Walikota Palopo Beserta Forkopimda Hadiri Perayaan Natal PMTI
Kitasulsel, Palopo–-Wali Kota Palopo, Judas Amir beserta Forkopimda menghadiri perayaan Natal Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) Kota Palopo di Gedung Saodenrae Convention Center (SCC), Senin (9/1-2023).
Kegiatan itu mengambil tema Maka Pulanglah mereka ke Negerinya melalui Jalan Lain. Itu terkandung dalam Matius 2:12. Perayaan Natal PMTI berlangsung khidmat.
Ketua Umum PMTI Palopo, David Somalinggi mengungkapkan PMTI Kota Palopo dilantik pada Agustus 2022. Harapannya perayaan Natal PMTI menjadi salah satu program setiap tahun untuk mempertemukan.
“Masyarakat Toraja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warga Kota Palopo, Toraya’ kan tapi to Palopo kan, mari kita beri makna persatuan didalam arti sehati sepikir dan sejiwa,” kata David Somalinggi.
Dirinya juga melaporkan paduan suara PMTI Kota Palopo selalu siap untuk mendukung program-program Pemerintah khususnya didalam kegiatan keutuhan dan kebersamaan di Kota Palopo.
Paduan suara PMTI Kota Palopo yang telah mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab.Toraja utara beberapa waktu lalu berhasil meraih predikat juara I.Setelah itu disuguhkan penampilan paduan suara PMTI Kota Palopo dan hiburan suguhan tari tradisional.
Terpisah, Wali Kota Palopo, Judas Amir dalam sambutannya, mengajak kepada semua untuk tetap bersyukur.
“Karena malam ini adalah malam nikmat keinginan, kesehatan sehingga malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari Natal 2022 dan memasuki tahun 2023,” kata Judas Amir.
Perihal paduan suara PMTI Kota Palopo Wali Kota menginstruksikan kepada ketua PMTI agar memprogramkan lomba paduan suara tingkat kabupaten, kota dilaksanakan tahun ini di Kota Palopo.
“Kemenangan paduan suara PMTI saat mengikuti lomba dimanapun menjadi salasatu kebangaan Kota Palopo membawa nama baik Kota Palopo itu sendiri. Paling penting kita tunjukkan bahwa kita di Kota Palopo saling menghargai, berjalan beriringan dalam keragaman republik Indonesia,” ucap Wali Kota Palopo dua periode ini. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login