Connect with us

Diskusi Publik DPRD Kota Makassar,Rudianto Lallo:Sinergi Bukan Berarti Harus Kompromi

Published

on

Kitasulsel-Makassar—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makasar lewat sekertariat dewan (Sekwan) Menggelar Media getering dengan insan pers di Grand Claro Hotel Makassar,Senin 20/02/2023

Kegiatan yang di pandu oleh jurnalis senior Andi Mangara ini mengusung tema Sinergitas Media Dan Legislatif:Bangun Makassar Bersama.

Bertajuk diskusi publik,media ghetering DPRD Kota makassar ini menghadirkan beberapa  pembicara seperti Sukriansya S Latif(Pemerhati dan Praktisi Media),Ismawaty Nur(Plt Kadis Kominfo Makassar),serta Rudianto Lallo selaku Ketua DPRD Kota Makassar.

Dalam sambutannya ketua DPRD kota makassar Rudianto Lallo menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan serta menyebarluaskan  program dan kinerja legislatif kepada masyarakat luas serta pentingnya kemitraan yang baik antara media dan pemerintah sebagai fungsi kontrol.

“Tema diskusi kita ini adalah sinergitas media dan legislatif,namun perlu di garis bawahi disini adalah legislatif dan media sinergi bukan berarti kompromi,semua jalan dengan fungsi masing masing.

Lebih lanjut ketua DPRD kota makassar ini mengatakan bahwa kemitraan yang selama ini terjalin baik antara media dan legislatif harus tetap di jaga dan dipertahankan dengan mengedepankan profesionalisme.

“Kami paham betul peran media terhadap kinerja kami di DPRD,Teman teman media banyak mengedukasi program dan kinerja kami ke masyarakat,jadi kami rasa bermitra dengan media ini adalah hal penting bagi DPRD dan wajib untuk kita jaga bersama,jelasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTAMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.

Continue Reading

Trending