Luwu Timur

Pemkab Lutim Dukung Sidang TKPSDA, Bahas Isu Banjir dan Dampak Lingkungan

Published

3 bulan ago

24 September 2025

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Pompengan–Larona yang digelar di Aula Sasana Praja, Rabu, (24/09/2025).

Kegiatan ini membahas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, yakni banjir Sungai Kalaena, banjir Sungai Cerekang, serta dampak lingkungan akibat tumpahan minyak PT Vale.

Sekretaris Daerah Luwu Timur, H. Bahri Suli, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan tanggung jawab bersama yang memiliki peran vital bagi sektor pertanian, perekonomian, dan keberlanjutan lingkungan di Luwu Timur.

“Pendekatan inklusif, pemanfaatan teknologi, serta edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya air berjalan efektif dan berkelanjutan,” jelas Bahri.

Sekda berharap melalui forum ini dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga sumber daya air serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Sidang TKPSDA diikuti 44 anggota dari unsur pemerintah dan non-pemerintah yang akan dilaksanakan dari 23 september hingga tanggal 25 september 2025.

Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan lapangan ke Sungai Kalaena, Sungai Cerekang, dan lokasi PT Vale, kemudian dilanjutkan sidang komisi hari ini dan sidang pleno pada esok hari.

Ketua TKPSDA WS Pompengan–Larona, yang diwakili oleh Penata Tingkat I Pompengan-Larona Jafung Ahli Muda, Mohammad Nazar Akbar menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor.

Menurut Mohammad Nazar, isu banjir dan dampak industri harus ditangani secara terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga pihak swasta melalui program CSR.

“Langkah yang kita bahas bukan hanya untuk penanganan sesaat, tetapi menjadi solusi jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Mohammad Nazar.

Terakhir, ia berharap melalui forum ini dapat dirumuskan langkah-langkah yang bermanfaat serta mampu menyelaraskan upaya bersama ke depan.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi oleh Narasumber dari pihak Pemerintah Daerah Luwu Timur, PT Vale Indonesia Tbk, BBWS Pompengan-Jeneberang, dan BPDAS Jeneberang-Saddang.

Turut hadir, Ketua Harian TKPSDA WS. Pompengan-Larona diwakili oleh Jafung Ahli Muda, Rizkurrahman, Kepala Dinas PUPR, Syahmuddin, Kepala DLH, Muh Yusri, Camat Towuti, Amri Mustari, Anggota TKPSDA WS. Pompengan-Larona Periode 2024 – 2029, serta para peserta virtual zoom meating. (*)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gelar Rakor Monev Akhir Tahun 2025, Fokus Evaluasi Proyek Strategis

Published

3 hari ago

30 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Akhir Tahun 2025 terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik di lingkup Pemkab Luwu Timur. Kegiatan ini berlangsung di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Selasa (30/12/2025).

Rakor dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, serta dihadiri para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), para Kepala Bidang, hingga konsultan pengawas kegiatan fisik atau konstruksi dari masing-masing OPD yang memiliki proyek pembangunan.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi progres pelaksanaan kegiatan fisik yang berjalan di Kabupaten Luwu Timur, khususnya proyek-proyek yang mengalami deviasi minus atau keterlambatan. Sejumlah kegiatan pembangunan strategis daerah turut menjadi perhatian utama dalam forum tersebut.

Dalam arahannya, Pj. Sekda Luwu Timur menegaskan pentingnya penyelesaian seluruh target proyek konstruksi secara tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan. Ia mengingatkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan tetap berpedoman pada standar mutu serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penyelesaian pekerjaan harus tepat waktu, namun kualitas tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai target tercapai tetapi mutu pekerjaan diabaikan,” tegas Dr. Ramadhan Pirade.

Lebih lanjut, ia meminta OPD yang mengalami deviasi minus agar segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Menurutnya, setiap kendala harus direspons secara cepat dan terukur agar tidak berdampak pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Pj. Sekda juga menekankan pentingnya penyiapan dokumen justifikasi serta kelengkapan tahapan administrasi apabila dalam kondisi tertentu diperlukan perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan kepada konsultan pelaksana.

“Semua langkah yang diambil harus memiliki alasan yang jelas dan dasar hukum yang kuat, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Selain itu, Dr. Ramadhan Pirade meminta para PPK, konsultan pengawas, serta seluruh pemangku kepentingan di lapangan untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam mencari solusi atas berbagai hambatan yang muncul selama pelaksanaan proyek.

Melalui pelaksanaan Rakor Monev ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap seluruh kegiatan fisik dan nonfisik dapat diselesaikan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga hasil pembangunan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah ditetapkan.