Connect with us

Gelar Audensi, Danny Pomanto Menerima Tim Komunitas Pangnganreang DP dan Milenial

Published

on

Kitasulsel, Makassar-–Disela-sela kesibukan Walikota Makassar Ramdhan Pomanto yang baru saja kembali selepas mengikuti rakornas di Jakarta sempat menerima Tim komunitas pemuda milenial yang bernama Solidaritas Sosial Makassar berkolaborasi dengan Komunitas Pangnganreang DP serta Komunitas Kompak Kompleks Agraria beraudensi dengan Walikota Makassar, Kamis 19 Januari 2023

Sosok Wali Kota dianggap oleh Tim Relawan Pemuda Milenial Makassar sebagai pemimpin yang berjiwa muda dan terus berinovasi seperti halnya anak muda yang seharusnya identik dengan hal tersebut.

Dalam Audensi tersebut Tim ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung dan mensukseskan Program Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Danny Pomanto.

Dalam laporan tim ini yang disampaikan oleh Sitti Nurbaya (puang Nurung) yang juga sebagai Ketua Komunitas DP and Sahabat mengatakan, bahwa kami berjuang karena Lillahitaallah tanpa pamrih dan dari lubuk hati kami yang paling dalam baik Komunitas DP and Sahabat Pangnganreang, Kompak Komunity maupun teman-teman Komunitas lainnya, tetapi karena melihat DP Walikota Makassar betapa Tulus dan baiknya serta sungguh-sungguh dalam menerima amanah dari seluruh rakyat Makassar.

Dari kalangan milenial pun menyampaikan bahwa apapun mereka akan melakukan kerja sosial dan lainnya demi kesuksesan Program-program Pemerintah Kota Makassar utamanya dibidang pembangunan kepemudaan. Sekalian pada pertemuan itu juga memohon petunjuk dari Bapak Walikota tentang bagaimana gerakan melanjutkan pembangunan kepemudaan kedepannya.

Walikota Makassar dalam penyampaiannya ia mengatakan bahwa Pemuda harus mengambil peran dalam pembangunan karena sebagai pelanjut dan penerus cita-cita bangsa dan negara.

Disamping itu pak Walikota Makassar Ramadhan Pomanto mengatakan bahwa pemuda harus bisa menciptakan pekerjaan sehingga bisa mandiri.

Dengan demikian telah memberikan kontribusi dalam pembangunan khususnya dikota makassar. Pak Walikota Makassar pun berharap, dari kalangan Pemuda dan Komunitas lebih memiliki kreatifitas dalam memperjuangkan Makassar dua kali tambah baik dan sebagai Kota Dunia.

Pada sisi lain dari Ketua Konunitas Kompak Kompleks Agraria melaporkan kepada Walikota Danny bahwa Komunitas yang ada sekarang akan dijadikan pusat Pelayanan informasi dan pengembangan aspirasi masyarakat disekitarnya dan sekaligus akan mengembangkan.

Kegiatan komunitas bukan hanya diwilayah Makassar tetapi juga diseluruh wilayah Sulsel, mendorong Walikota Makassar sekaligus mendukung sepenuhnya sebagai Pimpinan pada tingkat Provinsi Sulsel kedepannya.

Sudah waktunya Walikota Makassar Ramdhan Pomanto untuk naik kelas dan memimpin Sulsel. Demikian yang disampaikan oleh Mantan Kadis Kependudukan dan KB Kabupaten Jeneponto H. Lengo Langkupa, SH, MH.

Bahkan beliau melaporkan kepada Walikota Danny siap menunggu perintah atau petunjuk lebih lanjut karena tidak ragu lagi akan prestasi dan kerja nyata Walikota Makassar Danny Pomanto selama ini.

Ditambahkan pula oleh Puang Nurung selaku Ketua DP and Sahabat, bahwa Komunitas yang ada selama ini masih tetap kepada Walikota Danny bahkan sekarang ini kami terus memberikan kontribusi kepada warga/masyarakat kota Makassar seperti korban kebakaran, bencana banjir, dan lain lainnya di kegiatan sosial ini,” sebut Puang Nurung.(Ads)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending