Pemkot Makassar Siap Kerja Sama Akademik dengan Universitas Lamappapoleonro

Published

3 tahun ago

18 Februari 2023

Kitasulsel-Soppeng—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto siap mengakomodir kerja sama akademik dengan Universitas Lamappapoleonro.

Hal itu diungkapkannya dalam kunjungannya ke satu-satunya universitas di Soppeng itu, Sabtu, (18/02/2023), siang tadi.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menuturkan pihaknya siap menerima kolaborasi pendidikan seperti pemagangan dan lainnya.

Rektor Universitas Lamappapoleonro Andi Adawiyah mengatakan sebagai kampus yang berkembang dan sementara merintis maka kerjasama dengan Pemkot Makassar merupakan hal yang luar biasa untuk mendukung pendidikan mahasiswa/i.

Apalagi tekadnya dalam memberikan keluasan berpikir dan pengalaman terhadap mahasiswa dan dosen maka timnya mencoba mengajukan tawaran kerjasama ini.

“Alhamdulillah kita saksikan bersama dan sudah ada MoU dengan Pemkot Makassar. Ini juga menegaskan posisi kami sebagai upaya pengembangan SDM di Soppeng. Kami berharap mahasiswa kami nantinya bisa menimba ilmu di berbagai unit kerja Pemkot Makassar. Melakukan magang, penelitian, dan berbagai kegiatan akademik lainnya,” harapnya.

Kemajuan yang dicapai Pemkot Makassar, lanjut dia, tentu sangat strategis bagi insan akademis untuk belajar banyak dalam praktek-praktek itu.

“Kami berharap pak wali kota selalu terbuka menerima kami, pun kami terbuka menerima pak wali kota untuk pengembangan universitas. Terutama pengembangan SDM di Soppeng. Kami berharap dalam waktu dekat ada bentuk turunan sebagai aksi konkritnya,” ucapnya.

Kini universitas itu sudah memiliki 1.857 mahasiswa yang merupakan asal Soppeng, Wajo dan Bone.

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

2 jam ago

12 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.