimpangan penyaluran gas melon juga bermunculan.

Mulai dari persoalan harga hingga dugaan distribusi yang tidak tepat sasaran.

Sekali lagi, pertanyaan publik sebenarnya sederhana.

Kalau pasokan tersedia dan kuota mencukupi, mengapa masyarakat masih harus berkeliling mencari gas?

Dan jika LPG subsidi memang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, mengapa masih muncul laporan warga mengenai dugaan permainan dalam penyalurannya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan pengawasan dan jawaban berbasis data, bukan sekadar imbauan agar masyarakat tidak panik.

Listrik: Janji Normal 5 September, Pemadaman Masih Dibahas

Belum selesai dengan BBM dan gas, warga Makassar juga masih berhadapan dengan persoalan listrik.

Sebelumnya, PLN menyampaikan bahwa pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Sulsel diupayakan hanya berlangsung sampai 5 September.

Tanggal itu kini telah lewat.

Namun persoalan pemadaman belum sepenuhnya berhenti menjadi keluhan masyarakat.

DPRD Sulsel bahkan masih melakukan pembahasan bersama PLN terkait kondisi kelistrikan.

Pada 10 September, PLN dan DPRD Sulsel menyepakati sejumlah langkah penyelesaian untuk persoalan pemadaman bergilir.

Bagi masyarakat, persoalannya tentu bukan sekadar jadwal pemadaman.

Ketika listrik mati, aktivitas rumah tangga terganggu.

Pedagang kecil kehilangan waktu produksi.

Usaha yang bergantung pada listrik ikut terdampak.

Bahkan persoalan listrik bisa merembet ke kebutuhan lain, termasuk distribusi air yang menggunakan sistem pompa.

Air Bersih: Warga Harus Menunggu Bantuan Tangki

Dan kemudian ada persoalan air.

Kemarau panjang membuat sejumlah wilayah Makassar mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

BPBD Makassar mencatat hingga Jumat, 11 September 2026, lebih dari 2 juta liter air telah didistribusikan kepada sekitar 70 ribu warga terdampak.

Air dikirim menggunakan mobil tangki dan kendaraan distribusi lainnya ke kawasan permukiman yang membutuhkan.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan air sudah bukan sekadar keluhan beberapa rumah tangga.

Puluhan ribu warga terdampak.

Dan kebutuhan paling mendasar itu harus dipenuhi dengan mendatangkan air menggunakan kendaraan.

Bukan Satu Krisis, Tapi Empat Masalah yang Datang Bersamaan

BBM untuk kendaraan.

Gas untuk memasak.

Listrik untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Air untuk kebutuhan paling dasar manusia.

Keempatnya sedang menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat Makassar dalam waktu berdekatan.

Memang, penyebabnya berbeda.

BBM berkaitan dengan tingginya permintaan dan persoalan distribusi.

LPG 3 kilogram menyangkut distribusi, pengawasan dan ketepatan sasaran.

Listrik berkaitan dengan kondisi sistem kelistrikan dan pemeliharaan pembangkit.

Sedangkan air sangat dipengaruhi kemarau panjang serta ketersediaan air baku.

Tetapi dari sudut pandang warga, semuanya memiliki satu kesamaan.

Kebutuhan ada, tetapi mendapatkannya semakin tidak mudah.

Di sinilah pemerintah, Pertamina, PLN, PDAM dan seluruh pihak yang berkaitan dengan pelayanan kebutuhan dasar publik perlu memberikan penjelasan yang lebih konkret.

Bukan hanya mengatakan stok aman.

Bukan hanya meminta masyarakat tidak panik.

Dan bukan hanya menyampaikan bahwa persoalan sedang ditangani.

Masyarakat membutuhkan kepastian.

BBM sebenarnya tersedia di mana?

Mengapa antrean masih panjang?

Ke mana distribusi LPG 3 kilogram mengalir?

Mengapa gas subsidi bisa ditemukan dengan harga jauh lebih mahal?

Mengapa listrik masih padam setelah target 5 September terlewati?

Dan untuk air:

Sampai kapan warga harus menunggu kiriman tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Makassar mungkin tidak sedang menghadapi satu krisis tunggal.

Tetapi ketika BBM, LPG, listrik dan air sama-sama menjadi keluhan masyarakat dalam waktu berdekatan, pemerintah tidak cukup hanya memastikan semuanya “aman”.

Sebab ukuran keamanan pasokan bukan hanya ada di atas kertas.

Ukuran sebenarnya ada di rumah warga, di SPBU, di pangkalan gas, di warung, di tempat usaha dan di setiap keran yang dinanti airnya.

Dan malam ini, pertanyaan warga Makassar mungkin sesederhana itu:

Kalau semuanya aman, mengapa begitu banyak yang masih harus mencari?