Danny Pomanto Lantik Wakil Bupati Jadi Ketua IKA Unhas di Tator dan Torut

Published

3 tahun ago

16 Maret 2023

Kitasulsel, Toraja Utara,- Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unhas Wilayah Sulsel Moh Ramdhan Pomanto melantik wakil bupati sebagai Ketua IKA Unhas di Tana Toraja (Tator) dan Toraja Utara (Torut).

Mereka yang dikukuhkan sebagai Ketua IKA Unhas adalah Wakil Bupati Tator Zedrak Tombeg di Aula Dinas Pendidikan Tator, Rabu kemarin (15/03/2023).

Selanjutnya Wakil Bupati Torut Frederic Victor Palimbong dikukuhkan hari ini bersama jajaran pengurus baru, Kamis (16/03/2023).

Dalam sambutannya, Ramdhan Pomanto yang akrab disapa Danny Pomanto menekankan pentingnya kiprah para alumni agar berkontribusi ke masyarakat.

“Selain perkuat silaturahmi alumni Unhas, Hadirnya kita sebagai pengurus agar bisa memberi kontribusi positif bagi masyarakat,” katanya.

Juga, Danny berpesan agar alumni bisa menjadi perantara antara program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Baik mereka yang bekerja di instansi pemerintah maupun bidang lainnya.

“Alumni diharapkan untuk berada di tengah masyarakat, juga alumni harus berada di tengah pemerintahan. Itu semua untuk mewadahi masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Zedrak berharap dengan adanya IKA Unhas di Tator bisa menjadi wadah masyarakat maupun pemerintah.

Zedrak mengaku berkomitmen untuk bersinergi dengan program pemerintah atau pun instansi guna peningkatan kemajuan Tator.

“KIita berharap IKA Unhas dapat membawa angin sejuk di tengah masyarakat dan menjadi kontributor yang dapat bersinergi dengan pemerintah atau siapa saja yang dapat membawa peningkatan bagi tanah Toraja ini,” tuturnya.

Sejalan dengan Zedrak, Frederic Victor Palimbong menuturkan terima kasih atas amanah dan kepercayaannya. Dirinya turut memastikan pengurus IKA Unhas Torut akan bersinergi bersama pemerintah untuk masyarakat.

“Kami memastikan bahwa no one left behind. Kita sudah berjanji mengabdikan ilmu dan kapasitas kita untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (*)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

9 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.