Kitasulsel–MAKASSAR – Makna stabilitas pangan bukan sekadar menjaga harga tetap terkendali, tetapi juga memastikan keamanan, mutu, dan distribusi pangan berjalan adil bagi masyarakat.

Prinsip tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sulawesi Selatan bersama Badan Pangan Nasional yang digelar di Polda Sulawesi Selatan, Minggu (1/3/2026).

Rakor dihadiri Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Hermawan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel sekaligus Koordinator Satgas Pangan Sulsel, Andri Ananta Yudhistira, menegaskan pengawasan pangan harus diperkuat, terutama pada komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, cabai, daging, telur, gula, jagung, dan terigu.

Ia menjelaskan distribusi minyak goreng melibatkan berbagai pihak, baik swasta maupun BUMN. Karena itu, pengawasan dilakukan secara merata guna memastikan tata niaga berjalan sesuai ketentuan.

“Minyak kita itu 65 persen dikelola pelaku usaha atau swasta, sementara 35 persen BUMN. Nah, yang perlu diawasi ini 65 persen tersebut,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut komoditas cabai dari Kabupaten Enrekang telah dikirim ke Jakarta melalui koordinasi dengan Bapanas sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga antarwilayah.

Andriko Noto Susanto mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mendukung pengawasan dan distribusi pangan. Ia menekankan pentingnya peta jalan (road map) pengawasan, termasuk di sektor kesehatan hewan, guna menjamin ketersediaan pasokan serta mencegah beredarnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan ketentuan kehalalan.

“Jangan sampai ada daging haram dicampur dengan daging halal. Semua harus diawasi dengan ketat,” tegasnya.

Ia juga menegaskan peran Perum Bulog dalam mobilisasi komoditas strategis serta pentingnya komunikasi publik agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Menurutnya, Pemprov Sulsel telah mendukung pengawasan melalui penerbitan surat tindak lanjut kebijakan pusat serta pengiriman cabai ke ibu kota guna membantu stabilisasi harga.

“Kalau ada harga yang naik tidak sesuai ketentuan, kita tindak langsung, apalagi komoditas yang mendapat subsidi dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel, M. Ilyas, menyatakan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia menyebut Gubernur Sulsel cepat menerbitkan surat keputusan (SK) terkait pengendalian harga pangan.

“Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan eksekusi,” kata Ilyas.

Ia menambahkan, Pemprov Sulsel telah menambah kios pangan murah di seluruh kabupaten/kota serta mendorong penyaluran beras SPHP menjangkau hingga tingkat kecamatan.

Brigjen Pol Hermawan menambahkan, pengendalian harga memerlukan komitmen lintas sektor, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Ia juga menyoroti praktik penjualan beras yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pengemasan ulang beras medium menjadi premium untuk meraup keuntungan lebih besar.

“Harga eceran tertinggi (HET), kualifikasi beras, nama dagang, kelas mutu, hingga alamat produsen harus jelas agar seluruh produk beras yang beredar memenuhi standar mutu sesuai ketentuan,” sebutnya.

Menurut Hermawan, rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengawasan harga serta menjamin keamanan dan mutu pangan di Sulsel.

“Rakor ini penting untuk menyamakan langkah dan strategi pengawasan, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan pangan yang beredar aman serta memenuhi standar mutu,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rakor tersebut perwakilan Dinas Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan Sulsel, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Diskominfo SP Sulsel, pimpinan wilayah Bulog Sulselbar, Kepala BBPOM, perwakilan Bank Indonesia, serta BPS.

Rakor ini diharapkan memperkuat pengawasan terpadu terhadap potensi pelanggaran harga, distribusi, dan standar keamanan pangan menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat.