Kitasulsel–MAKASSAR Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Syaharuddin Alrif menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) dalam kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka pembahasan urgensi penguatan tata kelola data nasional melalui RUU Satu Data Indonesia yang diharapkan mampu menjadi landasan hukum integrasi data pemerintah pusat dan daerah.

Dalam forum itu, Syaharuddin memberikan perhatian besar terhadap dampak ketidaksinkronan data yang selama ini dirasakan langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Soroti Dampak Data yang Tidak Sinkron

Di hadapan peserta rapat, Syaharuddin menegaskan bahwa perbedaan data antarinstansi kerap menjadi sumber persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat daerah.

Menurutnya, tanpa regulasi yang kuat dan sistem data yang terintegrasi, pemerintah daerah akan terus menghadapi kebingungan dalam menentukan kebijakan maupun menyalurkan program kepada masyarakat.

“Kami sangat mendukung RUU ini karena sangat penting dalam rangka menghindari data-data yang membingungkan di seluruh Indonesia,” ujar Syaharuddin.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidrap selama ini telah berupaya menerapkan semangat Satu Data Indonesia melalui penerbitan Peraturan Bupati serta pembentukan tim khusus guna menyelaraskan data antarorganisasi perangkat daerah hingga ke tingkat pusat.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh data pembangunan dapat lebih akurat, terukur, dan mudah digunakan dalam pengambilan kebijakan.

Soroti Persoalan Data Bantuan Sosial

Dalam kesempatan itu, Syaharuddin juga mengungkapkan kompleksitas persoalan data di tingkat desa, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Ia menilai ketergantungan terhadap data pusat yang tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata di lapangan sering menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Menurutnya, banyak kasus di mana masyarakat yang layak menerima bantuan justru tidak terakomodasi karena perbedaan data antarinstansi.

Karena itu, ia mendorong agar RUU Satu Data Indonesia benar-benar mampu menghadirkan sistem data yang sinkron dan dapat dijadikan acuan bersama oleh seluruh lembaga pemerintah.

Selain itu, Syaharuddin juga mengusulkan agar pemerintah pusat menyederhanakan berbagai istilah kategori kemiskinan yang selama ini dinilai terlalu banyak dan membingungkan masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Jangan banyak sekali istilahnya. Angka kemiskinannya harus jelas, jangan sampai ada perbedaan data antarinstansi,” lanjutnya.

Minta Sinkronisasi Data Pertanian Jadi Prioritas

Tak hanya sektor sosial, Syaharuddin juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Sidrap.

Ia meminta agar data Luas Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi perhatian utama dalam pembahasan RUU tersebut.

Menurutnya, keakuratan data pertanian sangat penting bagi daerah lumbung pangan seperti Sidrap untuk memastikan ketepatan kebijakan subsidi, bantuan, dan program pertanian bagi petani.

“Hal ini krusial bagi Sidrap sebagai lumbung pangan untuk memastikan ketepatan kebijakan subsidi dan bantuan bagi petani,” tandas Syaharuddin.

Ia berharap ke depan tidak ada lagi perbedaan data antarinstansi yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya petani.

Baleg DPR RI Serap Aspirasi Daerah

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan memang bertujuan menyerap aspirasi langsung dari pemerintah daerah.

Menurutnya, masukan dari daerah sangat penting untuk menyempurnakan substansi RUU Satu Data Indonesia agar benar-benar menjawab persoalan nyata di lapangan.

“Kehadiran payung hukum setingkat Undang-Undang dinilai krusial untuk memperkuat tata kelola data yang selama ini masih terfragmentasi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan regulasi diperlukan agar pengelolaan data nasional dapat berjalan lebih terpadu, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bappenas Dorong “Single Source of Truth”

Hal senada disampaikan Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yulaswati.

Menurut Vivi, RUU Satu Data Indonesia akan menjadi “orkestrator data nasional” yang mengatur standar tunggal serta interoperabilitas antar-sistem data pemerintah.

Ia menilai persoalan utama saat ini bukan terletak pada kurangnya data, melainkan lemahnya tata kelola dan integrasi data antarinstansi.

“Akar masalahnya bukan kurangnya data, melainkan lemahnya tata kelola. RUU ini diproyeksikan mewujudkan Single Source of Truth agar tidak ada lagi perdebatan angka antarinstansi,” jelas Vivi.

Pemprov Sulsel Tekankan Integrasi Data

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menegaskan bahwa sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan nasional.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong seluruh kabupaten/kota memperkuat tata kelola data agar terintegrasi dalam satu sistem yang kredibel dan dapat dipercaya.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong kabupaten/kota untuk memperkuat tata kelola data di wilayah masing-masing agar terintegrasi dalam satu sistem yang kredibel,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, seperti Parepare, Pangkep, Enrekang, Pinrang, Luwu Timur, Soppeng, dan Jeneponto.

Dalam kegiatan itu, Bupati Sidrap didampingi Kepala Dinas Kominfo Sidrap Mahluddin, Kepala Bapperida Herwin, Kabid Aplikasi Informatika dan Statistik Kominfo Mashuri, serta Kabid Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Andi Soeharto.