Tata Taman Kota, Wawali Fatma Lakukan Peninjauan Langsung

Published

3 tahun ago

4 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, lakukan peninjauan ke beberapa taman kota, dan juga lorong wisata, Sabtu (4/03/2023).

Didampingi Asisten II, bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rusmayani Madjid, ia mengunjungi taman di anjungan pantai losari, taman macan, dan juga taman di sepanjang jalan hertasning.

Penataan taman menjadi salah satu upaya untuk menambahan ruang terbuka hijau di Makassar sekaligus sebagai upaya penataan lingkungan, dan juga memperindah kota menyambut berbagai event nasional, dan internasional yang akan digelar di Makassar.

“Seluruh stakeholder berkoordinasi, dan bersinergi dalam penataan taman ini, serta akan dilibatkan beberapa perusahaan melalui CSR,” ujarnya.

Keaktifan dari setiap kecamatan juga telah terlihat sejak pekan kemarin, dan akan terus dimassifkan. Pemilihan beberapa jenis tanaman hias juga dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan lokasi penanaman nantinya.

Asisten II, Rusmayani Majid menambahkan hari ini selain peninjauan juga dilakukan evaluasi, dan apresiasi bagi kecamatan yang aktif dalam menjalankan instruksi pimpinan.

“Kita berharap, sebelum tamu-tamu kita datang, sebelum berbagai even digelar semua telah rampung. Insya Allah rampung di bulan Maret ini,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ferdy, yang juga turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar melakukan peninjauan.

“Setelah kita melakukan peninjauan, nantinya akan dibuatkan model desainnya seperti apa, sesuai instruksi pimpinan di beberapa lokasi akan dilengkapi sarana prasarana olahraga dan juga taman bermain bagi anak-anak, jadi selain indah juga dapat menjadi wadah berolahraga untuk menyehatkan masyarakat,” ungkapnya.

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

7 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.