Connect with us

Pimpin Apel Siaga PANTARLIH,Camat Ujung Tanah:Selamat Bekerja,Jaga Integritas Dan Tetap Amanah

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Camat Ujung tanah Ibrahim Chaidar Said. S.IP. M.Si . Menghadiri dan memberi sambutan pada kegiatan apel Siaga dan Bimbingan Teknis Petugas Pemutahiran DATA Pemilihan ( PANTARLIH ) Se-Kecamatan Ujung Tanah,Pada Pemilihan Tahun  2024 mendatang  bertempat dilapangan Upacara SD Ujung Tanah 1 dan 2 Minggu 12/02/2023.

Dalam sambutannya Camat Ujung Tanah,Ibrahim Chaidar Said,S.IP. M.Si. menyampaikan Kepada anggota  Pantarli untuk tetap menjaga Integritas dan jalankan Amanah yg di Tugaskan oleh negara sebaga Panitia Penyelenggara pemilu guna mensukseskan pemilihan Presiden/Wakil Presiden,Anggota Legislatif,Pemilihan Gubernur, Walikota,di Tahun 2024 mendatang.

“Untuk teman teman yang sudah mendapat mandat dari negara sebagai panitia penyelenggara pemilu,saya harap tetap jaga integritas dan tetap amanah,suksesnya perhelatan Pilkada baik pilcaleg maupun Pilkada pada 2024 mendatang ada di pundak adik adik semua,jadi tolong hal ini bisa di perhatikan dengan seksama,jelas Chaidar Ismail.

Lebih lanjut camat ujung tanah ini juga mengingatkan agar seluruh anggota pantarlih tetap menjaga kekompakan sesama Pantarlih Se-Kecamatan Ujung Tanah.

“Jaga kekompakan ta semua sesama pantarlih ujung tanah kerna kalian adalah orang2 Pilihan yang Mewakili Kelurahan masing2,sebagai Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah bersama Para Lurah,Para Ketua LPM,serta semua Elemen siap membantu jika ada hal2 yg akan di Koordinasikan ke bawah.

Diakhir sambutannya camat ujung tanah berharap agar tugas tugas muliah yang dimandatkan pada seluruh anggota panritali ujung tanah ini dalam dilaksanakan dengan baik sesuai tupoksi yang di amanahkan dalam undang undang dan bisa memberi manfaat untuk semua serta mendapat keberkahan dan kemudahan dari Tuhan yang maha esa.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending