Connect with us

Sekcam Tallo Hadiri Musrenbang Tahun 2023, Lurah La’latang Minta Fokus Pada Program Unggulan

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Sekcam Tallo, Nimrod Sembe didampingi Lurah Lalatang Hasirah, S.Sos membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 Tingkat Kelurahan La’latang Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Jumat 13 Januari 2023.

Dalam kegiatan tersebut dimana kelurahan La’latang yang di nakhodai oleh Hasirah, S.Sos menyampaikan bahwa usulan yang di butuhkan oleh warga Kelurahan La’latang, dan usulan ini adalah hasil penetrasi RT/RW, serta LPM se-kelurahan La’latang.

“Fokus pada program unggulan Kelurahan La’latang pada musrenbang tahun 2023 ini, Lampu Jalan, Pemasangan gorong gorong, pembuatan Drainase dan pemberdayaan Masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan Musrenbang Tahun 2023 dihadiri oleh Sekcam Tallo, Perawakilan Bappeda, Perwakilan Dinas PU, Perwakilan Dinas Sosial, Perwakilan Dinas Kesehatan, Puskesmas UPB, Perwakilan Dishub, Perwakilan Dinas Pendidikan, Perwakilan BPM, Penyuluhan KB, Sekretaris lurah, Ketua PJ LPM, Binmas La’latang, Babinsa Lalatang, Imam Kelurahan La’latang, Staf Kelurahan La’latang, Kader PKK, Tokoh Masyarakat, Ketua PJ RT RW se-Kelurahan La’latang.

Adapun data tambahan Kelurahan La’latang Kecamatan Tallo memiliki Jumlah penduduk: 3.435 jiwa dengan penduduk Laki-laki : 1.657 jiwa, penduduk Perempuan 1.778 jiwa dengan luas wilayah 0,46 km, jumlah RW RW 4 Dan RT 28.(Maya).

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

on

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel