Gelar Audensi, Danny Pomanto Menerima Tim Komunitas Pangnganreang DP dan Milenial
Kitasulsel, Makassar-–Disela-sela kesibukan Walikota Makassar Ramdhan Pomanto yang baru saja kembali selepas mengikuti rakornas di Jakarta sempat menerima Tim komunitas pemuda milenial yang bernama Solidaritas Sosial Makassar berkolaborasi dengan Komunitas Pangnganreang DP serta Komunitas Kompak Kompleks Agraria beraudensi dengan Walikota Makassar, Kamis 19 Januari 2023
Sosok Wali Kota dianggap oleh Tim Relawan Pemuda Milenial Makassar sebagai pemimpin yang berjiwa muda dan terus berinovasi seperti halnya anak muda yang seharusnya identik dengan hal tersebut.
Dalam Audensi tersebut Tim ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung dan mensukseskan Program Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Danny Pomanto.
Dalam laporan tim ini yang disampaikan oleh Sitti Nurbaya (puang Nurung) yang juga sebagai Ketua Komunitas DP and Sahabat mengatakan, bahwa kami berjuang karena Lillahitaallah tanpa pamrih dan dari lubuk hati kami yang paling dalam baik Komunitas DP and Sahabat Pangnganreang, Kompak Komunity maupun teman-teman Komunitas lainnya, tetapi karena melihat DP Walikota Makassar betapa Tulus dan baiknya serta sungguh-sungguh dalam menerima amanah dari seluruh rakyat Makassar.
Dari kalangan milenial pun menyampaikan bahwa apapun mereka akan melakukan kerja sosial dan lainnya demi kesuksesan Program-program Pemerintah Kota Makassar utamanya dibidang pembangunan kepemudaan. Sekalian pada pertemuan itu juga memohon petunjuk dari Bapak Walikota tentang bagaimana gerakan melanjutkan pembangunan kepemudaan kedepannya.
Walikota Makassar dalam penyampaiannya ia mengatakan bahwa Pemuda harus mengambil peran dalam pembangunan karena sebagai pelanjut dan penerus cita-cita bangsa dan negara.
Disamping itu pak Walikota Makassar Ramadhan Pomanto mengatakan bahwa pemuda harus bisa menciptakan pekerjaan sehingga bisa mandiri.
Dengan demikian telah memberikan kontribusi dalam pembangunan khususnya dikota makassar. Pak Walikota Makassar pun berharap, dari kalangan Pemuda dan Komunitas lebih memiliki kreatifitas dalam memperjuangkan Makassar dua kali tambah baik dan sebagai Kota Dunia.
Pada sisi lain dari Ketua Konunitas Kompak Kompleks Agraria melaporkan kepada Walikota Danny bahwa Komunitas yang ada sekarang akan dijadikan pusat Pelayanan informasi dan pengembangan aspirasi masyarakat disekitarnya dan sekaligus akan mengembangkan.
Kegiatan komunitas bukan hanya diwilayah Makassar tetapi juga diseluruh wilayah Sulsel, mendorong Walikota Makassar sekaligus mendukung sepenuhnya sebagai Pimpinan pada tingkat Provinsi Sulsel kedepannya.
Sudah waktunya Walikota Makassar Ramdhan Pomanto untuk naik kelas dan memimpin Sulsel. Demikian yang disampaikan oleh Mantan Kadis Kependudukan dan KB Kabupaten Jeneponto H. Lengo Langkupa, SH, MH.
Bahkan beliau melaporkan kepada Walikota Danny siap menunggu perintah atau petunjuk lebih lanjut karena tidak ragu lagi akan prestasi dan kerja nyata Walikota Makassar Danny Pomanto selama ini.
Ditambahkan pula oleh Puang Nurung selaku Ketua DP and Sahabat, bahwa Komunitas yang ada selama ini masih tetap kepada Walikota Danny bahkan sekarang ini kami terus memberikan kontribusi kepada warga/masyarakat kota Makassar seperti korban kebakaran, bencana banjir, dan lain lainnya di kegiatan sosial ini,” sebut Puang Nurung.(Ads)
NEWS
Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan
Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.
Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.
“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.
Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.
Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.
Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.
Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.
Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login