Nasional

Pemeriksaan Kesehatan BLOSSOM di DPR RI Jadi Langkah Nyata Lawan GDM

Published

8 bulan ago

16 Oktober 2025

Kitasulsel—Jakarta—Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan pencegahan Gestational Diabetes Mellitus (GDM) atau diabetes pada ibu hamil, kegiatan Health Campaign 2025 bertajuk “BLOSSOM: Bringing Light & Opportunity for Safe Sugars in Our Mothers-to-be” digelar di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (15/10/2025).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Naira Harika Tamarifa, Ketua Pelaksana sekaligus Top 12 Finalist Ambassador of Public Health AMSA-Indonesia 2025/2026. Melalui kampanye BLOSSOM, Naira dan tim ingin menumbuhkan kepedulian masyarakat, terutama perempuan usia produktif dan calon ibu, terhadap risiko diabetes selama kehamilan serta pentingnya gaya hidup sehat.

“Kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatannya. Deteksi dini dan kebiasaan hidup sehat sangat penting untuk mencegah terjadinya GDM,” ujar Naira Harika Tamarifa, Ketua Pelaksana BLOSSOM Health Campaign 2025.

Acara yang dimulai pukul 13.00 WIB ini dibuka dengan sambutan dan pemaparan materi oleh Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI, yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan kerja, terutama dalam pencegahan penyakit metabolik seperti diabetes dan hipertensi.

Setelah sesi pemaparan, peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis berupa pengecekan gula darah dan tekanan darah (tensi). Pemeriksaan dilakukan oleh tim medis dan relawan dari BLOSSOM, disertai edukasi ringan tentang hasil pemeriksaan serta langkah menjaga keseimbangan kadar gula darah melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik rutin.

Antusiasme peserta terlihat tinggi. Sejumlah staf DPR RI dan pengunjung aktif berdiskusi mengenai hasil kesehatan mereka dengan para tenaga medis.

“Kegiatan seperti ini sangat membantu kami menyadari kondisi kesehatan pribadi. Kadang karena sibuk bekerja, kami lupa pentingnya pemeriksaan rutin,” ungkap salah satu peserta yang mengikuti pemeriksaan.

Naira menambahkan, kegiatan BLOSSOM tidak hanya berhenti di DPR RI. Ke depan, tim BLOSSOM berencana melanjutkan kampanye ke berbagai institusi dan komunitas di Indonesia.

“Kami berharap BLOSSOM bisa menjadi gerakan berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan pencegahan diabetes selama kehamilan,” tutup Naira.

Kegiatan BLOSSOM Health Campaign 2025 di DPR RI berlangsung dengan lancar, tertib, dan interaktif, menandai komitmen generasi muda dalam mendukung kesehatan publik dan membangun generasi masa depan yang lebih sehat.

Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang

Published

3 hari ago

10 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).

Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.

“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.

Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.