Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Dorong Kerja Sama SMK Vokasi dengan Dunia Usaha dan Unhas

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekda Sulsel), Jufri Rahman, menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian kerja sama antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) vokasi dengan pelaku Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (Dudika).

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Dinas Pendidikan Sulsel dengan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin (Unhas).

Kegiatan ini menandai penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja, termasuk aktivasi SMK dalam sistem aplikasi dunia kerja. Dengan sistem ini, setiap SMK dapat mengakses lowongan pekerjaan yang tersedia sekaligus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri.

Menurut Jufri, pemerintah mendorong agar kerja sama ini diperluas dengan dukungan lembaga internasional, salah satunya Japan International Cooperation Agency (JICA).

BACA JUGA  Sekda Jufri Rahman Dapat Ucapan Selamat Ulang Tahun di Paripurna DPRD Sulsel

“Jepang saat ini membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Melalui JICA, kebutuhan itu dapat dipetakan dengan jelas. JICA bisa mengirimkan trainer atau instruktur dari Jepang untuk melatih siswa SMK kita dengan keahlian sesuai standar yang dibutuhkan industri di sana,” kata Jufri Rahman dalam sambutannya, Kamis, 2 Oktober 2025.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya keterampilan bahasa asing bagi lulusan SMK.

“Selain kompetensi teknis, lulusan SMK juga harus dibekali kemampuan bahasa asing. Untuk pasar Jepang, penguasaan bahasa Jepang teknis menjadi penting. Demikian pula untuk peluang di Timur Tengah, bahasa Arab harus diajarkan agar lulusan kita siap berinteraksi dan bekerja di sana,” tegas Jufri. (*)

BACA JUGA  Pemprov Siapkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Anak Sekolah se-Sulsel, Dimulai 14 Juli 2025
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

BACA JUGA  Presiden Kumpulkan Kepala Daerah di IKN, Prof Zudan Arif Fakrulloh Dengarkan Pesan Penting, Ini Isinya!

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

BACA JUGA  KPK Siapkan Perluasan Program Desa Antikorupsi 2026, Sulsel Libatkan 21 Desa Terbanyak

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.

Continue Reading

Trending