Connect with us

UPT SPF SD Inpres Layang Tua 1 Makassar Kembali Terima Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 5

Published

on

Kitasulsel—Makassar—UPT SPF SD Inpres Layang Tua 1 Makassar kali ini kembali menerima program kampus mengajar, Jumat (24/02/2023).

Andi Wahyuni, S.Pd., M.Pd., sebagai kepala sekolah mengungkapkan, Alhamdulillah sekolah kami kembali menerima Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 5.

Mahasiswa tersebut berasal dari kampus atau Universitas Negeri Makassar (UNM), ucapnya.

Lanjut Andi Wahyuni menjelaskan, mereka mulai bertugas di sekolah ini tanggal 20 Februari hingga 15 Juni 2023.

Ini merupakan bagian kegiatan pembelajaran dan pengajaran di satuan pendidikan dasar dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas atau kampus mereka, jelasnya.

Olehnya itu Andi Wahyuni berharap, semoga nantinya mereka selama di sekolah ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk di implementasikan di kampusnya, tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menhan Sjafrie Kumpulkan Pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Tekankan Koordinasi dan Penegakan Hukum

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menertibkan kawasan hutan secara tegas, terukur, dan akuntabel.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Dalam keterangannya, Sjafrie menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Satgas PKH sangat bergantung pada koordinasi yang kuat, kesatuan langkah, serta akuntabilitas seluruh unsur yang terlibat.

“Rapat ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, kesatuan langkah, serta akuntabilitas seluruh unsur dalam menjalankan tugas penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, dan menjamin hukum ditegakkan serta diawasi prosesnya,” tulis Sjafrie melalui akun Instagram resminya.

Menurutnya, penertiban kawasan hutan harus dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan kepastian hukum dan mekanisme pengawasan yang transparan. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Rapat koordinasi ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antarlembaga sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH agar semakin efektif dalam menangani berbagai persoalan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah berharap melalui penguatan koordinasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, Kejaksaan Agung, BPKP, dan instansi terkait lainnya, pelaksanaan penertiban kawasan hutan dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Continue Reading

Trending