Kebakaran di Jalan Nuri, Gubernur Sulsel : Tim Telah Salurkan Bantuan Logistik
BN Online, Makassar—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan logistik ke korban kebakaran di Jalan Nuri lorong 300, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Rabu, 18 Januari 2023.
Bantuan dari Pemprov Sulsel atas instruksi langsung Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman itu dibawa langsung Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Amson Padolo.
“Tim BPBP Provinsi Sulsel telah turun menyerahkan bantuan logistik untuk korban kebakaran di Jalan Nuri, Makassar,” ujar Andi Sudirman.
Sementara itu, Lurah Mariso, Hasmi Hasan mengucapkan syukur atas kepedulian Gubernur Sulsel kepada warganya.
“Terima kasih kami ucapkan kepada BPBD Sulsel dan atas kepedulian bapak Gubernur dengan memberikan bantuan kepada warga kami yang kena musibah kebakaran di Jalan Nuri lorong 300, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso,” ungkapnya.
Berdasarkan data BPBD, musibah kebakaran di Jl Nuri lorong 300 terjadi pada Selasa sore, 17 Januari 2023. Dalam musibah ini 2 rumah warga rusak berat sementara 5 rusak ringan. Dengan korban yang terdampak musibah ini sebanyak 34 jiwa dari 7 kepala keluarga.(My)
Kirasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kabupaten Sidrap secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Kamis (27/3/2025).
Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, menyerahkan langsung laporan tersebut kepada Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, di Kantor BPK RI Sulsel, Makassar.
Penyerahan ini turut disaksikan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Andi Sudirman Sulaiman, yang juga menyerahkan LKPD Unaudited Pemprov Sulsel ke BPK.
Hadir dalam acara ini Ketua DPRD Sidrap, H. Takyuddin Masse, Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, serta sejumlah pejabat Pemkab Sidrap terkait.
Bupati Syaharuddin menegaskan, penyampaian LKPD ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Sidrap dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited harus diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu pada akhir Maret tahun berikutnya.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Setelah diserahkan, BPK akan melakukan audit dan memberikan opini atas laporan tersebut. (*)
-
Politics6 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
9 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
10 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login