Target Penuntasan Palopo – Pantilang – Rantepao, Gubernur Andi Sudirman : Akses Alternatif Luwu Raya ke Toraja
Kitasulsel-Palopo-Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman terus berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan di Luwu Raya. Termasuk untuk membuka akses dari Luwu menuju Kabupaten Toraja Utara melalui ruas Palopo – Latuppa – Bonglo – Pantilang – Batas Toraja Utara – Rantepao.
Untuk tahun 2023 ini, ditargetkan untuk dituntaskan pengaspalan dari ruas Palopo – Latuppa – Bonglo – Pantilang – Batas Toraja Utara – Rantepao.
Dimana melalui Dinas PUTR Sulsel, akan ditangani sepanjang 2,2 km pada ruas Bua – Batas Kabupaten Toraja Utara di Kabupaten Luwu dengan alokasi Rp 15 Miliar.
“Tahun ini, jalan Palopo – Latuppa – Bonglo – Pantilang kita tembuskan sampai Batas Toraja Utara – Rantepao. Pemprov tangani tahun ini sekitar 2,2 km, dan Kabupaten juga tangani sekitar 7 km,” ungkapnya, Minggu (19/2/20).
Mendukung penuntasan jalan itu, Gubernur Sulsel mensupport Kabupaten Luwu untuk menangani ruas Luwu – Pantilang – Rantepao sepanjang 7,090 km yang akan ditangani melalui bantuan keuangan Pemprov Sulsel TA 2023.
Dimana tahun ini, Gubernur Sulsel mengalokasikan Rp 25,5 Miliar untuk mendukung pembangunan jalan lanjutan Luwu Pantilang – Rantepao, dan Subsidi Trans Andalan Sulsel.
“Dengan menembuskan jalan Pantilang ke Rantepao ini akan menjadi akses alternatif yang menghubungkan Luwu Raya dan Toraja,” jelasnya.
Untuk diketahui, ditahun sebelumnya, Pemprov Sulsel telah mengalokasikan bantuan keuangan TA 2022 kepada Pemkab Luwu senilai Rp 17 Miliar, untuk pengaspalan jalan ruas Bonglo – Pantilang, serta pembangunan jembatan Ponringan, serta rehab asrama IPMIL Luwu di Makassar.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Luwu, Ikhsan Asaan menyampaikan, “rencananya tahun ini ditangani sepanjang 7,090 km, berupa pengaspalan dengan bahu jalan beton, perkuatan tebing, bronjong box culver. Insya Allah, penanganan tahun ini melalui bantuan keuangan Provinsi, akan menuntaskan ruas Bonglo – Pantilang,” jelasnya. (*)
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login