Kementerian Kehutanan Ajukan Tambahan Anggaran Rp4,68 Triliun untuk 2027, Fokus Perkuat Pengendalian Karhutla

Kitasulsel–JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp4,68 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan tersebut dinilai diperlukan untuk memperkuat pengelolaan kawasan hutan, termasuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sebelumnya Kemenhut telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,2 triliun. Namun, dalam pembahasan anggaran, kementerian hanya memperoleh tambahan pagu sebesar Rp1,55 triliun.

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp4,68 triliun dari kebutuhan yang diajukan Kemenhut.

“Namun pagu anggaran 2027 Kementerian Kehutanan mendapatkan tambahan anggaran hanya sebesar Rp1,55 triliun. Oleh karena itu, masih ada kekurangan sebesar Rp4,68 triliun,” kata Raja Juli dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Perkuat Pengelolaan Hutan di Daerah

Raja Juli menjelaskan, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah program prioritas. Di antaranya penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di daerah, pencegahan dan penanggulangan karhutla, pengentasan kemiskinan ekstrem, pemulihan pascabencana, serta peningkatan tata kelola kawasan hutan.

Menurut dia, kebutuhan tambahan anggaran juga berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur yang bertugas melakukan pengendalian karhutla.

Kemenhut juga berencana menambah jumlah polisi kehutanan serta melakukan pemulihan terhadap kawasan hutan yang mengalami kerusakan.

Penguatan pengamanan kawasan menjadi salah satu perhatian utama karena aktivitas di lapangan membutuhkan dukungan personel, peralatan, hingga sarana transportasi yang memadai.

Sewa Helikopter dan Pesawat Water Bomber

Salah satu rencana yang membutuhkan dukungan anggaran cukup besar adalah pengadaan layanan pesawat udara untuk mendukung patroli dan penanganan karhutla.

Kemenhut berencana menyewa enam unit helikopter dan enam unit pesawat water bomber.

Armada tersebut nantinya digunakan untuk mendukung patroli dan pemantauan kawasan hutan, melakukan deteksi dini terhadap potensi kebakaran, serta membantu penanganan karhutla di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Raja Juli menyebut kebutuhan operasional untuk 12 unit pesawat udara tersebut diperkirakan mencapai Rp1,54 triliun per tahun.

Penggunaan armada udara dinilai penting untuk mempercepat respons ketika terjadi kebakaran, terutama di kawasan hutan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Dorong Penguatan Patroli Kawasan Hutan

Selain dukungan udara, tambahan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat patroli pengamanan kawasan hutan. Patroli akan diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran maupun berbagai bentuk gangguan kawasan hutan.

Kemenhut berharap dukungan anggaran tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melakukan pencegahan sebelum kebakaran meluas.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola hutan dan memastikan kawasan hutan tetap terjaga.

Menunggu Dukungan Komisi IV DPR

Raja Juli berharap usulan tambahan anggaran sebesar Rp4,68 triliun tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi Komisi IV DPR RI dalam proses penyusunan pagu anggaran Kementerian Kehutanan untuk 2027.

“Untuk itu perkenankan kami mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 seperti yang disebutkan di atas tadi sebesar Rp4,68 triliun dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi Komisi IV DPR RI dalam penyusunan pagu Kementerian tahun 2027,” ujarnya.

Usulan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari pembahasan antara pemerintah dan DPR dalam proses penyusunan anggaran 2027.

Dengan tambahan anggaran tersebut, Kementerian Kehutanan berharap berbagai program prioritas, khususnya pengamanan kawasan hutan dan pengendalian karhutla, dapat berjalan lebih optimal.