Connect with us

Pj Sekda Andi Aslam Terima Kunjungan Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Aslam Patonangi, menerima kedatangan Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Yasue Katsunobu, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 9 Februari 2023.

Turut hadir menerima kedatangan Yasue, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Muhammad Idham Kadir.

Dalam pertemuan itu, Yasue meminta kesediaan Gubernur maupun Sekertaris Daerah untuk menghadiri sejumlah agenda kegiatan Konsuler Jepang di Makassar yang akan diselenggarakan pada Februari dan Maret mendatang.

“Ada dua hal yang akan kami sampaikan, pertama kami meminta kehadiran Bapak dalam pelaksanaan resepsi perayaan Hari Kelahiran Sri Baginda Kaisar Jepang pada 16 Februari nanti. Kami juga meminta kesediaan pemerintah provinsi untuk menerima kedatangan Dubes (Duta Besar) Jepang ke Sulsel,” ungkap Yasue, yang fasih dalam berbahasa Indonesia.

Sementara itu, Andi Aslam dalam pertemuan tersebut menyampaikan kesiapannya untuk menghadiri kedua kegiatan tersebut.

“Insya Allah untuk tanggal 16 Februari sepanjang saya diberi kesehatan oleh Allah, saya siap hadir,” ujarnya.

Untuk rencana kedatangan Dubes Jepang, Andi Aslam mengaku pihaknya akan menggelar rapat untuk membahas persiapan dan upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam penyambutan serta pelayanan kepada Dubes Jepang di Sulsel.

Andi Aslam juga mengapresiasi undangan Konsuler Jepang dan berharap hubungan Jepang dengan Sulsel bisa terus terjaga, dan kerjasama antara Jepang dan Sulsel bisa semakin meningkat.

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending