Connect with us

FKKM Kordinasi Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan dengan Kecamatan Tallo

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Forum Kemanusiaan Kota Makassar (FKKM ) Akan mengadakan kegiatan sosial dan kemanusiaan di bulan Januari ini berupa sunatan massal 125 anak.

Hal ini di Paparkan Ketua FKKM dr.Udin Malik Saputra, saat pertemuan dengan Camat Tallo den seluruh lurah sekecamatan Tallo, Senin (15 /1/ 2023).

Bertempat di ruang rapat Kecamatan Tallo, Rombongan, yang diterima langsung oleh Camat Tallo, Alamsyah Syahbuddin dan menyambut baik niat dan kegiatan sosial di wilayahnya.

Dan menginstruksikan tiap Jumat di pimpin masing lurah untuk melakukan pembersih Siangnya bersama sama safari Jumat dengan Camat sekaligus Pembagian Alquran digital di mesjid mesjid.

“Selain itu, seluruh lurah hadir ! Utamanya yang laki laki kita jumatan bersama,” ujar Camat Tallo Alamsyah Syahbuddin.

Sementara itu Dalam Sambutanya dr. Udin Malik Saputra, memaparkan dan memperkenalkan kerja kerja sosial yang selama ini di lakukan FKKM.

Dimana FKMM membagi tugas ada di bidang, sosial kemasyarakatan, kesehatan, kemanusiaan, pendidikan, Perempuan dan Anak. Berbagai program dan telah menunjukkan progresnya seperti program massikola yang kini banyak menyasar anak anak putus sekolah. Baik mengupayakan untuk bisa belajar kembali, memberi pengajaran di luar jam sekolah serta mengupayakan ikut ujian bagi yang putus sekolah.

dr. Udin berharap agar semua lurah bisa bekerja sama dengan baik dan bisa memberikan manfaat bagi warga sekitar. (My)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

DPR Setujui 9 Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029, Tinggal Menunggu Pelantikan Presiden

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi I DPR menyelesaikan seluruh rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon anggota KPI Pusat.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka pada 13–15 Juli 2026. Dari 27 calon yang diusulkan masyarakat, satu orang, yakni Kabul Indrawan, mengundurkan diri sehingga hanya 26 peserta yang mengikuti tahapan seleksi.

“Pada tanggal 13, 14, dan 15 Juli 2026, Komisi I DPR RI telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Dari 27 calon, satu orang yaitu saudara Kabul Indrawan menyatakan mengundurkan diri, sehingga 26 calon mengikuti uji melalui pemaparan rencana kerja yang dilanjutkan dengan sesi pendalaman,” kata Sukamta dalam rapat paripurna.

Ia menambahkan, setelah pelaksanaan uji kelayakan, Komisi I menggelar rapat internal tertutup pada 15 Juli 2026 untuk menentukan sembilan calon anggota KPI Pusat terpilih beserta tiga calon pengganti antarwaktu (PAW).

Komisi I juga meminta para anggota KPI terpilih berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, menjaga moralitas, integritas, serta independensi lembaga, sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang dan bersedia bekerja penuh waktu.

Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap hasil seleksi tersebut.

“Apakah dapat disetujui?” tanya Puan kepada peserta rapat.

Pertanyaan itu dijawab serempak dengan kata “Setuju” oleh para anggota DPR yang hadir. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan hasil keputusan DPR.

Selanjutnya, nama-nama anggota KPI Pusat periode 2026–2029 akan disampaikan kepada Presiden untuk proses pelantikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Daftar Anggota KPI Pusat Terpilih Periode 2026–2029

Tulus Santoso

Andi Sukmono

Fuji Samanta

Widi Kurniawan

Aliyah

Evri Rizqi Monarsih

Analisa

Amin Shabana

Muhammad Hasrul Hasan

Calon Pengganti Antarwaktu (PAW)

Ahmad Farikul Badi

Suciati Eka Chandrasari

Henry Sianipar

Dengan disetujuinya sembilan anggota KPI Pusat yang baru, DPR berharap lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran nasional secara profesional, independen, serta menjaga kualitas siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan kepentingan publik selama masa jabatan 2026–2029.

Continue Reading

Trending