Connect with us

Gelar Audensi, Danny Pomanto Menerima Tim Komunitas Pangnganreang DP dan Milenial

Published

on

Kitasulsel, Makassar-–Disela-sela kesibukan Walikota Makassar Ramdhan Pomanto yang baru saja kembali selepas mengikuti rakornas di Jakarta sempat menerima Tim komunitas pemuda milenial yang bernama Solidaritas Sosial Makassar berkolaborasi dengan Komunitas Pangnganreang DP serta Komunitas Kompak Kompleks Agraria beraudensi dengan Walikota Makassar, Kamis 19 Januari 2023

Sosok Wali Kota dianggap oleh Tim Relawan Pemuda Milenial Makassar sebagai pemimpin yang berjiwa muda dan terus berinovasi seperti halnya anak muda yang seharusnya identik dengan hal tersebut.

Dalam Audensi tersebut Tim ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung dan mensukseskan Program Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Danny Pomanto.

Dalam laporan tim ini yang disampaikan oleh Sitti Nurbaya (puang Nurung) yang juga sebagai Ketua Komunitas DP and Sahabat mengatakan, bahwa kami berjuang karena Lillahitaallah tanpa pamrih dan dari lubuk hati kami yang paling dalam baik Komunitas DP and Sahabat Pangnganreang, Kompak Komunity maupun teman-teman Komunitas lainnya, tetapi karena melihat DP Walikota Makassar betapa Tulus dan baiknya serta sungguh-sungguh dalam menerima amanah dari seluruh rakyat Makassar.

Dari kalangan milenial pun menyampaikan bahwa apapun mereka akan melakukan kerja sosial dan lainnya demi kesuksesan Program-program Pemerintah Kota Makassar utamanya dibidang pembangunan kepemudaan. Sekalian pada pertemuan itu juga memohon petunjuk dari Bapak Walikota tentang bagaimana gerakan melanjutkan pembangunan kepemudaan kedepannya.

Walikota Makassar dalam penyampaiannya ia mengatakan bahwa Pemuda harus mengambil peran dalam pembangunan karena sebagai pelanjut dan penerus cita-cita bangsa dan negara.

Disamping itu pak Walikota Makassar Ramadhan Pomanto mengatakan bahwa pemuda harus bisa menciptakan pekerjaan sehingga bisa mandiri.

Dengan demikian telah memberikan kontribusi dalam pembangunan khususnya dikota makassar. Pak Walikota Makassar pun berharap, dari kalangan Pemuda dan Komunitas lebih memiliki kreatifitas dalam memperjuangkan Makassar dua kali tambah baik dan sebagai Kota Dunia.

Pada sisi lain dari Ketua Konunitas Kompak Kompleks Agraria melaporkan kepada Walikota Danny bahwa Komunitas yang ada sekarang akan dijadikan pusat Pelayanan informasi dan pengembangan aspirasi masyarakat disekitarnya dan sekaligus akan mengembangkan.

Kegiatan komunitas bukan hanya diwilayah Makassar tetapi juga diseluruh wilayah Sulsel, mendorong Walikota Makassar sekaligus mendukung sepenuhnya sebagai Pimpinan pada tingkat Provinsi Sulsel kedepannya.

Sudah waktunya Walikota Makassar Ramdhan Pomanto untuk naik kelas dan memimpin Sulsel. Demikian yang disampaikan oleh Mantan Kadis Kependudukan dan KB Kabupaten Jeneponto H. Lengo Langkupa, SH, MH.

Bahkan beliau melaporkan kepada Walikota Danny siap menunggu perintah atau petunjuk lebih lanjut karena tidak ragu lagi akan prestasi dan kerja nyata Walikota Makassar Danny Pomanto selama ini.

Ditambahkan pula oleh Puang Nurung selaku Ketua DP and Sahabat, bahwa Komunitas yang ada selama ini masih tetap kepada Walikota Danny bahkan sekarang ini kami terus memberikan kontribusi kepada warga/masyarakat kota Makassar seperti korban kebakaran, bencana banjir, dan lain lainnya di kegiatan sosial ini,” sebut Puang Nurung.(Ads)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

on

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.

Continue Reading

Trending