Kebakaran di Jalan Nuri, Gubernur Sulsel : Tim Telah Salurkan Bantuan Logistik

Published

3 tahun ago

18 Januari 2023

BN Online, Makassar—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan logistik ke korban kebakaran di Jalan Nuri lorong 300, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Rabu, 18 Januari 2023.

Bantuan dari Pemprov Sulsel atas instruksi langsung Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman itu dibawa langsung Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Amson Padolo.

“Tim BPBP Provinsi Sulsel telah turun menyerahkan bantuan logistik untuk korban kebakaran di Jalan Nuri, Makassar,” ujar Andi Sudirman.

Sementara itu, Lurah Mariso, Hasmi Hasan mengucapkan syukur atas kepedulian Gubernur Sulsel kepada warganya.

“Terima kasih kami ucapkan kepada BPBD Sulsel dan atas kepedulian bapak Gubernur dengan memberikan bantuan kepada warga kami yang kena musibah kebakaran di Jalan Nuri lorong 300, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso,” ungkapnya.

Berdasarkan data BPBD, musibah kebakaran di Jl Nuri lorong 300 terjadi pada Selasa sore, 17 Januari 2023. Dalam musibah ini 2 rumah warga rusak berat sementara 5 rusak ringan. Dengan korban yang terdampak musibah ini sebanyak 34 jiwa dari 7 kepala keluarga.(My)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

1 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.