Danny Pomanto Disambut Meriah Ratusan Peserta Jalan Santai IKA Unhas Di Bone
Kitasulsel—Bone—Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (UNHAS) Wilayah Sulawesi Selatan, Moh. Ramdhan Pomanto resmi melepas jalan santai yang diadakan IKA UNHAS Bone.
Kehadiran Danny Pomanto disambut meriah oleh ratusan peserta jalan santai yang digelar di Lapangan Merdeka, Minggu (26/2/2023).
Dalam sambutannya Danny mengatakan jalan santai ini digelar dalam rangka mempererat silaturahmi sesama almamater UNHAS dan masyarakat setempat.
Hal ini dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat kekompakan agar terus cinta dan berkontribusi terhadap almamater tercinta.
“Saya pastikan kita hadir di sini semua sebagai bentuk kecintaan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati Bone. Kita berkumpul dalam semangat menjaga kekompakan almamater UNHAS utamanya berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Bone,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama pula, Danny mengenang semasa ia melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 1986 silam.
Pada masa itu Danny yang juga atlet Softball membawa nama Kabupaten Bone menjadi juara satu Soft Ball tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
“Team Makassar itu hari kalah, Bone keluar jadi juara. Salah satu kontribusi saya di dunia olahraga pada tahun itu di Bone. Saya rindu,” kenangnya.
Danny juga menyebut Bone sebagai kabupaten terbaik di Provinsi Sulsel untuk berinvestasi karena memiliki banyak potensi sumber daya salah satunya peternakan.
Diakhir sambutan Danny berharap Jalan Santai IKA UNHAS Bone dapat menyatukan kembali sinergitas antar alumni untuk membangun Provinsi Sulsel khususnya Kabupaten Bone.
Jalan santai ini pula dihadiri oleh Bupati Bone, Andi Fashar Padjalangi, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bone.
NEWS
Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap









You must be logged in to post a comment Login