Connect with us

Danny Pomanto Dukung Penuh Kegiatan Multilateral Persahabatan TNI AL di Kota Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menerima kunjungan dari Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada II, Laksma TNI Deny Prasetyo di Kediaman pribadinya, Kamis (5/1/2023).

Kunjungannya ini terkait penunjukan Kota Makassar sebagai tuan rumah dalam agenda Multilateral Naval Exercise (MNE) Komodo ke-4 Tahun 2023 yang rencananya akan digelar pada bulan Juni 2023 mendatang.

Latihan bersama multilateral ini akan mengundang ratusan peserta Angkatan Laut dari negara-negara sahabat dengan materi latihan nonwar-fighting.

Kegiatan MNE Komodo ke-4 Tahun 2023 adalah implementasi dari tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam bidang diplomasi dan militer yaitu dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) bersama dengan Angkatan Laut negara sahabat dalam aksi penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, serta ancaman bersama aspek maritim.

Tak hanya itu, latihan bersama ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan menyiapkan kerangka kerja sama dalam menghadapi situasi krisis dalam bidang keamanan maritim dan HA/DR TNI AL. “Pertama kita di Batam, lalu Padang dan Riau. Tahun ini kita memilih selat Makassar karena memiliki perariran yang luas dan cukup bagus untuk dijadikan simulasi latihan,” ucapnya.

Kegiatan ini juga melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan komunitas maritim.

Sementara, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menyambut baik undangan dan penunjukan Kota Makassar sebagai tuan rumah.  “Kita siap menyambut tamu negara dan menjadi tempat sebagai pelatihan persahabatan antar negara. Bapak butuh apa kami siapkan. Anak SD-SMP kami ajak nonton biar dia jadi terinspirasi kedepannya,” ungkapnya.

Bahkan untuk puncak acara, nantinya Danny akan mengundang siswa SD-SMP untuk menyaksikan atraksi yang ditampilkan langsung oleh peserta MNE.

Diketahui, kegiatan MNE ini akan menampilkan latihan Tahap Pangkalan (Harbour Phase), Latihan Tahap Laut (Sea Phase). Latihan Tahap Laut yang berupa kegiatan FTX akan dilaksanakan di Perairan Makassar, kegiatan Sosial (Civic Mission Phase) dan Kegiatan kemanusiaan (Humanitarian Civic Action), meliputi kegiatan karya bakti di bidang ENCAP di Sektor Akarena, Sektor Untia, Sektor Tambaringan dan Sektor Lae-Lae dengan kegiatan finishing ENCAP.

Sedangkan kegiatan bakti sosial di bidang MEDCAP, meliputi kegiatan pengobatan di KRI LPD Kelas BRS (KRI SHS-990 atau KRI WSH-991) dan Pulau Barang Lompo, serta kegiatan penyuluhan kesehatan di SMA Hangtuah Makassar.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.

Continue Reading

Trending