Kecamatan Mamajang Gelar Musrembang Perdana di Kelurahan Sambung Jawa

Published

3 tahun ago

9 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar-–Berbagai Usulan Unggulan yang menjadi Prioritas Rencana pembangunan warga Sambung Jawa di diskusikan dan disepakati untuk di Majukan dalam Musrembang Kecamatan.

Sekretaris Camat Mamajang A. Asdhar, SH didampingi Lurah Sambung Jawa Ince Kumala Chaeruddin membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kelurahan Sambung Jawa di Baruga Sambung Jawa Jalan Tanjung Alang (Senin,09/01/2023).

Pada kesempatan ini A. Asdhar menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan musyawarah pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati usulan-usulan skala prioritas. Kemudian di implementasikan dengan program – program kegiatan Pemerintah Kota Makassar pada tahun yang akan datang.

“Dalam kegiatan Musrenbang ini juga dihadiri oleh beberapa SKPD yakni Bappeda Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Kesra Kota Makassar,” katanya.

“Juga melibatkan Ketua LPM Sambung Jawa, Pengurus PKK Sambung jawa , Pj RT RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Pemuda Seklurahan Sambung Jawa,” ujar A. Asdhar.

Kelurahan Sambung Jawa pada tahun 2019 tercatat 13.169 jiwa. Memiliki luas sekitar ± 0,389 Km. (Maya)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Sekda Sidrap Sampaikan Aspirasi Strategis Soal HGU di Rakor Pencegahan Korupsi Pertanahan

Published

2 menit ago

29 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Andi Rahmat Saleh, mewakili Bupati Sidrap menyampaikan aspirasi strategis terkait persoalan Hak Guna Usaha (HGU) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi sektor pelayanan publik bidang pertanahan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (29/4/2026).

Langkah tersebut diambil untuk mendapatkan kejelasan arah kebijakan penanganan HGU sekaligus memastikan pengelolaan lahan di wilayah berjuluk “Bumi Nene Mallomo” tetap selaras dengan target swasembada pangan nasional serta menjaga kondusivitas daerah.

Dalam forum tersebut, Andi Rahmat mengungkapkan bahwa saat ini terdapat banyak pemegang HGU di Kabupaten Sidrap yang menguasai lahan dalam skala besar, baik yang masa berlaku izinnya telah berakhir maupun yang akan segera habis.

“Kami sudah bersurat dan beraudiensi dengan Kementerian ATR/BPN. Melalui forum ini, kami memohon penjelasan dan pencerahan mengenai langkah-langkah yang harus diambil, termasuk bagaimana menyikapi adanya pemegang HGU yang ingin kembali memperpanjang izin mereka,” ujarnya.

Ia menegaskan, fokus utama Pemerintah Kabupaten Sidrap saat ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk mendukung program swasembada pangan. Karena itu, pihaknya mengambil sikap tegas dengan tidak membuka ruang perpanjangan izin pada lahan-lahan tertentu.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan potensi konflik sosial di tengah masyarakat. “Kepentingan warga dan stabilitas keamanan daerah harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Rakor yang mengusung tema “Integrasi Pertanahan, Akselerasi Perekonomian, Wujudkan Tata Kelola Bersih Berkelanjutan” ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas sekaligus menjamin keamanan wilayah.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan turut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Edi Suryanto, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Andi Tenri Abeng, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulsel, serta para kepala daerah, sekretaris daerah, inspektur, kepala BKAD, dan kepala Bapenda se-Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Andi Rahmat didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Mustari Kadir, Kepala Badan Pendapatan Daerah Muhammad Rohady Ramadhan, Kabid Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Nurhidayah Ibhas, serta Kepala Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah BKAD Irwan.

Turut hadir pula Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Sidrap Taufik, person in charge (PIC) MCP Inspektorat Sidrap, PIC Bapenda Sidrap, serta PIC Bidang Aset BKAD Sidrap.