Connect with us

Fokus Prioritas, Gubernur Andi Sudirman : Progres Pengaspalan Ruas Paleteang – Malaga – Kabere di Enrekang

Published

on

Kitasulsel-Enrekang– Jalan provinsi pada ruas Paleteang – Malaga – Kabere di Kabupaten Enrekang mulai menampakkan progres.

Diketahui, ruas jalan Paleteang – Malaga – Kabere beserta jembatannya menjadi salah satu fokus Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Mengingat kondisi jalan yang rusak berat dan merupakan kategori LHR tinggi. Ruas jalan ini menghubungkan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang.

“Alhamdulillah, sedang progres rekonstruksi jalan dan jembatan pada ruas Paleteang – Malaga – Kabere di Kabupaten Enrekang. Saat ini sedang tahap penyelesaian pengaspalan dan beton dibahu jalan. Begitupun pada jembatan yang sempat rusak telah hampir rampung,” jelas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman, Jum’at (24/2/2023).

Jalan ini juga merupakan jalur alternatif yang digunakan masyarakat yang akan menuju ke kabupaten Enrekang dan Toraja. “Jalan ini merupakan jalur alternatif Enrekang ke Toraja melalui kabupaten Pinrang dengan memangkas jarak sekitar 30 km jika dibandingkan melewati jalan nasional,” ungkapnya.

Adapun perencanaan untuk penanganan pada segmen yang rusak berat sekitar 2,35 km. Fokusnya terhadap jalan yang rusak berat. Terlebih ruas ini sebelumnya sangat terjal dan sempit, sehingga sering terjadi kemacetan.

“Adapun penanganan, termasuk untuk jalan yang sempit dan tanjakan yang ekstrim. Serta dilakukan perbaikan trase jalan yang sempit dan menanjak. Karena membahayakan pengendaran yang melintas,” tuturnya.

“Dengan rencana penanganan ini, diharapkan agar pengguna jalan dapat menggunakan jalan dengan lebih nyaman,” harapnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

on

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel