Cetak KTP, Disdukcapil Makassar Pastikan Stok Blangko Kembali Aman

Published

3 tahun ago

17 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Blangko untuk KTP pada tahun 2023 telah tersedia. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar memastikan stoknya aman.

“Iye sudah tersedia mi,” ungkap Kepala Disdukcapil Makassar, Muhammad Hatim, Minggu (15/01/2023).

Hatim mengungkapkan bahwa stok blangko itu telah didistribusikan oleh pemerintah pusat pada awal Januari 2023 lalu. Total ada 10.000 keping yang disediakan saat ini.
“Insya Allah aman untuk awal tahun ini,” tambah Hatim.

Dengan ketersediaan stok ini, Hatim mengimbau agar masyarakat yang belum punya KTP untuk segera mengurus. Pelayanan dibuka di masing-masing kantor kecamatan.

Masyarakat yang ingin dicetakkan KTP-nya silahkan untuk mendatangi kantor kecamatan terdekat,” tukas Hatim.

Sebelumnya, pada akhir tahun 2022 lalu, stok blangko KTP di Disdukcapil Makassar dilaporkan kosong. Pihaknya pun menerbitkan surat keterangan KTP sementara. (*)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

12 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.