Pj Sekda Andi Aslam Terima Kunjungan Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar

Published

3 tahun ago

9 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Aslam Patonangi, menerima kedatangan Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Yasue Katsunobu, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 9 Februari 2023.

Turut hadir menerima kedatangan Yasue, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Muhammad Idham Kadir.

Dalam pertemuan itu, Yasue meminta kesediaan Gubernur maupun Sekertaris Daerah untuk menghadiri sejumlah agenda kegiatan Konsuler Jepang di Makassar yang akan diselenggarakan pada Februari dan Maret mendatang.

“Ada dua hal yang akan kami sampaikan, pertama kami meminta kehadiran Bapak dalam pelaksanaan resepsi perayaan Hari Kelahiran Sri Baginda Kaisar Jepang pada 16 Februari nanti. Kami juga meminta kesediaan pemerintah provinsi untuk menerima kedatangan Dubes (Duta Besar) Jepang ke Sulsel,” ungkap Yasue, yang fasih dalam berbahasa Indonesia.

Sementara itu, Andi Aslam dalam pertemuan tersebut menyampaikan kesiapannya untuk menghadiri kedua kegiatan tersebut.

“Insya Allah untuk tanggal 16 Februari sepanjang saya diberi kesehatan oleh Allah, saya siap hadir,” ujarnya.

Untuk rencana kedatangan Dubes Jepang, Andi Aslam mengaku pihaknya akan menggelar rapat untuk membahas persiapan dan upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam penyambutan serta pelayanan kepada Dubes Jepang di Sulsel.

Andi Aslam juga mengapresiasi undangan Konsuler Jepang dan berharap hubungan Jepang dengan Sulsel bisa terus terjaga, dan kerjasama antara Jepang dan Sulsel bisa semakin meningkat.

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

23 menit ago

12 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.