Gubernur Andi Sudirman Raih Penghargaan atas Pelestarian Bahasa Daerah

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar—Gubernur Sulawesi Selatan menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia (RI) pada Kegiatan Festival Tunas Bahasa yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, 13 Februari 2023.

Gubernur termuda Indonesia mendapat penghargaan atas perhatian dan kontribusi besar dalam melestarikan bahasa daerah.

“Alhamdulillah, mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarin Anwar,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Selasa, 14 Februari 2023.

Ia apresiasi penghargaan ini dan menjadikan motivasi yang semakin baik dan kuat untuk pemanfaatan bahasa daerah dan perlindungan sastra daerah di wilayah Sulsel.

Di bawah kepempinannya, Pemprov Sulsel dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah terkat penggunaan Bahasa Daerah pada satuan pendidikan maupun menerbitkan beberapa kali surat edaran terkait pelestarian bahasa daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen dalam pembinaan dan pemartabatan bahasa negara dan ruang publik dan pelestarian bahasa daerah.

Untuk itu, mengajak seluruh pihak untuk menggalakkan dan mengutamakan serta melestarikan bahasa daerah. Bahasa Daerah adalah jati diri suku bangsa. Olehnya itu, bahasa daerah perlu terus dilestarikan dan dijaga dari kepunahan.

“Bahasa daerah bagian dari kekayaan kita di Sulsel yang harus dihormati, dijaga, dilestarikan dan dilindungi, dan juga dikembangkan,” harapnya.

“Mari mencintai bahasa daerah kita, Bahasa Makassar, Bahasa Bugis, Bahasa Toraja, dan beberapa bahasa daerah lain untuk dituturkan di wilayah atau daerah di lokasi sekolah,” sebutnya. (*)

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

8 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.