Pemkot Makassar Optimis Naik Peringkat Capaian Kota Layak Anak 2023
Kitasulsel-Makassar—Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto optimis dapat naik peringkat dalam pencapaian Kota Layak Anak (KLA) 2023.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar Achi Soleman mengatakan pihaknya optimistis dapat naik satu tingkat yakni mencapai predikat Utama dalam kategori KLA.
Sebelumnya, Makassar masuk dalam kategori Nindya.
Achi sapaan akrabnya menuturkan dalam mencapai KLA Kabupaten/Kota harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh, dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Di Makassar sendiri, kata dia, ada beberapa tantangan dalam mewujudkan KLA, seperti soal Pemahaman dan Komitmen, Sistem Data dan Informasi, Layanan Perlindungan Anak dan Koordinasi.
Beberapa hal seperti belum adanya pemahaman yang sama antar sektor terkait mengenai pembangunan perlindungan anak secara komprehensif.
Lalu, belum adanya sistem data dan informasi yang terpadu terkait anak, khususnya terkait rujukan layanan bagi anak. Belum optimalnya kolaborasi antar resources di daerah seperti Peksos, Kader BKB, pendamping P2TP2A dalam upaya perlindungan anak secara menyeluruh.
“Juga aspek koordinasi masih bersifat kelembagaan dan komitmen, belum ada koordinasi pada tingkat perencanaan program dan pengalokasian anggaran. Masih lemahnya koordinasi di tingkat pusat sehingga membuat kebingungan di daerah,” kata Achi usai menghadiri Rapat Koordinasi terkait Persiapan Penilaian KLA 2023 di Ruang Rapat Bappeda Lt, Rabu, (22/02/2023).
Olehnya dari rapat itu, timnya memperoleh banyak masukan. Dari situ indikator itu diupayakan memenuhi 24 indikator dalam dokumen KLA.
Selain itu, dia menambahkan dalam pelaksanaan KLA juga harus memperhatikan hak anak yang digolongkan berdasarkan klasterisasi, di antaranya; Klaster 1 ialah Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster 2 ialah Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster 3, Kesehatan dan Kesejahteraan, Klaster 4, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Klaster 5, Perlindungan Khusus.
Dirinya berpesan agar semua OPD turut mendukung upaya raihan KLA, seperti pemenuhan dokumen, materi, program inovasi dalam mendukung KLA.
Ketua Gugus Tugas KLA Ulfa menjelaskan sebagai gugus tugas timnya perlu melihat lagi apa saja yang menjadi evaluasi tahun kemarin.
Menilai apa-apa yang kurang pada tahun lalu dan akan menjadi acuan perbaikan pada tahun ini.
Ia memisalkan, seperti klaster dokumen kependudukan yang belum semua terpenuhi unsurnya yang mana sudah menjadi bahan rujukan perbaikan kedepannya.
Ia mengaku, untuk mewujudkan KLA, bukan hanya tugas DP3A tetapi seluruh OPD terkait, NGO, pihak swasta dan lembaga masyarakat lainnya harus terlibat.
“Kami sebagai ketua gugus tugas akan mengkoordinir semua perangkat daerah agar semua dapat mengambil peran untuk menyukseskan Makassar sebagai kota layak anak,” akunya.
Sebagaimana diketahui, pada 2022 Makassar mendapatkan penghargaan KLA dari 66 kabupaten/kota dengan meraih kategori Nindya.
DISKOMINFO KAB SIDRAP
BPS RI Datang ke Bumi Nene Mallomo, Pengamat Soroti Peran Diplomasi Bupati Sidrap di Tingkat Nasional
KITASULSEL—SIDRAP – Kedatangan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada Kamis (12/3/2026), dinilai memiliki dampak strategis bagi penguatan tata kelola pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong kebijakan yang semakin berbasis pada data yang akurat dan terukur.
Kunjungan pimpinan lembaga statistik nasional tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa daerah memiliki peran penting dalam mendukung sistem statistik nasional, sekaligus memperkuat integrasi data pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam konteks pembangunan modern, data statistik menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik. Kehadiran Kepala BPS RI di Sidrap diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara BPS dan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengumpulan serta pengolahan data pembangunan.
Penguatan data tersebut sangat penting untuk memastikan berbagai indikator pembangunan daerah, mulai dari tingkat kemiskinan, inflasi, ketenagakerjaan, hingga sektor pertanian, dapat tercatat secara lebih presisi dan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan program pembangunan.
Selain itu, kunjungan ini juga dinilai dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk semakin mengembangkan konsep pemerintahan berbasis data (data-driven government). Dengan memanfaatkan data statistik secara optimal, kebijakan yang diambil pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebagai daerah yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan, Sidrap membutuhkan dukungan data yang kuat agar kebijakan pengembangan sektor strategis tersebut dapat dirumuskan secara lebih terarah.
Di sisi lain, perhatian dari pimpinan lembaga nasional seperti BPS juga berpotensi meningkatkan citra daerah di tingkat nasional. Kehadiran pejabat tinggi negara ke daerah sering kali membuka ruang bagi kolaborasi program, penguatan sistem statistik daerah, hingga peluang pengembangan proyek percontohan yang mendukung pembangunan berbasis data.
Pengamat pemerintahan Prof. Andi Fadli menilai, kunjungan Kepala BPS RI ke Bumi Nene Mallomo tidak lepas dari peran aktif Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, yang selama ini dikenal cukup intens membangun komunikasi dengan berbagai tokoh nasional serta kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Menurutnya, peran kepemimpinan Syaharuddin Alrif sangat vital dalam menghadirkan figur-figur penting nasional ke Kabupaten Sidenreng Rappang.
“Ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dan komunikasi pemerintahan Bupati Sidrap di tingkat nasional berjalan sangat baik. Kehadiran Kepala BPS RI tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui jejaring komunikasi yang aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujar Prof. Andi Fadli.
Ia menambahkan, kehadiran tokoh nasional di Sidrap menjadi peluang strategis bagi daerah untuk memperkenalkan potensi serta membuka ruang kolaborasi pembangunan yang lebih luas.
Menurutnya, strategi menghadirkan pejabat dan tokoh nasional ke daerah bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Sidrap dalam peta pembangunan nasional.
“Daerah yang aktif membangun komunikasi dengan pusat biasanya lebih cepat mendapatkan perhatian dalam program pembangunan. Ini juga menjadi momentum bagi Sidrap untuk memperkuat perannya, terutama di sektor pertanian dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Momentum kunjungan Kepala BPS RI ini pun dinilai semakin menegaskan bahwa Sidrap mulai menjadi daerah yang diperhitungkan dalam berbagai agenda pembangunan nasional.
Dengan ekosistem statistik yang semakin kuat dan dukungan komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Sidrap diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan berbasis data demi kesejahteraan masyarakat.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login