Pemkot Makassar Optimis Naik Peringkat Capaian Kota Layak Anak 2023

Published

3 tahun ago

23 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar—Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto optimis dapat naik peringkat dalam pencapaian Kota Layak Anak (KLA) 2023.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar Achi Soleman mengatakan pihaknya optimistis dapat naik satu tingkat yakni mencapai predikat Utama dalam kategori KLA.

Sebelumnya, Makassar masuk dalam kategori Nindya.

Achi sapaan akrabnya menuturkan dalam mencapai KLA Kabupaten/Kota harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh, dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Di Makassar sendiri, kata dia, ada beberapa tantangan dalam mewujudkan KLA, seperti soal Pemahaman dan Komitmen, Sistem Data dan Informasi, Layanan Perlindungan Anak dan Koordinasi.

Beberapa hal seperti belum adanya pemahaman yang sama antar sektor terkait mengenai pembangunan perlindungan anak secara komprehensif.

Lalu, belum adanya sistem data dan informasi yang terpadu terkait anak, khususnya terkait rujukan layanan bagi anak. Belum optimalnya kolaborasi antar resources di daerah seperti Peksos, Kader BKB, pendamping P2TP2A dalam upaya perlindungan anak secara menyeluruh.

“Juga aspek koordinasi masih bersifat kelembagaan dan komitmen, belum ada koordinasi pada tingkat perencanaan program dan pengalokasian anggaran. Masih lemahnya koordinasi di tingkat pusat sehingga membuat kebingungan di daerah,” kata Achi usai menghadiri Rapat Koordinasi terkait Persiapan Penilaian KLA 2023 di Ruang Rapat Bappeda Lt, Rabu, (22/02/2023).

Olehnya dari rapat itu, timnya memperoleh banyak masukan. Dari situ indikator itu diupayakan memenuhi 24 indikator dalam dokumen KLA.

Selain itu, dia menambahkan dalam pelaksanaan KLA juga harus memperhatikan hak anak yang digolongkan berdasarkan klasterisasi, di antaranya; Klaster 1 ialah Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster 2 ialah Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster 3, Kesehatan dan Kesejahteraan, Klaster 4, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Klaster 5, Perlindungan Khusus.

Dirinya berpesan agar semua OPD turut mendukung upaya raihan KLA, seperti pemenuhan dokumen, materi, program inovasi dalam mendukung KLA.

Ketua Gugus Tugas KLA Ulfa menjelaskan sebagai gugus tugas timnya perlu melihat lagi apa saja yang menjadi evaluasi tahun kemarin.

Menilai apa-apa yang kurang pada tahun lalu dan akan menjadi acuan perbaikan pada tahun ini.

Ia memisalkan, seperti klaster dokumen kependudukan yang belum semua terpenuhi unsurnya yang mana sudah menjadi bahan rujukan perbaikan kedepannya.

Ia mengaku, untuk mewujudkan KLA, bukan hanya tugas DP3A tetapi seluruh OPD terkait, NGO, pihak swasta dan lembaga masyarakat lainnya harus terlibat.

“Kami sebagai ketua gugus tugas akan mengkoordinir semua perangkat daerah agar semua dapat mengambil peran untuk menyukseskan Makassar sebagai kota layak anak,” akunya.

Sebagaimana diketahui, pada 2022 Makassar mendapatkan penghargaan KLA dari 66 kabupaten/kota dengan meraih kategori Nindya.

NEWS

Menag Nasaruddin Umar Dorong Indonesia Jadi Pemimpin Global Ekonomi Syariah

Published

9 jam ago

24 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa Indonesia sudah saatnya mengambil peran kepemimpinan global dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dunia. Menurutnya, Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi konsumen pasif yang mengikuti perkembangan ekonomi Islam dari negara lain, khususnya Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Menag saat memberikan sambutan dalam Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang berlangsung di The Tribrata Conventions Center, Minggu (24/5/2026).

Dalam pidatonya, Nasaruddin Umar menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar dibandingkan negara-negara muslim lainnya di dunia. Stabilitas nasional, keberagaman budaya, serta situasi sosial yang kondusif dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melahirkan gagasan dan inovasi baru di bidang ekonomi syariah.

“Sekarang sudah waktunya kita memberikan kontribusi yang lebih produktif untuk menjadi konsumsi masyarakat dunia. Bukan lagi kita harus menanti apa-apa yang lahir dari masyarakat Timur Tengah. Indonesia adalah wilayah yang paling kondusif untuk berpikir jernih, genuine, dan tidak ada perang di sekitar kita,” tegas Menag.

Menurut Nasaruddin Umar, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi produsen utama pemikiran sains, teknologi, hingga sistem ekonomi syariah dunia yang modern dan inklusif.

Ia menilai perkembangan ekonomi Islam tidak lagi cukup hanya berfokus pada aspek simbolik, tetapi juga harus mampu menyentuh inovasi, riset, teknologi, serta penguatan sektor riil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

MES Didorong Selaras dengan Program Strategis Presiden

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga meminta pengurus baru MES agar bergerak secara taktis dengan menyelaraskan program kerja organisasi dengan arah kebijakan strategis Presiden RI.

Menurutnya, misi besar pemerintah saat ini seperti hilirisasi industri, penguatan ekonomi mikro, pemberdayaan UMKM, dan program pro-rakyat sangat sejalan dengan visi pengembangan ekonomi syariah nasional.

“Saya mohon kepada kita semuanya dengan dilantiknya pengurus baru MES, insya Allah paling tidak kita juga bisa memberikan kontribusi kepada Bapak Presiden kita yang selama ini banyak berbicara tentang ekonomi hilir, ekonomi mikro, hilirisasi, dan program yang pro-kerakyatan. Itu saya kira sangat paralel dengan misi-misi MES,” ujarnya.

Ia berharap sinergi antara MES, pemerintah, otoritas keuangan, akademisi, dan pelaku usaha dapat memperkuat ekonomi umat sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang sehat dan berkeadilan.

Indonesia Dinilai Punya Modal Besar Pimpin Ekonomi Syariah Dunia

Masyarakat Ekonomi Syariah sendiri merupakan organisasi nonprofit yang menjadi wadah bagi akademisi, praktisi, birokrat, dan pakar ekonomi Islam dalam mempercepat pengembangan serta penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

Sejak berdiri, MES aktif bersinergi dengan pemerintah dan berbagai lembaga keuangan dalam memperkuat literasi ekonomi syariah, mendorong inklusi keuangan, hingga membangun kemandirian ekonomi umat.

Menag optimistis kepengurusan baru MES yang diisi kombinasi menteri kabinet, pakar ekonomi, profesional keuangan, dan tokoh agama mampu membawa arah baru bagi pengembangan ekonomi syariah nasional.

Ia juga meyakini kolaborasi antara MES dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) akan melahirkan kekuatan baru dalam membangun kemandirian bangsa berbasis nilai-nilai syariah.

“Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa melahirkan Indonesia baru di masa depan, yang sesuai dengan harapan umat dan juga sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Di mana syariah diurus, di situ ada berkah yang akan melimpah,” pungkasnya.

Dihadiri Tokoh Nasional dan Pejabat Kabinet

Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat MES tersebut turut dihadiri Ma’ruf Amin, sejumlah tokoh ekonomi syariah nasional, jajaran pengurus MES, serta para menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi syariah nasional di tengah tantangan ekonomi global dan perkembangan industri halal dunia yang semakin kompetitif.

Pemerintah berharap ekonomi syariah Indonesia tidak hanya berkembang sebagai sektor pendukung, tetapi mampu menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.